Kamis, 31 Mei 2012

[Media_Nusantara] [SatuDunia] Strategi Organisasi Berbasis Pengetahuan [3 Attachments]

 
[Attachment(s) from Luluk Uliyah included below]

Strategi Organisasi Berbasis Pengetahuan

 

Berbagi pengetahuan dalam organisasi/lembaga sangat penting, agar pengetahuan yang didapatkan oleh para staff/anggota bisa diterapkan dan diimplemantasikan di dalam organisasi tersebut.

 

Berbagi pengetahuan dapat berasal dari sumber internal organisasi, seperti staff/individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dari berbagai kegiatan yang telah dilakukannya.

 

Untuk itu, diperlukan strategi organisasi yang berbasis pengetahuan, agar dapat mengeksplorasi keunikan, kemampuan dan keunggulan yang dimiliki organisasi. Organisasi/lembaga juga harus mampu mendayagunakan individu di dalam organisasinya lewat pengembangan diri, pelatihan, kesempatan belajar agar muncul inovasi dani de-ide cerdas dalam melakukan kegiatannya, seperti advokasi, kampanye, edukasi dll.

 

Yayasan SatuDunia didukung oleh Yayasan Penabulu bermaksud untuk  membangun dan memperkuat kapasitas organisasi dalam mengelola pengetahuan, lewat “Kursus Pengelolaan Pengetahuan untuk Organisasi Masyarakat Sipil”, yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal : Senin-Kamis, 11-14 Juni 2012

Tempat   : Rumah Kemuning, Komplek Rawa Bambu 1 Jl. D No. 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp. 021-78848321

Jam    : 09.00 s/d 17.00

 

Kontribusi Peserta : Rp 900.000,- (tidak termasuk transportasi dan akomodasi)

 

Informasi selengkapnya kami lampirkan di dalam TOR, dan bisa juga dibuka di  http://www.satudunia.net/content/pengelolaan-pengetahuan-untuk-organisasi-masyarakat-sipil-2012  Pendaftaran peserta dan kontribusi pendaftaran dapat dikonfirmasikan kepada Luluk Uliyah (Knowledge Officer SatuDunia) di email luluk@satudunia.net paling lambat 6 Juni 2012.

 

 

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Jl. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan

Telp : +62-21-83705520

HP. 0815 9480 246

Email: lulukuliyah@gmail.com, luluk@satudunia.net

 

"Mari berbagi informasi dan pengetahuan"

 

__._,_.___

Attachment(s) from Luluk Uliyah

3 of 3 File(s)

Recent Activity:
.

__,_._,___

[Media_Nusantara] Laporlah pada Aparat Hukum: Pemkot Surabaya Gugat Rekanan berkaitan Dugaan Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran

 

Semoga aparat hukum berani bertindak.. kalau perlu dibantu doa, agar berani, karena kalau liat kasus mudah jadi berlarut2 ada kemungkinan aparat hukum itu segan/takut

KMA - Kelompok Masyarakat Awam
________________________________________________
Ming, 27/5/12, Simpati menulis

Ada baiknya pemerintah kota Surabaya juga melaporkan masalah ini pada aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dll. Karena dalam hal ini berdasar peraturan, yakni Perpres 54/210, UU anti Korupsi dll, sudah ada unsur pidana yang dipenuhi sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak melaporkan pada aparat hukum, pemerintah kota surabaya bisa2 dilaporkan oleh masyarakat, karena bisa saja ada dugaan kong-kali-kong alias kerjasama dalam dugaan korupsi (pembelian fiktif) 1 unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 14 milyar ini antara pihak swasta (CV. Kenari Jaya atau Rudy Budiman dkk) dengan pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran kota Surabaya.
Malah bisa saja ada tuduhan bahwa Walikota dan DPRD kota Surabaya terlibat dalam kasus pembelian fiktif ini, karena tidak jelas sikapnya dalam kasus ini.

Ada baiknya juga aparat hukum segera bertindak, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan. Jika aparat hukum tidak bertindak, bisa saja ada tuduhan bahwa aparat hukum terlibat dalam dugaan pembelian fiktif ini.

Salam, Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
______________________________________________
http://portal-nasional.com/berita-umum/2012/05/26/pemkot-surabaya-gugat-rekanan/
Pemkot Surabaya Gugat Rekanan

Surabaya – Karena mobil pemadam kebakaran (damkar) dari pengadaan APBD 2010 sekitar Rp 14 miliar belum diterima hingga saat ini. Pemkot Surabaya melalui Bagian Hukum, akan menggugat rekanan pemenang tender, yakni CV Kenari Jaya.

"Saat ini draftnya tengah disusun. Inti gugatan, uang yang sudah terbayar diminta untuk dikembalikan," tandas MT Ekawati RahayuSH,Kabag Hukum Kota Surabaya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menganggarkan pengadaan mobil damkar tangga minimal 52 meter, senilai sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010. Dari lelang tender dimenangkan CV Kenari dengan akhir kontrak pada 27 Desember 2010.

Namun mobil Damkar yang dipesan datang terlambat, baru tiba pada 29 Desember 2010 dan saat itu langsung digelar uji fungsi, ternyata ada kebocoran pada selang. Bahkan waktu itu tangga mobil damkar membentur tiang hingga bengkok dan rekanan diminta untuk memperbaikinya .Sejak saat itulah mobil tersebut juga tidak kunjung terkirim hingga saat ini dan Pemkot Surabaya  akhirnya menggugat rekanan ke pengadilan.

"Dari data, berita acara (BA) serah terima sudah ditanda tangani 29 Desember 2010.Januari semestinya uji fungsi kembali dan barang diserahkan. Ternyata mobil damkar tidak dikirim, padahal sesuai berita acara, dana langsung diberikan ke rekanan," terang MT Ekawati Rahayu SH.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dalam penyusunan gugatan tersebut juga tidak main-main. "Untuk penyusunan gugatan tersebut, saat ini kami tengah memohon masukan dari berbagai pihak yang terkait," imbuh MT Ekawati Rahayu SH.

_____________________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-pengadaan-mobil-pemadam_22.html
Pengadaan Mobil Damkar  Rp 14 M Dituding Fiktif
Surabaya MN

Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran  Kota Surabaya sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010 lalu ternyata fiktif. Hingga saat ini mobil PMK tersebut tidak kunjung tiba, meski semua dananya sudah diserap oleh pemenang tender.

Karena dianggap merugikan rakyat dengan penggelapan dana APBD Kota Surabaya, proyek fiktif tersebut akhirnya di laporkan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Surabaya. Pelapor adalah Jaringan anti Koprupsi (Jarak) Surabaya yang menganggap rekanan pemenang tender seenaknya sendiri.

"Selama dua tahun ini uang sekitar Rp 14 miliar itu ngendon di swasta, yakni CV Kenari Jaya selaku pemenang tender. Ini jelas korupsi baik dari sisi adminstratif maupun pelaksanaannya. Padahal uang sebesar Rp 14 milyar tersebut masih dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya," tegas Drs M Eko, Koordinator Jarak, kepada Media Nasional, Kamis (3/5).

Dari data yang dilaporkan Jarak ke KPP Surabaya diketahui, dana sekitar Rp 14 miliar tersebut untuk pengadaan mobil PMK tangga minimal 52 meter. Namun hingga masa kontrak habis, mobil Damkar tidak juga terkirim dan anehnya lagi, semua dana juga sudah diserap.

"Barang belum dikirim hingga kontrak habis dan uang sudah dibayar lunas, malahan hingga dua tahun juga masih belum terkirim, tapi kontrakpun juga belum diputus. Anehnya lagi uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 700 juta juga tidak dicairkan. Ini menyalahi Perpres 54 tahun 2010," tandas M Eko.

Menurut M Eko, dengan tidak datangnya barang yang dipesan, semestinya Pemkot Surabaya membahas kembali dalam APBD dana yang tidak terserap dalam tahun tertentu tersebut. Sehingga pengadaan mobil Damkar itu dapat dilakukan pelelangan ulang.

Hadley Stefano, Ketua Devisi Pengaduan KPP Surabaya membenarkan adanya laporan dari Jarak terkait ngadaan mobil Damkar fiktif Pemkot Surabaya yang masuk ke pihaknya.
"Kemarin laporan tersebut kami terima dan saat ini masih tengah dikaji. Tapi jika dilihat sekilas memang ada masalah, dimana secara administrasi uang sekitar Rp 14 miliar sudah keluar, tapi barang belum diterima," terang Hadley Stefano.

Terkait dengan laporan yang diterima dari Jarak tersebut, KPP Surabaya juga hendak mengkalrifikasinya lebih dahulu dengan Dinas pemedam Kebakaran Surabaya.

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[journal_korupsi] Laporlah pada Aparat Hukum: Pemkot Surabaya Gugat Rekanan berkaitan Dugaan Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran

 

Semoga aparat hukum berani bertindak.. kalau perlu dibantu doa, agar berani, karena kalau liat kasus mudah jadi berlarut2 ada kemungkinan aparat hukum itu segan/takut

KMA - Kelompok Masyarakat Awam
________________________________________________
Ming, 27/5/12, Simpati menulis

Ada baiknya pemerintah kota Surabaya juga melaporkan masalah ini pada aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dll. Karena dalam hal ini berdasar peraturan, yakni Perpres 54/210, UU anti Korupsi dll, sudah ada unsur pidana yang dipenuhi sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak melaporkan pada aparat hukum, pemerintah kota surabaya bisa2 dilaporkan oleh masyarakat, karena bisa saja ada dugaan kong-kali-kong alias kerjasama dalam dugaan korupsi (pembelian fiktif) 1 unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 14 milyar ini antara pihak swasta (CV. Kenari Jaya atau Rudy Budiman dkk) dengan pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran kota Surabaya.
Malah bisa saja ada tuduhan bahwa Walikota dan DPRD kota Surabaya terlibat dalam kasus pembelian fiktif ini, karena tidak jelas sikapnya dalam kasus ini.

Ada baiknya juga aparat hukum segera bertindak, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan. Jika aparat hukum tidak bertindak, bisa saja ada tuduhan bahwa aparat hukum terlibat dalam dugaan pembelian fiktif ini.

Salam, Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
______________________________________________
http://portal-nasional.com/berita-umum/2012/05/26/pemkot-surabaya-gugat-rekanan/
Pemkot Surabaya Gugat Rekanan

Surabaya – Karena mobil pemadam kebakaran (damkar) dari pengadaan APBD 2010 sekitar Rp 14 miliar belum diterima hingga saat ini. Pemkot Surabaya melalui Bagian Hukum, akan menggugat rekanan pemenang tender, yakni CV Kenari Jaya.

"Saat ini draftnya tengah disusun. Inti gugatan, uang yang sudah terbayar diminta untuk dikembalikan," tandas MT Ekawati RahayuSH,Kabag Hukum Kota Surabaya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menganggarkan pengadaan mobil damkar tangga minimal 52 meter, senilai sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010. Dari lelang tender dimenangkan CV Kenari dengan akhir kontrak pada 27 Desember 2010.

Namun mobil Damkar yang dipesan datang terlambat, baru tiba pada 29 Desember 2010 dan saat itu langsung digelar uji fungsi, ternyata ada kebocoran pada selang. Bahkan waktu itu tangga mobil damkar membentur tiang hingga bengkok dan rekanan diminta untuk memperbaikinya .Sejak saat itulah mobil tersebut juga tidak kunjung terkirim hingga saat ini dan Pemkot Surabaya  akhirnya menggugat rekanan ke pengadilan.

"Dari data, berita acara (BA) serah terima sudah ditanda tangani 29 Desember 2010.Januari semestinya uji fungsi kembali dan barang diserahkan. Ternyata mobil damkar tidak dikirim, padahal sesuai berita acara, dana langsung diberikan ke rekanan," terang MT Ekawati Rahayu SH.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dalam penyusunan gugatan tersebut juga tidak main-main. "Untuk penyusunan gugatan tersebut, saat ini kami tengah memohon masukan dari berbagai pihak yang terkait," imbuh MT Ekawati Rahayu SH.

_____________________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-pengadaan-mobil-pemadam_22.html
Pengadaan Mobil Damkar  Rp 14 M Dituding Fiktif
Surabaya MN

Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran  Kota Surabaya sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010 lalu ternyata fiktif. Hingga saat ini mobil PMK tersebut tidak kunjung tiba, meski semua dananya sudah diserap oleh pemenang tender.

Karena dianggap merugikan rakyat dengan penggelapan dana APBD Kota Surabaya, proyek fiktif tersebut akhirnya di laporkan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Surabaya. Pelapor adalah Jaringan anti Koprupsi (Jarak) Surabaya yang menganggap rekanan pemenang tender seenaknya sendiri.

"Selama dua tahun ini uang sekitar Rp 14 miliar itu ngendon di swasta, yakni CV Kenari Jaya selaku pemenang tender. Ini jelas korupsi baik dari sisi adminstratif maupun pelaksanaannya. Padahal uang sebesar Rp 14 milyar tersebut masih dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya," tegas Drs M Eko, Koordinator Jarak, kepada Media Nasional, Kamis (3/5).

Dari data yang dilaporkan Jarak ke KPP Surabaya diketahui, dana sekitar Rp 14 miliar tersebut untuk pengadaan mobil PMK tangga minimal 52 meter. Namun hingga masa kontrak habis, mobil Damkar tidak juga terkirim dan anehnya lagi, semua dana juga sudah diserap.

"Barang belum dikirim hingga kontrak habis dan uang sudah dibayar lunas, malahan hingga dua tahun juga masih belum terkirim, tapi kontrakpun juga belum diputus. Anehnya lagi uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 700 juta juga tidak dicairkan. Ini menyalahi Perpres 54 tahun 2010," tandas M Eko.

Menurut M Eko, dengan tidak datangnya barang yang dipesan, semestinya Pemkot Surabaya membahas kembali dalam APBD dana yang tidak terserap dalam tahun tertentu tersebut. Sehingga pengadaan mobil Damkar itu dapat dilakukan pelelangan ulang.

Hadley Stefano, Ketua Devisi Pengaduan KPP Surabaya membenarkan adanya laporan dari Jarak terkait ngadaan mobil Damkar fiktif Pemkot Surabaya yang masuk ke pihaknya.
"Kemarin laporan tersebut kami terima dan saat ini masih tengah dikaji. Tapi jika dilihat sekilas memang ada masalah, dimana secara administrasi uang sekitar Rp 14 miliar sudah keluar, tapi barang belum diterima," terang Hadley Stefano.

Terkait dengan laporan yang diterima dari Jarak tersebut, KPP Surabaya juga hendak mengkalrifikasinya lebih dahulu dengan Dinas pemedam Kebakaran Surabaya.

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[jurnal_hukum] Laporlah pada Aparat Hukum: Pemkot Surabaya Gugat Rekanan berkaitan Dugaan Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran

 

Semoga aparat hukum berani bertindak.. kalau perlu dibantu doa, agar berani, karena kalau liat kasus mudah jadi berlarut2 ada kemungkinan aparat hukum itu segan/takut

KMA - Kelompok Masyarakat Awam
________________________________________________
Ming, 27/5/12, Simpati menulis

Ada baiknya pemerintah kota Surabaya juga melaporkan masalah ini pada aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dll. Karena dalam hal ini berdasar peraturan, yakni Perpres 54/210, UU anti Korupsi dll, sudah ada unsur pidana yang dipenuhi sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak melaporkan pada aparat hukum, pemerintah kota surabaya bisa2 dilaporkan oleh masyarakat, karena bisa saja ada dugaan kong-kali-kong alias kerjasama dalam dugaan korupsi (pembelian fiktif) 1 unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 14 milyar ini antara pihak swasta (CV. Kenari Jaya atau Rudy Budiman dkk) dengan pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran kota Surabaya.
Malah bisa saja ada tuduhan bahwa Walikota dan DPRD kota Surabaya terlibat dalam kasus pembelian fiktif ini, karena tidak jelas sikapnya dalam kasus ini.

Ada baiknya juga aparat hukum segera bertindak, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan. Jika aparat hukum tidak bertindak, bisa saja ada tuduhan bahwa aparat hukum terlibat dalam dugaan pembelian fiktif ini.

Salam, Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
______________________________________________
http://portal-nasional.com/berita-umum/2012/05/26/pemkot-surabaya-gugat-rekanan/
Pemkot Surabaya Gugat Rekanan

Surabaya – Karena mobil pemadam kebakaran (damkar) dari pengadaan APBD 2010 sekitar Rp 14 miliar belum diterima hingga saat ini. Pemkot Surabaya melalui Bagian Hukum, akan menggugat rekanan pemenang tender, yakni CV Kenari Jaya.

"Saat ini draftnya tengah disusun. Inti gugatan, uang yang sudah terbayar diminta untuk dikembalikan," tandas MT Ekawati RahayuSH,Kabag Hukum Kota Surabaya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menganggarkan pengadaan mobil damkar tangga minimal 52 meter, senilai sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010. Dari lelang tender dimenangkan CV Kenari dengan akhir kontrak pada 27 Desember 2010.

Namun mobil Damkar yang dipesan datang terlambat, baru tiba pada 29 Desember 2010 dan saat itu langsung digelar uji fungsi, ternyata ada kebocoran pada selang. Bahkan waktu itu tangga mobil damkar membentur tiang hingga bengkok dan rekanan diminta untuk memperbaikinya .Sejak saat itulah mobil tersebut juga tidak kunjung terkirim hingga saat ini dan Pemkot Surabaya  akhirnya menggugat rekanan ke pengadilan.

"Dari data, berita acara (BA) serah terima sudah ditanda tangani 29 Desember 2010.Januari semestinya uji fungsi kembali dan barang diserahkan. Ternyata mobil damkar tidak dikirim, padahal sesuai berita acara, dana langsung diberikan ke rekanan," terang MT Ekawati Rahayu SH.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dalam penyusunan gugatan tersebut juga tidak main-main. "Untuk penyusunan gugatan tersebut, saat ini kami tengah memohon masukan dari berbagai pihak yang terkait," imbuh MT Ekawati Rahayu SH.

_____________________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-pengadaan-mobil-pemadam_22.html
Pengadaan Mobil Damkar  Rp 14 M Dituding Fiktif
Surabaya MN

Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran  Kota Surabaya sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010 lalu ternyata fiktif. Hingga saat ini mobil PMK tersebut tidak kunjung tiba, meski semua dananya sudah diserap oleh pemenang tender.

Karena dianggap merugikan rakyat dengan penggelapan dana APBD Kota Surabaya, proyek fiktif tersebut akhirnya di laporkan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Surabaya. Pelapor adalah Jaringan anti Koprupsi (Jarak) Surabaya yang menganggap rekanan pemenang tender seenaknya sendiri.

"Selama dua tahun ini uang sekitar Rp 14 miliar itu ngendon di swasta, yakni CV Kenari Jaya selaku pemenang tender. Ini jelas korupsi baik dari sisi adminstratif maupun pelaksanaannya. Padahal uang sebesar Rp 14 milyar tersebut masih dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya," tegas Drs M Eko, Koordinator Jarak, kepada Media Nasional, Kamis (3/5).

Dari data yang dilaporkan Jarak ke KPP Surabaya diketahui, dana sekitar Rp 14 miliar tersebut untuk pengadaan mobil PMK tangga minimal 52 meter. Namun hingga masa kontrak habis, mobil Damkar tidak juga terkirim dan anehnya lagi, semua dana juga sudah diserap.

"Barang belum dikirim hingga kontrak habis dan uang sudah dibayar lunas, malahan hingga dua tahun juga masih belum terkirim, tapi kontrakpun juga belum diputus. Anehnya lagi uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 700 juta juga tidak dicairkan. Ini menyalahi Perpres 54 tahun 2010," tandas M Eko.

Menurut M Eko, dengan tidak datangnya barang yang dipesan, semestinya Pemkot Surabaya membahas kembali dalam APBD dana yang tidak terserap dalam tahun tertentu tersebut. Sehingga pengadaan mobil Damkar itu dapat dilakukan pelelangan ulang.

Hadley Stefano, Ketua Devisi Pengaduan KPP Surabaya membenarkan adanya laporan dari Jarak terkait ngadaan mobil Damkar fiktif Pemkot Surabaya yang masuk ke pihaknya.
"Kemarin laporan tersebut kami terima dan saat ini masih tengah dikaji. Tapi jika dilihat sekilas memang ada masalah, dimana secara administrasi uang sekitar Rp 14 miliar sudah keluar, tapi barang belum diterima," terang Hadley Stefano.

Terkait dengan laporan yang diterima dari Jarak tersebut, KPP Surabaya juga hendak mengkalrifikasinya lebih dahulu dengan Dinas pemedam Kebakaran Surabaya.

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[Simpati_Indonesia] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[Media_Nusantara] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[jurnal_hukum] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[jarak-indonesia] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[indonesia_bangkit] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[berita_nusantara] ITS lindungi koruptor?: Blitar, Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

 

Dosen bejat... dosen cari penghasilan sampingan itu biasa, tapi kalau seperti ini berarti ikut andil mengajari mahasiswanya menjadi tidak punya integritas.. kalau tidak ditegur/ diberi sanksi, bisa2 beberapa tahun lagi ITS jadi kampus penghasil koruptor

P. Art
___________________________________________
Ymurdiono wrote:

Kalau pak Nuh sebagai menteri pendidikan sekaligus juga mantan rektor ITS dan juga yang memilih Rektor ITS sekarang ini tidak meminta ITS mengambil tindakan tegas ya keterlaluan.
Jika ITS diaam saja dan membiarkan pelaku meneruskan aksi2nya sampai sekarang, masyarakat bisa beranggapan bahwa ITS melindungi civitas akademika-nya yang korup sehingga mengakibatkan sekolah ambruk, lebih jauh masyakarat bisa beranggapan jangan2 memang ini program dari ITS?
salam YMur
___________________________________________
http://portal-nasional.com/?p= 7786
Sekolah Ambruk, Penegak Hukum Kik-kuk

Blitar, portal nasional – Sudah lebih dari satu tahun kasus ini terbengkelai, meski mantan Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi yang saat itu masih menjabat, dan sudah diganti dengan pejabat baru, para pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.

Ada dugaan pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan siswa maupun guru yang sedang belajar mengajar.

Bisa jadi, pemeriksaan tersebut mengalami jalan buntu karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu seorang dosen MIPA ITS yang selalu membawa nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya. Bisa juga karena pelaku selalu mencatut nama Wima (putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar diminta oleh Wima dan dikerjakan oleh Inu Laksito Wibowo.

"Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa masyarakat banyak, apa tetap harus didiamkan," kata M. Usman Abdullah, Koordinator Pengamat Kecelakaan (pecel) Blitar.

NB: agar info seimbang tentunya perlu konfirmasi pada Drs. Inu Laksito Wibowo
      HP: 081332902442, 087852699733

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

[jarak-indonesia] Laporlah pada Aparat Hukum: Pemkot Surabaya Gugat Rekanan berkaitan Dugaan Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran

 

Semoga aparat hukum berani bertindak.. kalau perlu dibantu doa, agar berani, karena kalau liat kasus mudah jadi berlarut2 ada kemungkinan aparat hukum itu segan/takut

KMA - Kelompok Masyarakat Awam
________________________________________________
Ming, 27/5/12, Simpati menulis

Ada baiknya pemerintah kota Surabaya juga melaporkan masalah ini pada aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dll. Karena dalam hal ini berdasar peraturan, yakni Perpres 54/210, UU anti Korupsi dll, sudah ada unsur pidana yang dipenuhi sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak melaporkan pada aparat hukum, pemerintah kota surabaya bisa2 dilaporkan oleh masyarakat, karena bisa saja ada dugaan kong-kali-kong alias kerjasama dalam dugaan korupsi (pembelian fiktif) 1 unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 14 milyar ini antara pihak swasta (CV. Kenari Jaya atau Rudy Budiman dkk) dengan pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran kota Surabaya.
Malah bisa saja ada tuduhan bahwa Walikota dan DPRD kota Surabaya terlibat dalam kasus pembelian fiktif ini, karena tidak jelas sikapnya dalam kasus ini.

Ada baiknya juga aparat hukum segera bertindak, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan. Jika aparat hukum tidak bertindak, bisa saja ada tuduhan bahwa aparat hukum terlibat dalam dugaan pembelian fiktif ini.

Salam, Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
______________________________________________
http://portal-nasional.com/berita-umum/2012/05/26/pemkot-surabaya-gugat-rekanan/
Pemkot Surabaya Gugat Rekanan

Surabaya – Karena mobil pemadam kebakaran (damkar) dari pengadaan APBD 2010 sekitar Rp 14 miliar belum diterima hingga saat ini. Pemkot Surabaya melalui Bagian Hukum, akan menggugat rekanan pemenang tender, yakni CV Kenari Jaya.

"Saat ini draftnya tengah disusun. Inti gugatan, uang yang sudah terbayar diminta untuk dikembalikan," tandas MT Ekawati RahayuSH,Kabag Hukum Kota Surabaya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menganggarkan pengadaan mobil damkar tangga minimal 52 meter, senilai sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010. Dari lelang tender dimenangkan CV Kenari dengan akhir kontrak pada 27 Desember 2010.

Namun mobil Damkar yang dipesan datang terlambat, baru tiba pada 29 Desember 2010 dan saat itu langsung digelar uji fungsi, ternyata ada kebocoran pada selang. Bahkan waktu itu tangga mobil damkar membentur tiang hingga bengkok dan rekanan diminta untuk memperbaikinya .Sejak saat itulah mobil tersebut juga tidak kunjung terkirim hingga saat ini dan Pemkot Surabaya  akhirnya menggugat rekanan ke pengadilan.

"Dari data, berita acara (BA) serah terima sudah ditanda tangani 29 Desember 2010.Januari semestinya uji fungsi kembali dan barang diserahkan. Ternyata mobil damkar tidak dikirim, padahal sesuai berita acara, dana langsung diberikan ke rekanan," terang MT Ekawati Rahayu SH.

Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dalam penyusunan gugatan tersebut juga tidak main-main. "Untuk penyusunan gugatan tersebut, saat ini kami tengah memohon masukan dari berbagai pihak yang terkait," imbuh MT Ekawati Rahayu SH.

_____________________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-pengadaan-mobil-pemadam_22.html
Pengadaan Mobil Damkar  Rp 14 M Dituding Fiktif
Surabaya MN

Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran  Kota Surabaya sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010 lalu ternyata fiktif. Hingga saat ini mobil PMK tersebut tidak kunjung tiba, meski semua dananya sudah diserap oleh pemenang tender.

Karena dianggap merugikan rakyat dengan penggelapan dana APBD Kota Surabaya, proyek fiktif tersebut akhirnya di laporkan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Surabaya. Pelapor adalah Jaringan anti Koprupsi (Jarak) Surabaya yang menganggap rekanan pemenang tender seenaknya sendiri.

"Selama dua tahun ini uang sekitar Rp 14 miliar itu ngendon di swasta, yakni CV Kenari Jaya selaku pemenang tender. Ini jelas korupsi baik dari sisi adminstratif maupun pelaksanaannya. Padahal uang sebesar Rp 14 milyar tersebut masih dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya," tegas Drs M Eko, Koordinator Jarak, kepada Media Nasional, Kamis (3/5).

Dari data yang dilaporkan Jarak ke KPP Surabaya diketahui, dana sekitar Rp 14 miliar tersebut untuk pengadaan mobil PMK tangga minimal 52 meter. Namun hingga masa kontrak habis, mobil Damkar tidak juga terkirim dan anehnya lagi, semua dana juga sudah diserap.

"Barang belum dikirim hingga kontrak habis dan uang sudah dibayar lunas, malahan hingga dua tahun juga masih belum terkirim, tapi kontrakpun juga belum diputus. Anehnya lagi uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 700 juta juga tidak dicairkan. Ini menyalahi Perpres 54 tahun 2010," tandas M Eko.

Menurut M Eko, dengan tidak datangnya barang yang dipesan, semestinya Pemkot Surabaya membahas kembali dalam APBD dana yang tidak terserap dalam tahun tertentu tersebut. Sehingga pengadaan mobil Damkar itu dapat dilakukan pelelangan ulang.

Hadley Stefano, Ketua Devisi Pengaduan KPP Surabaya membenarkan adanya laporan dari Jarak terkait ngadaan mobil Damkar fiktif Pemkot Surabaya yang masuk ke pihaknya.
"Kemarin laporan tersebut kami terima dan saat ini masih tengah dikaji. Tapi jika dilihat sekilas memang ada masalah, dimana secara administrasi uang sekitar Rp 14 miliar sudah keluar, tapi barang belum diterima," terang Hadley Stefano.

Terkait dengan laporan yang diterima dari Jarak tersebut, KPP Surabaya juga hendak mengkalrifikasinya lebih dahulu dengan Dinas pemedam Kebakaran Surabaya.

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___