Selasa, 06 Agustus 2019

[Media_Nusantara] BUMN dan Politik

 

BUMN dan Politik

Bukan rahasia umum bila banyak karyawan BUMN yang terpapar politik identitas. Mereka tidak memilih Jokowi dan secara diam diam mendukung 02. Secara politik , itu hak mereka menentukan pilihan politiknya. Dalam sistem demokrasi itu syah syah saja. Tapi kalau mereka tidak memilih Jokowi dan akhirnya Jokowi bisa menang, mereka seharusnya menunjukan kapasitas dirinya sebagai orang beragama yang sudah terlanjur cinta dengan politisasi agama. Apa itu ? Anti korupsi dan bekerja sebagai dasar ibadah sebagai ujud akhlak. Yang jadi masalah adalah belakangan ini satu demi satu kebobrokan BUMN mulai tersingkap. Garuda, PLN, Angkasa Pura, Pansus DPR telah memutuskan Meneg BUMN bersalah atas kasus Dirut Pelindo, PT. Pos. 

Kemungkinan kedepan akan ada lagi ledakan kecil dari munculnya kasus baru BUMN.  Harap dimaklum selama periode pertama, BUMN berlomba lomba mendapatkan proyek penugasan dari pemerintah. Mereka yang tadinya bekerja lambat, diharuskan bekerja cepat menyelesaikan agenda Jokowi. Perubahan paradigma bisnis yang begitu cepat pasti akan ada dampak negatifnya. Saya teringat ketika bertemu dengan pejabat China, dia mengatakan, bahwa sejak tahun 1980an, BUMN China mendapat peran sangat besar mengaktualkan mimpi Deng namun pada waktu bersamaan, ribuan Karyawan BUMN masuk penjara kerena korup dan tak sedikit elite partai Komunis yang berhadapan dengan regu tembak karena korupsi.  Ribuan BUMN dan BUMD ditutup karena tidak efisien. Begitu juga denga direksi BUMN nya yang banyak kena hukuman mati.

Proses pembangunan tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa menanti BUMN bersih, baru kemudian  pembangunan dilaksanakan. BUMN tetap harus digaris depan dalam pembangunan nasional. Apalagi Asset BUMN itu 80% dari GNP kita. Besar sekali sumber dayanya. Karenanya proses pembersihan harus sama focusnya dengan penugasannya. Semakin besar peran BUMN dalam ekonomi nasional semakin besar pengawasannya secara hukum dan moral. Jokowi engga perlu terkesima dengan kehebatan direksi BUMN. Itu bukan hal yang luar biasa. Karena sudah sepatutnya mereka hebat. Mereka dibayar engga murah. Kalau mereka melanggar dan rendah kinerja, sikat aja.   Masih banyak anak bangsa yang mampu dan siap menerima tugas.

Sebetulnya indikasi pembersihan BUMN itu sudah ada dan akan dilakukan Jokowi sebelum Pilpres. Hampir semua pejabat BUMN dan karyawan BUMN tahu itu. Karenanya  tidak salah bila pilihan politik kebanyakan karyawan BUMN bukan kepada Jokowi tetapi kepada PS. Kalau mereka merasa nyaman dengan PS, bukan karena PS hebat tetapi karena di belakang PS ada ormas islam tempat mereka bernaung. Keyakinan memilih 02 adalah cara menyelamatkan diri dari reformasi BUMN yang bisa membuat priok nasi mereka terbalik. Sementara para elite pendukung statusquo juga sadar bahwa akses politik mereka kepada BUMN akan di bonsai di periode kedua Jokowi.  Makanya mereka tidak menerima kekalahan 02 begitu saja. Sampai ke MK dan akhirnya kalah dengan catatan tidak puas. 

Kini Tuhan membuka jalan Jokowi untuk melakukan perubahan BUMN. Satu demi satu borok BUMN terbuka secara natural. Sehebat hebat menyembunyikan bau tetap akan terbuka dengan sendirinya.  Kita harus mengawal proses reformasi BUMN ini. Karena 2/3 GNP kita ada di sini. Focus kemari sama dengan menyelamatkan 2/3 sumber daya nasional untuk anak cucu kita.  Yang salah, kita kritik dengan memberikan masukan positip, yang benar kita apresiasi. Jadi pak Jokowi, engga perlu nunggu bulan oktober ganti Menteri. Lakukan sekarang saja. Mengapa ? waktu berjalan terus dan tikus terus mengerat tiada henti, pagi siang dan sore.  Sehari terlambat , tidak sedikit sumberdaya hilang. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada bapak mengemban amanah. Amin.


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar