ADA2 SAJA POLAH PARA POLITIKUS FORMAT '' KACAMATAN '' INI........
>> KURANG KERJAAN - SEMPIT PIKIRAN ....... Akibatnya (sebagai Top Pejabat Politik Daerah ) BUKAN secara Politis memikirkan
Kemajuan Daerah yang dipimpinnya ... MALAH MEMIKIRKAN HAL2 YANG ''NON POLITIS'' dan yang paling tragis Ialah '' MALAH TERKENA PENYAKIT LATAH '' ( TIba2 Ikut2an mau memindahkan Ibu Kota Provinsi nya '' .... ) udah gitu Tanpa Perhitungan STRATEGIS ( Mudah2an pada cukup Paham dan cukup Mengerti jika disuguhi satu2nya Istilah > '' PERHITUNGAN STRATEGIS ''
Abah Iksan dari Majalengka bilang begini:
On Fri, 30 Aug 2019 at 06:09, Chalik Hamid chalik.hamid@yahoo.co.id [sastra-pembebasan] <sastra-pembebasan@yahoogroups.com> wrote:
----- Pesan yang Diteruskan -----Dari: ChanCT SADAR@netvigator.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Jumat, 30 Agustus 2019 05.45.07 GMT+2Judul: [GELORA45] Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutan
Jumat 30 Agustus 2019, 10:22 WIBWacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutan
Gedung Pemerintahan Pemprov Jabar/Foto: Mukhlis Dinillah
Bandung - Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyoroti wacana pemindahan ibu kota Jabar yang dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ono menyebut jangan sampai wacana pemindahan ini hanya ikut-ikutan dan tanpa kajian mendalam.
Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari Bandung ke antara tiga wilayah Walini, Tegalluar dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) sudah disetujui dewan. Namun, Ono membantahnya.
"Belum mendapatkan persetujuan DPRD Jabar. Hal itu tiba-tiba muncul begitu saja di saat sedang ramainya rencana perpindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur," kata Ono via pesan singkat, Jumat (30/8/2019).
Ia mengatakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim bergulir sudah lama sejak era Presiden Soekarno. Sementara pemindahan ibu kota Jabar baru-baru ini terdengar.
"Semoga Gubernur Jabar tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara," ungkap anggota DPR RI ini.
Menurutnya pemindahan ibu kota dibutuhkan kajian mendalam dengan memprtimbangan banyak aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan dan lainnya. Apalagi, saat ini Pemprov Jabar juga masih dihadapi pekerjaan pemerataan pembangunan.
"Jabar masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung - Ciayumajakuning. Disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba mewacanakan perpindahan ibu kota," tutur dia.
Ia menuturkan proyek-proyek skala besar tengah dibangun di tiga wilayah tersebut seperti Walini dan Tegallura (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dan Rebana (Pelabuhan Patimban). Perlu dipertimbangkan status tiga wilayah itu ke depan.
"Tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan). Jangan sampai seperti Jakarta dan Bandung lagi," jelas dia.
Dia menyebut PDIP mendorong agar pola pembangunan berdikasi diterapkan Pemprov Jabar. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh agar pemerataan terwujud.
"Rencana Pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh (overall) meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat pembangunan, yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, terintegrasi, terpadu dan terpola," ujar Ono.
(mud/ern)
__._,_.___
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar