Minggu, 11 Juni 2017

Bubarkan KPK, Karena Telah Melakukan Kriminalisasi Pada Ulama

Bubarkan KPK, Karena Telah Melakukan Kriminalisasi Pada Ulama
KAMMI - Kesatuan Aksi Masyarakat Muslim Indonesia menuntut agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibubarkan, karena telah melakukan kriminalisasi pada ulama.

"Bubarkan saja KPK, karena telah mendholimi dan melakukan kriminalisasi pada para ulama. Lihat saja apa yang dilakukan KPK terhadap bapak Amien Rais, terlihat KPK sangat mengada-ada dan telah melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap beliau yang merupakan ulama besar", ujar Abu Munawar koordinator KAMMI.

Menurut Munawar, dalam persidangan kasus korupsi, biasanya dalam dakwaan itu hanya disebutkan bahwa terdakwa atau para pihak telah melakukan tindakan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah nilai tertentu.

"Jadi pertangungjawaban tentang uang hasil korupsi itu ada pada pelaku korupsi, karena dialah yang melakukan tindakan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian uang negara. Dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di kementrian kesehatan ini, kok KPK mengada-ada dengan menyebut bahwa uang itu dipergunakan pelaku untuk apa saja dan diarahkan untuk memfitnah ulama", katanya

"Dengan menyebut dalam dakwaan bahwa uang dari pelaku (terdakwa) diantaranya ada yang ditransfer kepada bapak Amien Rais sebesar Rp.600 juta. Ini Tampaknya ada upaya kriminalisasi pada ulama, karena apa yang disampaikan dalam dakwaan KPK itu sudah melebar.dari pokok perkara, sebab pertangungjawaban tindak pidana korupsi itu ada pada para pelaku, tidak perlu diurai bahwa uang hasil korupsi itu dipakai apa saja dan atau diberikan kepada siapa saja", tutur Munawar.

Selain kasus yang ditimpakan/difitnahkan pada pak Amien, menurut Munawar, kriminalisasi pada ulama dan umat muslim bisa dilihat pada kasus korupsi yang dituduhkan/difitnahkan pada anggota DPR RI dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Yudi Adiana Widia.

Dimana KPK dalam dakwaannya pada terdakwa Aseng alias So Kok Seng, yang dibacakan di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) Jakarta, menyebutkan Yudi menerima uang dari Aseng untuk memuluskan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara melalui perantara Muhammad Kurniawan, anggota DPRD Kota Bekasi dari PKS. Dimana KPK menyebutkan dengan detail rekaman komunikasi dalam dakwaan bahwa mereka berkomunikasi memakai kode Juz (Quran) dan kode2 lain dengan istilah bahasa arab.

"Tampak sekali ada indikasi bahwa KPK melakukan upaya kriminalisasi pada ulama dan umat muslim. Karena chating dan komunikasi  itu adalah antar pribadi dan bersifat privat/pribadi. Dan ada indikasi bahwa KPK telah melakukan penodaan terhadap Al Quran, karena menulis dalam dakwaan bahwa istilah juz (Quran) dan kode2 lain dalam bahasa arab menjadi  bahasa kode korupsi", ungkapnya

Menurut Munawar, dengan KPK menulis hal tersebut dalam dakwaan yang kemudian menjadi konsumsi publik, karena kemudian dimuat di berbagai media, sebenarnya KPK-lah yang membuat heboh karena menyebarkan komunikasi pribadi ke ruang publik.

Bercermin pada kasus yang juga menimpa habib Rizieq, seharusnya orang yang menyebarkan chating beliau harus ditindak dulu secara hukum, karena sms/telpon/komunikasi antar pribadi itu bersifat pribadi. Maka dalam kasus korupsi yang difitnahkan pada Yudi anggota DPR RI dari PKS itu baru bisa ditindak-lanjuti secara hukum, jika KPK sebagai penyebar info/komunikasi pribadi ke ruang publik terlebih dahuklu ditindak secara hukum dengan tuduhan telah melakukan penodaan terhadap Al Quran yang merupakan kitab suci umat muslim.

Munawar menjelaskan bahwa untuk itu wajib hukumnya bagi umat muslim untuk melawan KPK, dan KPK harus dibubarkan.

Perlawanan terhadap KPK juga dikumandangkan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Banten melakukan pernyataan sikap terkait disebutnya Amien Rais dalam perkara korupsi alkes. Kader partai berlambang matahari putih tersebut menuntut agar ada keadilan dan meminta menghentikan kriminalisasi terhadap ulama

Bahkan Sebanyak 10.000 pasukan Satgas PAN Jawa Timur mengancam akan menduduki kantor KPK.

Sikap kritis juga disampaikan oleh Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) yang meminta, agar jika ada kasus hukum yang melibatkan ulama, sebaiknya diselesaikan dengan tidak melalui jalur hukum, dimana bisa diselesaikan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau depoonering (mengesampingkan penuntutan)

Tak ketinggalan Habib Rizieq juga menyampaikan seruannya, sebagaimana terlihat pada akun Twitternya @RizieqSyihabFPI, seolah geram Habib Rizieq mengungkapkan isi hatinya melalui poster yang dilampirkan dalam twitt-nya:
"Stop Kriminalisasi Ulama!
Ayo... jaga dan lindungi Amin Rais...!!!
Jangan biarkan beliau dihina dan dikriminalisasi...!!!
Ayo... umat Islam rapatkan barisan dan satukan potensi...!!!
Ayo... lawan segala bentuk kezaliman...!!!"



Rabu, 07 Juni 2017

[Media_Nusantara] Ada Kejanggalan & Dugaan Korupsi Pada Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah di Kementrian Desa ?

 

Ada Kejanggalan & Dugaan Korupsi Pada Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah di Kementrian Desa ?
MARKUS - Masyarakat Anti Korupsi menyorot pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah2 yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh kementrian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT).

Pengadaan "Bantuan Stimulan Paket Buku Perpustakaan Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan di Daerah Tertinggal (DEP I PB 01)" yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya Kementrian PDT dengan kode lelang 767243 senilai Rp. 5 milyar tersebut, menurut Markus ada beberapa kejanggalan.

Rony Asrul, koordinator Markus menyatakan, bahwa selain pengadaan buku perpustakaan oleh kementrian PDT itu tumpang tindih penganggarannya dengan pengadaan buku perpustakaan untuk seluruh sekolah2 di Indonesia yang dilaksanakan oleh kementrian pendidikan, dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya dugaan bahwa buku2 yang dikirimkan ke sekolah2 dalam program yang dilaksanakan oleh kementrian PDT adalah buku yang sudah kedaluwarsa dan atau buku lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

"Masa sih untuk akhir tahun 2014, perpustakaan sekolah2 itu diberi buku lama, infonya terindikasi buku yang dikirimkan ke sekolah2 itu ada yang merupakan terbitan dan atau cetakan tahun 2003", tutur Rony.

Menurut Rony, tentunya sangat janggal jika satuan kerja di kementrian PDT merencanakan pengadaan dan membuat dokumen pengadaan agar buku2 yang harus diadakan dan harus dikirim ke sekolah2 adalah buku2 lama. Apalagi kemudian dengan perencanaan dan atau pengadaan tersebut akhirnya mengarah bahwa hanya pihak tertentu saja yang bisa melaksanakan program tersebut.

Dari proses yang janggal ini ada indikasi akhirnya buku2 hanya bisa disediakan dan dikirim dari PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) dan atau PT Bintang Ilmu. Meskipun tampaknya merupakan perusahaan yang berbeda, akan tetapi jika ditelusuri aliran dananya terindikasi merupakan milik orang2 yang sama. Dan dari proses administrasi maupun aliran keuangan dalam pengadaan tersebut, patut diduga bahwa perusahaan2 yang menawarkan diri sebagai penyedia adalah perusahaan2 yang dipinjam saja, hanya untuk sekedar memenuhi persyaratan dalam proyek ini.

"Hal semacam ini bisa menimbulkan dugaan di masyarakat, bahwa ada korupsi dalam pembelian buku2 untuk perpustakaan sekolah yang dilaksanakan oleh kementrian PDT. Kenapa membeli buku lama dan atau buku bekas dan atau buku sisa stok gudang yang tidak laku, yang sebenarnya bisa jadi kalau dipasaran, buku lama itu dijual sebagai kertas bekas dengan harga kilo-an, tapi kementrian PDT membelinya dengan harga seolah itu merupakan buku baru. Ada apa ini? kata Rony.

Untuk itu Rony berharap, agar aparat negara mengusut kasus tersebut. Akan tetapi jika aparat hukum segan dan atau agar tidak menjadi alasan klasik pegawai negara, khususnya bagi pegawai kementrian PDT, bahwa takut melaksanakan pekerjaan/ program pemerintah karena takut terjerat masalah hukum, maka jika dalam program pengadaan pengadaan buku perpustakaan sekolah oleh kementrian PDT ditemukan hal seperti itu, sebaiknya buku2 lama dan atau buku bekas yang dikirim itu diganti dengan buku2 baru dan buku2 yang sesuai dengan kebutuhan.

"Ya kalau aparat hukum segan karena ternyata ada kekuatan besar dibelakang masalah ini, dan bisa menimbulkan alasan klasik bahwa enggan melaksanakan program karena takut terjerat hukum, ya aparat hukum tidak perlu mengusut kasus dugaan korupsinya, cukup mengusut dan meminta serta memonitor agar buku2 lama itu diganti dengan buku2 baru" tutur Rony.

"Ini memang kasus tahun 2004, kenapa diungkap sekarang, karena kami berharap jangan sampai hal ini diulangi lagi. Karena ada indikasi, karena telah sukses melakukan hal ini, maka infonya akan dianggarkan lagi pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah yang nilainya puluhan milyar dengan pola & modus yang sama. Selain ini tumpang tindih dengan program dari kementrian pendidikan, juga akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengapa kementrian PDT (sekarang menjadi satu dengan kementrian desa) membeli barang2 yang tidak sesuai kebutuhan. Ada apa ini? pungkasnya.



__._,_.___

Posted by: Robert Sianturi <robertsianturi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___

Jumat, 02 Juni 2017

KPK Sebut Amien Rais Menerima Uang Rp. 600 Juta Dalam Korupsi Alkes di Kementrian Kesehatan

KPK Sebut Amien Rais Menerima Uang Rp. 600 Juta Dalam Korupsi Alkes di Kementrian Kesehatan
Dua mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Amien Rais dan Sutrisno Bachir disebut menerima uang hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Sutrisno Bachir disebut menerima Rp 250 juta pada 26 Desember 2006.

Sementara uang mengalir ke rekening Amin Rais berjumlah Rp 600 juta yang ditransfer sebanyak enam kali.

Transfer tersebut pertama kali pada 15 Januari 2007, kemudian 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007 dan 2 Nopember 2007 masing-masing Rp 100 juta.

Uang tersebut ditransfer dari rekening Yurida Adlaini selaku sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Uang tersebut berasal dari PT Mitra Medidua yang ditunjuk secara langsung alias tanpa tender oleh Siti sebagai penyedia alat kesehatan.

Selain itu, uang juga mengalir ke Nuki Syahrun selaku ketua Yayasan Sutrisno Bachir Foundation sebesar Rp 65 Juta.

"Adanya aliran dana dari PT Mitra Medidua yang merupakan suplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan alat kesehatan buffer stok kepada pihak-pihak Partai Amananat Nasional tersebut yakni Sutrisno Bachir, Nuki Syahrun, Amien Rais, Tia Nastito anak terdakwa sendiri merupakan tujuan yang hendak dicapai terdakwa," kata Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Ali Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

Arahan tersebut adalah dari Siti kepada Kuasa Pengguna Angaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Mulya A Hasjmy untuk mengurus penunjukan langsung PT Indofarma Tbk.

"Pada saat memberikan arahan kepada Mulya A Hasjmy saat menunjuk Indofarma dengan mengatakan 'Ya Mul, PT Indofarma tolong dibantu, apalagi kamu lihat sdri Nuki adalah adik petinggi PAN, sama juga kita bantu PAN kamu ajukan permohonan PL-nya kepada saya'," kata Ali Fikri.

Pengadaan Alat Kesehatan guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departeman Kesehatan RI

Pada kasus tersebut, Siti Fadilah dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juga subsidair enam bulan kurungan.

Menteri Kesehatan RI 2004-2009 Siti Fadilah Supari didakwa menyalahgunakan wewenangnya terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Depkes RI atau pengadaan Alkes Untuk buffer stock.

Perbuatan Siti Fadilah telah memperkaya PT Indofarma Tbk Rp 364.678.940 dan memperkaya PT Mitra Medidua Rp 5.783.959.060 sehingga telah mengakibatkan kerugian negara Rp 6.148.638.000.

----------------------------------
Alasan Pimpinan KPK Tak Mau Ditemui Oleh Amien Rais

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menolak bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa alasan penolakan tersebut untuk menjaga independensi KPK dalam penegakan hukum.

"Tentu pimpinan KPK  punya kewajiban untuk menjaga dan meminimalisir pertemuan dengan pihak terkait yang berperkara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta,

Apalagi, menurut Febri, nama Amien Rais  disebut dalam surat tuntutan terhadap mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Menurut Febri, Amien Rais masih terkait secara langsung dalam rangkaian konstruksi kasus.

"Tidak dapat menemui kalau masih terkait secara langsung perkara yang ditangani KPK" kata Febri.

Mantan Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai sikap pimpinan KPK tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Indriyanto, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK  mengatur bahwa pimpinan tidak diperkenakan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsng dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

Bahkan, undang-undang tersebut memiliki sanksi pidana apabila dilanggar.

"Juga kode etik KPK melarang hal yang sama. Jadi keputusan pimpinan KPK adalah sudah benar, tepat dan sesuai dengan UU dan kode etik KPK" kata Indriyanto saat dihubungi.

Sebelummya, nama mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu disebut dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, di Pengadilan Tipikor Jakarta, .

Menurut jaksa KPK , berdasarkan fakta persidangan, Amien Rais menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta. Uang tersebut berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadilah untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Untuk menanggapi dan menerangkan tuduhan itu, Amien Rais menggelar konferensi pers di rumahnya di Jakarta pada hari ini.

Setelah itu, Amien berencana mengunjungi kantor KPK pada pekan depan. Kedatanganya untuk menemui ketua KPK

"Hari Senin saya akan minta ketemu Pak Agus Rahardjo dan ketua-ketua KPK yang lain. Syukur kalau utuh," tuturnya.



Kamis, 01 Juni 2017

[Media_Nusantara] Kejaksaan Diharap Tidak Gentar Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi PDAU di Sidoarjo

 

Kejaksaan Diharap Tidak Gentar Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi PDAU di Sidoarjo
Foto: Kejaksaan Geledah Kantor PDAU Sidoarjo

Setelah melakukan penggeledahan pada kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) kabupaten Sidoarjo, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo meningkatkan pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAU itu dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan terkait adanya dugaan kebocoran dana milyaran rupiah mulai tahun 2010-2016.

Penyidik kejaksaan menemukan beberapa alat bukti, diantaranya berupa kwitansi/ tanda terima uang yang diduga mengalir pada oknum pejabat eksekutif dan atau legislatif kabupaten Sidoarjo

Penyidik Kejari Sidoarjo telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Sidoarjo, Dewan Pengawas PDAU, Kepala Inspektorat, Lapindo Berantas Inc, SKK Migas, PT. BBG, dan juga rekanan PDAU Sidoarjo untuk mengungkap dugaan korupsi miliaran rupiah pengelolaan keuangan di PDAU Sidoarjo sejak 6 tahun terkahir yakni 2010-2016 itu. Penyidik kini memfokuskan penyidikan untuk tiga unit diantaranya yakni Delta Grafika, Delta Gas dan Delta Properti di PDAU Sidoarjo yang diduga merugikan miliaran uang negara itu.

Sedangkan untuk pemeriksaan pada para anggota DPRD kabupaten Sidoarjo, kejaksaan masih menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim), dimana surat permohonan kepada Gubernur sudah disampaikan oleh kejaksaan, tinggal menunggu persetujuan saja.

KRAMAS -Kesatuan Aksi Remaja Anti Korupsi mendesak Gubernur Jatim agar tidak menghambat proses penyidikan kasus korupsi dengan segera mengeluarkan surat persetujuan agar aparat hukum bisa memeriksa para anggota DPRD kabupaten Sidoarjo yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PDAU tersebut.

Agus Rusianto, ketua Kramas juga berharap agar kejaksaan Sidoarjo tidak gentar mengusut dugaan korupsi PDAU ini secara tuntas, dan berharap bisa membongkar siapa sebenarnya dalang dan yang menikmati dana hasil korupsi itu.

Agus memberi apresiasi positif atas kinerja kejaksaan Sidoarjo dibawah pimpinan Sunarto, karena telah banyak membongkar kasus korupsi, misalnya kasus korupsi PDAM, dinas pertanian, dinas pengairan, dinas pendidikan dll, yang dimasa sebelumnya terkesan tak tersentuh hukum.

Karena ketegasan itu, sampai bermunculan info dan atau rumor, bahwa para elit penguasa di Sidoarjo berupaya agar para pimpinan kejaksaan Sidoarjo diganti dengan orang2 yang bisa tunduk pada mereka. Untuk itu Agus berharap agar kalaupun ada pergantian karena memang merupakan mekanisme rutin dari sebuah lembaga negara, semoga penerusnya tetaplah orang2 yang mempunyai integritas dan tidak takut pada ancaman & tekanan. Karena masih banyak kasus dugaan korupsi di Sidoarjo yang perlu diungkap, misalnya dugaan beralihnya aset pemerintah kabupaten pada pihak swasta dan atau adanya indikasi aset pemerintah yang dijadikan agunan kredit oleh pihak swasta pada bank, dll

Sementara itu sekretaris daerah kabupaten Sidoarjo, Joko Sartono ketika dihubungi ponselnya 08121651166 dan 082131568888 belum bersedia memberi tanggapan, sebagaimana sikapnya saat selesai diperiksa di kantor Kejari Joko menghindar dari wartawan dan berlari sambil menutupi wajahnya dengan sebuah map.

Sedangkan kepala kejaksaan Sidoarjo, Sunarto ketika dihubungi ponselnya 081331628000 belum bersedia memberi keterangan secara detail karena untuk keperluan pengusutan secara tuntas, dan untuk keterangan sementara wartawan bisa menghubungi kasi intel atau kasi pidsus kejaksaan Sidoarjo.



__._,_.___

Posted by: Enggo Wahono <enggowahono@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___

8 Poin Surat Ancaman Terbuka Presidium Aksi 212 Untuk Pemerintah RI

8 Poin Surat Ancaman Terbuka Presidium Aksi 212 Untuk Pemerintah RI
Ketua Presidium Alumni 212 Ustad Ansufri Idrus Sambo memberikan keterangan kepada awak media saat menggelar jumpa pers di Masjid Baiturrahman, Jakarta, Kamis (25/5).
Presidium Alumni Aksi 212 menyampaikan pernyataan sikap dan surat terbuka terkait rezim Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI dan agar negeri ini diselamatkan oleh Allah dari segala macam kerusuhan, konflik horizontal, dan disintegrasi bangsa.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri ID Sambo dalam konferenai pers di Masjid Baiturrahman, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Rabu (31/5) sore. Berikut delapan poin yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut:

1. Mendesak tim investigasi Komnas HAM untuk segera mengeluarkan rekomendasimya bahwa rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran berat secara sistematis, masif dan terstruktur terhadap para ulama, aktivis-aktivis pro keadilan dan ormas Islam HTI.

2. Membawa hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut ke jalur konstitusional di DPR dan mendesak DPR melakukan sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden yang dianggap sudah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum dengan mengkriminalisasi para ulama, aktivis-aktivis, dan membubarkan ormas islam HTI.

3. Membawa hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut ke dunia internasional yaitu OKI, dan pengadilan internasional untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang diduga kuat dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap ulama, aktivis aktivis pro keadilan dan, ormas Islam.

4. Menggalang kekuatan umat di seluruh Indonesia dengan melakukan Aksi Damai Bela Ulama. Dan aksi mosi tidak percaya kepada pemerintah dan menuntut mundur Jokowi dari jabatan presiden karena sudah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RI untuk menegakkan hukum dan konstitusi dengan sebenar-benarnya dan juga untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

5. Meminta Polri dan TNI untuk bertindak netral dan tidak menjadi alat kekuasaan rezim penguasa, dan selalu dibelakang rakyat dalam menegakkan dan menuntut keadilan di negeri ini. Kami minta TNI dan Polri untuk tidak bertindak represif kepada rakyat selama rakyat menjalankan aksi dengan damai, tertib dan konstitusional.

6. Melakukan tabligh akbar, istighosah, dzikir dan doa di seluruh pelosok Indonesia agar Allah menurunkan pertolongan-Nya untuk menyelamatkan ulama, dan menyelamatkan negeri dari kedzaliman-kedzaliman rezim penguasa saat ini (Ramadhan adalah bulan pengabulan doa-doa)

7. Khusus untuk penetapan tersangka pada Habib Rizieq, dan rencana kepulangan beliau ke Tanah Air maka kami Presidium Alumni 212 bersama tim pembela ulama mengajak ormas-ormas Islam lainnya dan juga komponen masyarakat cinta ulama untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini dan juga melakukan Aksi 1 Juta Massa untuk menjemput Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta.

8. Sebagai rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Jokowi, kami mengimbau masih ada kesempatan dan belum terlambat bagi Bapak Jokowi dapat mengakhiri semua kegaduhan-kegaduhan ini dengan memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan semua kriminalisasi ulama dan aktivis aktivis dengan mengeluarkan SP3 dan SKP2 Serta mencabut pernyataan pembubaran HTI.

"Terimakasih Bapak Presiden Jokowi atas perhatian dan kelapangan hatinya untuk menerima dan membaca surat terbuka ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada Pak Jokowi," kata Ansufri.



Selasa, 30 Mei 2017

Laporan Warga Tentang Peredaran Narkoba di Bangkalan Madura

Laporan Warga Tentang Peredaran Narkoba di Bangkalan Madura
Foto: Abd Rahem Kepala Desa Campor, Kecamatan Geger, Bangkalan

Warga melaporkan adanya dugaan peredaran narkoba secara besar2an di Bangkalan Madura yang dilakukan oleh
Nama        : Abd Rahem ( Diduga Bandar Besar ) 
Umur         : 52 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Campor
                     Kec : Geger,Bangkalan

No hp yg bisa nya Abd Rahem yang bisa disadap jika diduga sedang melakukan transaksi narkoba adalah +6287849470555

Anak buah: Musleh ( kurir )
Umur         :  45 Tahun
Pekerjaan :  tidak jelas
Tempat tinggal : Desa Kompol
                              Kec : Geger
                              Kab : Bangkalan

Indikasi: Barang dari malaysia ke kalimantan diduga terus dikirim ke ketapang sampang, lalu diduga di kirim ke campor memakai terano diduga di terima musleh atas perintah rahem selaku kades campor..
 
Foto di bawah ini adalah salah satu kurir..yg diduga mengirim setiap desa ke pemuda atau pemasok ke desa2




Sabtu, 27 Mei 2017

Polisi Takut Bertindak Ketika FPI Ancam & Teror Dokter Wanita di Solok Sumatra Barat ?

Polisi Takut Bertindak Ketika FPI Ancam & Teror Dokter Wanita di Solok Sumatra Barat ?

Assalamualaikum
wr wb..

Pertama sekali saya memperkenalkan diri..
Nama saya dr. Fiera Lovita, umur 40 tahun, agama Islam, berprofesi sebagai dokter umum bersertifikasi Hemodialisa. Saya adalah putri asli minang yang bekerja dengan status ASN provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan di RSUD Kabupaten Solok , Sumatera Barat. Saya mempunyai dua orang anak yang masih duduk di kelas 1 dan kelas 3 Sekolah Dasar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Saya akan menceritakan kronologis kejadian yang menimpa diri saya, sbb :

1. Pada periode tanggal 19 - 21 Mei 2017, saya membuat status di akun Facebook pribadi saya. Status tersebut berbunyi :
"kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jgn run away lg dunk bib"
"kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela"
"masi ada yg berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah, loh...dianya kaburr, mo di tabayyun polisi beserta barbuk ajah ga berani"
Status normatif yang berisi pernyataan keheranan saya setelah melihat berita konferensi pers pihak kepolisian di media massa dan televisi terkait tentang kebenaran barang bukti kasus chat mesum Firza Husein yang sudah disita polisi. Serta status saya yang menanggapi berita kaburnya seorang habib yang akan diminta keterangannya oleh polisi di Jakarta dalam kasus chat mesum dan kasus hukum lain yang menimpa habib tersebut.
Saya hanya mengemukakan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya tanpa ada maksud dan tujuan apapun.

2. Setelah membuat postingan Facebook tersebut di akun pribadi saya, karena kebetulan hari Minggu, saya mengajak kedua anak saya jalan-jalan keluar rumah serta makan siang, dilanjutkan main ke arena permainan anak anak sampai sore. Malam harinya, saya baru buka HP dan Facebook, ternyata sudah banyak kiriman permintaan perteman yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Beberapa akun orang lain sudah mengcapture status di akun saya dan membagikannya ke Facebook dengan ditambahi kata-kata yang provokatif, yang kotor, yang mengajak orang lain untuk membenci saya dan melaknat saya. Status-status saya menjadi viral di Facebook terutama di pengguna Facebook Sumatera Barat dimana saya tinggal. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, sayapun segera menutup akun saya.

3. Hari senin pagi, tanggal 22 Mei 2017, saya beraktivitas seperti biasa, mengantarkan anak-anak ke sekolah karena sedang dilaksanakan ujian naik kelas, dan saya pun berangkat bekerja seperti biasa. Sekitar jam 9 pagi saya di telepon pihak kantor (RSUD Solok) untuk menemui Wakil Direktur RSUD Solok, dr. Elfahmi. Saat menghadap, dr. Elfahmi memberitahukan bahwa postingan Facebook saya sudah di capture orang lain dan dibagikan ke banyak group Facebook dengan ditambaji kata-kata provokatif dan tuduhan bahwa saya telah menghina ulama mereka. Pihak manajemen rumah sakit meminta saya untuk menghapus postingan tersebut dan menghilangkan data di profil saya yang menyebutkan tempat saya bekerja di RSUD Kabupaten Solok. Saya langsung melaksanakan anjuran tersebut dengan menghapusnya.

4. Tak berapa lama kemudian saya langsung menjemput anak saya karena ujian sekolah hari itu selesai. Saat saya sedang menjemput anak di sekolah, saya mendapat telpon lagi dari rumah sakit bagian pelayanan medis, drg. Basyir Busnia yang menginformasikan bahwa ada intel polisi mencari saya dan saya diminta segera datang ke kantor RSUD Solok . Saya kaget, shock juga , kenapa ada intel polisi mau bertemu dengan saya? Ternyata mereka tidak sabar menunggu saya di RSUD Solok, intel polisi tersebut langsung menyusul saya menuju tempat dimana saya berada saat itu, yaitu di toko roti samping rumah sakit saat saya sedang membelikan roti untuk anak-anak saya. Intel polisi tersebut memaksa saya untuk segera ikut dengan mereka. Awalnya mereka minta ke rumah saya, lalu saya tolak, terus mereka minta bawa saya ke kantor polisi, saya tidak mau, akhirnya saya kembali dibawa ke kantor RSUD Solok beserta kedua anak saya yang baru pulang sekolah.

5. Begitu sampai dikantor RSUD Solok, salah satu intel polisi tersebut (yang berjumlah 3 orang) memperkenalkan diri sebagai kasad intel polisi kota solok, bernama bapak Ridwan. Beliau memperlihatkan konten Facebook dari handphonenya, bahwa ada postingan kelompok FPI yang tidak senang terhadap postingan saya di Facebook dan berencana dengan kelompoknya berniat menggerebek dan menangkap saya.
Dengan alasan untuk melindungi saya, pak Ridwan mulai menginterogasi saya di kantor RSUD Solok, tanpa menunjukkan surat tugasnya. Sebelum diinterogasi, saya terlebih dahulu difoto oleh anggotanya, setelah itu baru diinterogasi. Saya ditanya tentang nama, umur , pekerjaan dan alamat. Kemudian saya ditanya mengapa sampai membuat postingan tersebut? Saya jawab, status tersebut saya buat spontan saja karena melihat berita di media massa dan berita di televisi yang berkembang saat itu. Status Facebook saya diviralkan oleh oknum hidayatullah dan oknum lainnya di berbagai media sosial (Facebook dan Whatsapp Group)dengan ditambahi kata-kata yang provokatif dengan tujuan orang yang membacanya menganggap saya sebagai penghina ulama besar mereka. Padahal status saya tersebut normatif tanpa menyebut nama seseorang dan tanpa mencantumkan foto seseorang.

6. Oleh pak Ridwan , saya juga ditanya apakah ada pihak lain yang memerintahkan atau mendorong saya untuk membuat postingan status Facebook tersebut? Saya jawab tidak ada.
Setelah melihat dan memeriksa postingan facebook di akun saya, pak Ridwan bertanya kepada saya, apakah saya pendukung kebijakan Ahok dan bapak Presiden Jokowi? Saya jawab iya saya pendukung pak Jokowi sejak 2014 dan pendukung Ahok, karena saya kagum dengan program-program beliau dan menurut saya beliau berdua adalah sosok pemimpin yang anti korupsi. Kemudian pak Ridwan melengos, dan menyuruh saya agar meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti ini lagi.
Saat itu pak Ridwan juga meminta HP yang saya pegang, karena saat proses interograsi ada beberapa nomor telepon yang tidak saya kenal, masuk ke WhatsApp saya. Beberapa nomor telepon whatsapp yang masuk memakai profil foto Rizieq Shihab, ada juga nomor dengan profil foto orang berjubah dan bersorban putih, beberapa nomor telepon yang masuk ada wanita memakai hijab, ada yg tanpa foto profil, dan banyak lainnya. Kemudian pak Ridwan membuka WA di HP saya, dan membaca chat WA orang-orang tersebut serta seakan-akan mencatat nomor HP mereka di selembar kertas.
Pak Ridwan meminta saya agar jangan macam-macam dulu, saya diminta cukup menjalankan tugas sebagai dokter saja. Dan pak Ridwan mengatakan hati-hati, karena ada kelompok FPI yang akan mencari saya. Pak Ridwan memberikan nomor telepon, saya diminta menelpon jika ada hal yang terjadi.

7. Selesai diinterogasi oleh pihak kepolisian, sekitar jam 1 siang, tanggal 22 Mei 2017, saya dan anak-anak saya turun keparkiran menuju mobil saya. Setelah masuk kedalam mobil, tiba-tiba mobil saya sudah dikelilingi oleh beberapa orang berjubah, berjanggut dan berkopiah putih-putih. Mereka mengetuk-ngetuk jendela mobil saya. Lalu saya segera menelpon pak ridwan tadi, setelah itu saya membuka pintu mobil untuk berkomunikasi dengan mereka. Pak Ridwan datang saat saya sedang berbicara dengan salah satu utusan FPI tersebut. Rombongan FPI meminta saya supaya jangan bersikap seperti itu (membuat status di Facebook), saya lalu meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Mereka kemudian meminta saya membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan diatas kertas dan difotokan. Mereka meminta saya untuk secepatnya memposting surat pernyataan permintaan maaf tersebut di akun Facebook milik saya.
Saya menjawab beri saya waktu sekitar satu jam untuk pulang terlebih dahulu, makan dan sholat. Akhirnya saya diperbolehkan jalan pergi, tetapi sebelum sempat jalan, tiba-tiba saya di suruh buka kaca mobil lagi dan mereka mengatakan bahwa FPI di seluruh Sumatera Barat akan bergerak menemui saya. Jadi cepat saja membuat surat pernyataan permintaan maaf itu dan memposting di akun Facebook milik saya. Saya menjawab, baiklah.
Saat itu anak-anak saya menangis karena ketakutan melihat keberadaan mereka , anak saya juga ketakutan karena melihat bapak Ridwan membawa pistol kecil yang diselipkan di pinggang belakangnya.

8. Saya akhirnya mampir ke Masjid dekat RSUD Solok, sholat sebentar, sementara anak-anak saya masih terus menangis. Anak-anak saya takut pulang, karena anak-anak saya takut saat dirumah akan diserbu oleh orang-orang yang tidak dikenal. Saya akhirnya juga ikut menangis, lalu saya tenangkan anak-anak saya dan saya ajak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya dan anak-anak ketakutan, saya telepon beberapa orang teman , mereka cemas dengan keberadaan saya, tetapi semua teman saya tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu tidak ada siapapun disekeliling saya yang mensupport dan menemani saya. Tidak ada satupun orang yang berani membantu saya.

9. Setelah saya posting surat pernyataan dan permintaan maaf saya di Facebook, dalam waktu satu jam, laman facebook saya malah kembali dibongkar-bongkar oleh mereka. File-file album pribadi saya berupa foto-foto saya dan anak-anak saya dan postingan lama saya mereka munculkan kembali dan disebar ke banyak group facebook. Mereka mengambil foto saya dan mengedit dengan vulgar, tidak senonoh dan ditambahi dengan kata-kata jorok yang sangat tidak pantas bagi seorang perempuan.
Bukannya mereka menjadi reda dan tenang dengan adanya postingan surat pernyataan dan permintaan maaf yang saya buat tadi, tetapi mereka malah semakin menjadi-jadi dan tak terkendali. Akhirnya sore itu juga saya memutuskan untuk kembali menutup akun Facebook saya demi kenyamanan dan keamanan saya dan anak-anak saya.
Saat malam harinya saya dan anak-anak sulit tidur , karena mendengar anjing rumah menggonggong ribut dan seperti ada orang disekitar rumah yang sedang mengintai. Kejadian tersebut berlangsung sampai jam 2 dini hari.

10. Keesokan harinya, selasa, 23 Mei 2017, anak-anak bersiap untuk pergi sekolah dan ujian. Saya mengantar mereka ke sekolah dan saya ke rumah sakit bekerja seperti biasa. Setelah mengantarkan anak-anak pulang dari sekolah, tiba-tiba, saya mendapat telepon pagi itu dari drg . Basir Busnia lagi , saya disuruh datang ke kantor RSUD Solok segera, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ternyata sesampai di RSUD, sudah banyak orang berjubah di halaman rumah sakit serta ada beberapa mobil polisi. Saya mulai panik, banyak telepon masuk dari pegawai rumah sakit yang bertanya kepada saya, ada apa buk? kok banyak orang dan polisi mencari-cari ibu? Saya tidak menjawab, dan buru buru masuk kedalam.
Saya langsung disuruh menemui wakil direktur rumah sakit , dr. Elfahmi. Saya diberitahu bahwa ada sekelompok pemimpin ormas termasuk ketua FPI mau bertemu dengan saya. Saya diminta tidak menjawab, harus patuh dengan keinginan mereka kalau ingin selamat dan kasus ini tidak berlanjut. Dan saat itu saya bersedia mengikuti saran tersebut. Kemudian dengan dikawal dua orang staf kantor, saya dibawa menemui direktur RSUD di ruangan khusus. Disana, direktur RSUD Solok, drg. Epi marah besar dan melotot serta menunjuk-nunjuk saya. Beliau sangat kesal karena saya membawa masalah bagi rumah sakit serta minta saya jangan macam-macam. Itu diulangi dengan tegas dan saya diminta patuh dengan kemauan para ormas nantinya, supaya urusan cepat selesai dan saya diminta berjanji di depan direktur untuk patuh dan tidak macam-macam.
Saya diminta untuk tidak tersenyum dan harus menunjukkan wajah atau ekspresi bersalah dan menyesal saat nanti di pertemuan dengan para anggota FPI.

11. Akhirnya saya dibawa ke ruang pertemuan dengan para petinggi ormas FPI serta Kepala Polisi Kota Solok, Kompol Darto, Kasad Intel Ridwan berserta direktur dan jajaran direksi RSUD Kabupaten Solok. Saya diminta menyampaikan permintaan maaf ,menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya mengucapkan hal tersebut dengan terbata-bata, menahan tangis dan perasaan yang campur aduk, karena saya dibawah tekanan dan posisi ketakutan. Saat pertemuan itu saya juga menyatakan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
Setelah saya ucapkan, gantian para petinggi ormas FPI tersebut mengenalkan diri, membahas masalah ini dan meceramahi saya secara bergantian. Saat itu saya patuh dan mendengarkan semua ceramah sampai selesai. Pada intinya para petinggi FPI tidak terima dengan apa yang sudah saya perbuat melalui postingan status di Facebook, menurut mereka semua kasus Habib Rizieq Shihab itu adalah fitnah dan rekayasa belaka. Menurut mereka saya sudah terpengaruh oleh berita di media massa yang sudah dikuasai oleh asing dan aseng yang bertujuan untuk menyudutkan Habib Rizieq Shihab dab Umat islam. Disertai kutipan ayat mereka terus menceramahi saya sampai selesai.
Saya diminta membuat surat pernyataan yang awalnya saya tulis tangan, terus diketik komputer, diprint dan ditandatangani oleh saya dan beberapa orang hadir dalam pertemuan tersebut. Kecuali Direktur rumah sakit dan Kasad Intel pak Ridwan tidak ikut bertandatangan. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bukti telah diadakan pertemuan tersebut.

12. Saya berfikir dengan pertemuan tersebut semua masalah akan selesai, ternyata tidak sama sekali. Foto-foto pertemuan tersebut kembali menjadi viral di media sosial, mereka terus membicarakan dan menggunjingkan saya. Pertemuan yang harusnya menyelesaikan masalah dan membuat suasana menjadi damai, ternyata bagi mereka tidak cukup. Foto-foto pertemuan tersebut diviralkan dengan ditambahi kata-kata yang provokatif dan kata-kata penghinaan terhadap saya. Bahkan status-status facebook saya sebelumnya juga terus digulirkan di media sosial, sehingga masyarakat semakin menjadi benci kepada saya karena saya dituduh menghina Ulama dan menghina agama Islam.
Bagi mereka, surat pernyataan dan permintaan maaf yang bermaterai tidak cukup bagi penghina ulama dan penghina agama Islam. Mereka saling komentar untuk membunuh saya, merajam saya, membakar saya, menyumpal saya dengan gagang cangkul. Mereka menuduh saya sebagai pelacur penghina ulama, mereka menuduh saya komunis dan PKI, mereka menuduh saya murtad, semua caci maki dan ungkapan kebencian mereka tumpahkan kepada saya.

13. Hari ini saya hidup di Solok, Sumatera Barat, tempat dimana mayoritas adalah Muhammadiyah. Disini basisnya partai PKS dan juga basisnya ormas FPI. Masyarakat disini sangat memuja Rizieq Shihab, disaat yang sama masyarakat disini sangat membenci Ahok dan membenci Presiden Jokowi.
Sampai saat ini, saat malam hari masih ada orang yang berkeliaran di sekitar rumah saya seakan-akan terus membuntuti saya dan anak-anak saya. Intimidasi dan teror berupa telepon masih saya alami sampai saat ini, tidak jarang mereka menelpon saya berkali-kali saat larut malam sampai pukul 02.58. Masih ada beberapa pihak atau oknum yang sangat ingin mencari dan bertemu dengan saya serta ingin melampiaskan amarah dan sakit hati mereka kepada saya. Mereka juga masih sering menebar ancaman untuk terus menghukum saya. Kejadian ini membuat saya merasa sudah di permalukan , dicemarkan nama baik saya bahkan telah dilakukan pembunuhan karakter yg begitu massive kepada saya.
Sementara tidak ada support atau dukungan nyata dari teman sejawat atau pun pihak lain yang berada disekitar saya. Bahkan beberapa teman sejawat di kantor tempat saya bekerja lebih memilih aman dengan menjauhi saya.
Saya merasa tidak aman dan terancam akibat peristiwa ini, yang paling saya fikirkan adalah beban psikis dan psikologis anak-anak saya yang belum siap menghadapi kondisi ini. Subuh sekitar pukul 04.30 WIB tadi juga ada serombongan orang bermotor lewat depan rumah saya sambil berteriak-teriak dan bersorak sorai tidak jelas. Peristiwa itu bukan hal yang biasa, karena rumah saya berada di komplek perumahan yang sepi.

14. Atas berbagai pertimbangan diatas yaitu keselamatan saya dan anak anak saya serta tidak adanya pihak yang akan melindungi saya disini, ditambah suasana di lingkungan pekerjaan yang sudah tidak nyaman lagi, saya memutuskan untuk berkeinginan keluar dari Kota Solok, Sumatera Barat ini. Saya tidak mempunyai pilihan lain lagi, dan menurut beberapa pihak yang saya ajak berkonsultasi, pindah adalah solusi pilihan terbaik untuk situasi dan keadaan saya ini. Akan sangat berbahaya jika ditunda lebih lama demi keselamatan saya beserta kedua anak saya yang sekarang berumur 8 dan 9,5 tahun.
Sebagai informasi tambahan, saat ini saya sebatang kara, orang tua saya sudah meninggal dunia keduanya, mama tahun 2000, papa tahun 2008. Saya tidak mempunyai saudara di kota Solok ini, saya seorang ibu yang tinggal cuma bertiga saja dengan kedua anak anak saya. Untuk itu saya memohon kepada berbagi pihak untuk bisa membantu saya supaya bisa pindah ke tempat aman di luar Sumatera Barat.

Demikian kronologis kejadian yang menimpa saya beserta anak anak saya. Saya mohon kiranya ada pihak yang tersentuh hatinya dan mau melakukan tindakan nyata dalam menyelamatkan saya dan anak anak saya keluar dari Sumatera Barat.
Wassalam mua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Hormat Saya
dr. Fiera Lovita



Rabu, 24 Mei 2017

Politikus PKS Pakai Juz (Al Quran) Untuk Kode Dalam Melakukan Korupsi

Politikus PKS Pakai Juz (Al Quran) Untuk Kode Dalam Melakukan Korupsi
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia terseret dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Yudi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga menerima suap miliaran rupiah dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng.

Yudi menerima uang dari Aseng diduga sebagai bentuk komitmen fee memuluskan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dalam program aspirasi DPR. Meskipun begitu, Yudi tak berkomunikasi langsung dengan Aseng. Keduanya berkomunikasi melalui perantara Muhammad Kurniawan, anggota DPRD Kota Bekasi yang juga kader PKS.

Uniknya, komunikasi antara Yudi dan Kurniawan menggunakan beragam kode dengan bahasa Arab. Jaksa mengungkapkan pesan singkat di antara keduanya dalam surat dakwaan Aseng yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 22 Mei 2017.

Pada 14 Mei 2015,  Kurniawan memberitahukan Yudi perihal fee sebesar Rp4 miliar terdiri dari mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat yang diserahkan  Aseng melalui seseorang bernama Paroli alias Asep.

"semalam sdh liqo dengan asp ya" (Kurniawan)

"naam, brp juz?" (Yudi)

"sekitar 4 juz lebih campuran" (Kurniawan)

"itu ikhwah ambon yg selesaikan, masih ada minus juz yg agak susah kemarin, skrg tinggal tunggu yg mahad jambi". (Kurniawan)

"naam.. yg pasukan lili blm konek lg?' (Yudi)

"sdh respon beberapa.. pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya" (Kurniawan)

Liqo dalam komunikasi antara Kurniawan dan Yudi merupakan bahasa Arab yang artinya pertemuan. Kurniawan menggunakan kata liqo untuk menjelaskan pertemuannya dengan Asep.

Sedangkan juz merupakan bab atau bagian dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Jawaban '4 juz lebih campuran' menunjukkan jumlah uang sebesar Rp4 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat.

Jaksa menyebut Aseng menyerahkan uang bertahap dua kali masing-masing Rp2 miliar kepada Kurniawan. Pertama kali uang diserahkan di Basement Hotel Alia Cikini Jakarta Pusat.

Kemudian, sesuai dengan arahan Yudi, pada 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Kurniawan menyerahkan uang komitmen fee dari Aseng sebesar Rp 4 miliar melalui Paroli alias Asep.

Selain diduga menyuap Yudi, Aseng didakwa menyuap dua anggota Komisi V DPR lainnya terkait proyek jalan Kementerian PUPR yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Musa Zainudin. Damayanti dianggap terbukti menerima suap dan divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara pada September 2016.



Sabtu, 06 Mei 2017

Kemenangan Merebut Indonesia Untuk Dijadikan Negara Khilafah Tinggal Sebentar Lagi ?

Kemenangan Merebut Indonesia Untuk Dijadikan Negara Khilafah Tinggal Sebentar Lagi ?
(Bisakah merebut seluruh wilayah RI, atau hanya bisa merebut sebagian wilayah RI dimana kekuatan yang ada diwilayah itu sudah kuat & sudah siap saja?)

YouTube

Video Sumpah Ribuan Mahasiswa di kampus IPB (Institut Pertanian Bogor. Dihadiri Oleh 500 Lembaga Dakwah Kampus, 3500 Aktivis Dakwah Kampus Seluruh Indonesia Berkumpul Menyerukan perubahan di Indonesia, yakni menolak demokrasi dan akan mengganti dasar negara dengan semboyan Tegakkan SYARIAH Dan KHILAFAH

----------------------
Hizbut Tahrir Indonesia
Bersama Umat Tegakkan Khilafah

Umat Islam adalah umat yang diperintahkan untuk bersatu dalam naungan satu negara. Itulah Daulah Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Bertolak dari realita tersebut, umat ini jelas memerlukan Khilafah. Pasalnya, hanya dalam Daulah Khilafah, akidah Islam dijadikan sebagai asasnya. Konsekuensinya, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan di dalam Daulah Khilafah adalah dari akidah Islam.

Hanya dengan Khilafah, syariah Islam dapat diterapkan secara kaffah. Khilafah juga satu-satunya sistem pemerintahan yang disyariahkan Islam.

Sungguh amat disayangkan, sejak 28 Rajab 1342 H atau 3 Maret 1924 umat Islam tak memiliki Khilafah. Sejak itulah umat ini kehilangan jatidirinya sebagai umat yang satu. Nasibnya pun sungguh amat menyedihkan.

(Note: 3 Maret 1924 adalah moment runtuhnya kerajaan/ kekhilafahan islam terakhir yakni Kesultanan Turki Utsmani (Ottoman) dibawah pimpinan Sultan Abdul Hamid II yang diturunkan (dikudeta) oleh rakyatnya yang sekuler dan berganti menjadi sebuah negara yang bernama Republik Turki, dengan paham sekuler, yakni paham demokrasi
Sumber:
1. http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/03/om8ffh282-3-maret-1924-akhir-riwayat-kekhalifahan-islam-dunia
4. dll)

Sejak tonggak kelam sejarah kejatuhan kekhilafan/ kesultanan Ottoman itu (3 Maret 1924) sebagai kekhilafahan terakhir itu, maka qadhiyyah mashîriyyah (perkara amat penting hingga menyangkut hidup dan mati) bagi umat Islam adalah mengembalikan tegaknya Khilafah dalam kehidupan. Umat Islam wajib berjuang sungguh-sungguh untuk mengembalikan Khilafah. Umat Islam wajib menjadikan perjuangan menegakkan Khilafah sebagai agenda utama. Umat tidak boleh dipalingkan dari perjuangan ini.

-----------------------
CNN Indonesia
MUI Minta Polisi Tak Larang Acara HTI

Majelis Ulama Indonesia mempersilakan organisasi Hizbut Tharir Indonesia (HTI) menyelenggarakan acara International Khilafah Forum 1438 H di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017).

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengatakan HTI memiliki hak konstitusional untuk menyelenggarakan acara tersebut.

"Silakan saja. Itu hak demokrasi mereka, hak berkumpul dan berpendapat juga diatur undang-undang," kata Zulkarnain

Dia pun meminta aparat kemanan tidak melarang penyelenggaraan acara tersebut.

"Khilafah apa yang dimaksud, nanti kita lihat dulu, kan belum dibicarakan," katanya.

DIa mempersilakan anggota HTI menempuh langkah-langkah konstitusional bila ingin merubah Pancasila dan UUD 1945. "mau ubah negara ini ya menangkan Pemilu", tuturnya.

----------------------
Hizbut Tahrir Indonesia
HTI Serukan Agar Militer Ambil Alih Kekuasaan Untuk Tegakkan Khilafah

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyeru militer mengambil alih kekuasaan untuk menegakkan khilafah. "Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!" tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di depan sekitar 3.000 massa  Ahad (20/7) di Bundaran HI, Jakarta.

----------------------
ZECom
La Nyalla Mattalitti : Indonesia Wajib Menjadi Negara Republik Islam Indonesia


La Nyalla Mattalitti, ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur membagikan idenya melalui pesan WAnya melalui nomor ponsel 081316885961 pada group sebagai berikut:

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Pribahasa ini tepat utk Jokowi. Saat rakyatnya kelaparan dan dahaga beliau diam , saat rakyat terusir dari negeri kelahiranya beliau diam, saat ekonomi negara di rampok cina beliau diam, saat hukum tdk mampu adil beliau diam, saat kerukunan dan keharnonisan agama di ujung tanduk kedaulatan beliau senang dgn membawa bom atom utk segera terjdnya huru hara negara dan pertikaian agama islam sunni versus islam syiah,idkam versus nasrani dan idlam versus komunis, bahkan saat negaranya telah di rongrong beliau oleh cina maka beliau malah semakin menjd senang dan tersenyum lebar.

Lantas siapa Presiden Jokowi ini sebenarnya ? Benarkah beliau Presiden negeri ini ataukah penguasa bagian dari indocina atau bagian vatikan ?

Sebaiknya jika memang jalan kepantasan utk kebaikan sudah tertutup maka saatnya  wajibnya bagi seluruh rakyat dan khususnya bagi umat utk menyusun draff pemerintahan baru baik di bawah kendali langsung wapres atau pangliam TNI semata mata demi keadilan dan kedaulatan masa depan bangsa ini yg saat kondisi ini secara depac to sudah di kendalkan oleh cina (komunis) dan barat nasrani.

Revolusi tauhid menyongsong khalifah islam terakhir hrs segara di bentuk dan indonesia wajib menjd negara republik islam indonesia.

Saya rasa ini jawaban tepat utk menyelesaikan musibah bangsa ini. Sy percaya pada akhirnya kebenaran akan selamanya menang atas segala kejahatan. Dan semoga kita tdk menjd manusia yg tak berguna di hadapan Allah dgn ucapan manusia tdk berguna adalah sesorg yg bodoh dan diam dgn kebodohannya dan sesorg yg alim (pandai) diam dgn kepandaianya maka alamat rusaklah bangsa tersebut. Demikian ungkapan riwayat para org sholeh. Wslm.