[Media_Nusantara] Pernyataan Sikap Forum Peduli Banua (FPB) : Kalimantan Menggugat: Aksi Blokade Sungai Barito

 

Pernyataan Sikap Forum Peduli Banua (FPB) :

Kalimantan Menggugat: Aksi Blokade Sungai Barito.

Merdeka! Haram manyarah waja sampai kaputing !

Pada tahun 1930, Soekarno muda dengan lantang membacakan pledoi "Indonesia Menggugat" atas ketidakadilan kolonial dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Tuntutan serupa, pada tanggal 17 Mei 1949 dibacakan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini sampai tetes darah penghabisan.

Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ketidakadilan itu justru hadir dalam kehidupan berbangsa di Republik yang kita bangun dengan darah dan perjuangan. Makna kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan mulai direduksi dengan ketimpangan pembangunan di semua sektor. Amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 agar pembangunan dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, direduksi maknanya menjadi pembangunan dan kemakmuran terpusat di Pulau Jawa.

Hari ini kita lihat bagaimana timpangnya pengelolaan energi dan Sumber Daya Alam (SDA) kita, ketika dibelahan lain Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tidak perlu antri dan langka dalam distibusi BBM, Pulau Kalimantan justru sebaliknya, bahkan kita dijadikan kelinci percobaan pembatasan BBM.

Pada tahun 2012, kuota BBM di Kalimantan justru mengamai penurunan, sementara pulau lain ditambah. Tahun 2011, Kalimantan memperoleh kuota 7,19% namun 2012 turun 0,19% menjadi 7% dibagi untuk empat propinsi. Sementara itu Sumatera naik dari 24,2% menjadi 25%. Sulawesi juga begitu, dari 7,09% menjadi 8%. Ketika kita memperjuangkan keadilan itu, kita dianggap egois. Memang kita dikasih permenlolipop agar tidak merengek, Kalimantan dijanjikan tambahan 2,5 juta kiloliter dalam APBN-P, Propinsi Kalimantan Selatan 486,459 kiloliter. Bandingkan dengan kuota nasional sebesar 40 juta kiloliter amatlah kecil bagi daerah penghasil.

Padahal lebih dari 73% produksi batubara dipasok untuk kebutuhan luarnegeri, 27-29% sisanya untuk memasok kebutuhan energi di Pulau Jawa. Tercata pada tahun 2011 saja, ada 78 juta metrik ton yang keluar dari Propinsi Kalsel. Kenyataannya listrik selalu padam (byarpet). Batubara kita dikirim untuk menerangi Pulau jawa, sementara Kalsel ada 162 desa yang belum dialiri listrik.

Sementara itu royalti 13,5% yang harus dikembalikan oleh pusat kepada daerah penghasil sebesar 80% daerah dan 20% pusat, justru diakali dengan mengangkangi amanat konstitusi tentang dana bagi hasil menjadi 80% pusat dan 20% daerah. Logika apa yang ingin dibangun, ketika daerah penghasil SDA dikeruk perut buminya sementara setiap anak bangsa yang berdiri di atasnya harus merasakan sulitnya mendapat BBM, listrik yang byarpet dan infrastruktur pembangunan yang sangat jauh dibandingkan Pulau Jawa karena kurangnya dana dan prioritaspembangunan yang tidak berpihak pada kita.

Untuk itu, hari ini kami melawan, hari ini kami disadarkan, hari ini kami deklarasikan pernyataan sikap perlawanan terhadap ketidakadilan oleh rakyat Kalimantan.rakyat Kalimantan sudah cukup sabar untuk selalu dianaktirikan. Hari ini kami menggugat pemerintah pusat dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut keadilan pengelolaan Sumber Daya Alam kami, diantaranya royalti pertambangan dan migas harus dikembalikan 80% untuk daerah penghasil. Termasuk dana bagi hasil perkebunan yang selama ini tidak kami nikmati.

2. Menuntut kuota BBM yang memenuhi kebutuhan setiap rakyat yang membayar pajak untuk negaraini, tidak ada kelangkaan dan adil secara nasional, bukan pembatasan.

3. Merdeka dari krisis listrik, listrik yang menerangi setiap rumah di Kalimantan, bukan hanya Pulau Jawa dan Bali.

4. Menuntut prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas pembangunan. Hingga puluhan tahun merdeka bahkan jalan utama penghubung antara Kalimantan justru tidak terealisasi, Kalimantan hanya memiliki satu jalan nasional, sungguh sebuah ironi diantara gedung pencakar langit Jakarta dan Pulau Jawa.

Demikian pernyataan sikap bersama Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan, mekawan untuk keadilan dan kemakmuran bumi Kalimantan.

Jika pemerintah atau negara ini tidak mempedulikan kami, maka kami juga tidak akan mempedulikan pemerintah atau negara ini.

Merdeka!

Jembatan Barito, 26 Mei 2012

Forum Peduli Banua

Selasa, 29 Mei 2012 | 05:33 WIB

Seribu Pemuda Dayak Akan Blokade Batubara

TEMPO.CO, Palangkaraya-- Sekitar seribu pemuda Dayak Kalimantan Tengah akan turun memblokade tongkang batubara pada 31 Mei 2012 jika kuota bahan bakar minyak tetap tidak ditambah oleh pemerintah pusat. "Dan pastinya ditambah dengan elemen masyaralat lannya di Kalteng yang turut peduli dengan kondisi BBM kita saat ini," kata Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Tengah Yansen Binti di Palangkaraya Senin 28 Mei 2012.

Menurut Yansen, mereka akan menutup jalur angkutan batubara di Sungai Barito tepatnya di bawah Jembatan Kalahien, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Daerah ini jalur keluarnya batubara asal Kalimantan Tengah yang bermuara di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, aksi blokade jalur distribusi batubara telah dilakukan di Sungai Barito pada Sabtu (26/5) lalu. Aksi itu melibatkan berbagai elemen seperti warga, mahasiswa dan LSM. Kapal tongkang pengangkut batubara itu dihadang menggunakan ratusan perahu klotok.

Sementara untuk mempersiapkan aksi besar-besaran pada 31 Mei nanti, menurut Yansen, pihaknya sudah melakukan beberapa kali perundingan dengan sejumlah unsur elemen pemuda dan masyarakat di Kalteng, selain warga Dayak. "Hingga saat ini kita memang masih belum mencapai kata sepakat bagaimana caranya (aksi itu) nanti dilakukan."

Sementara itu dari pantauan di lapangan, razia terhadap para pelangsir atau spekulan premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangkaraya terus dilakukan. Razia itu dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kapolda Kalteng.

"Hasilnya bisa dilihat, antrian panjang sedikit demi sedikit mulai berkurang," kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kalteng. Sebelumnya, antrian bisa mencapai hingga 2 kilometer. Sejumlah penjual premium eceran yang biasanya buka di sepanjang jalan protokol juga tidak berani berjualan lagi karena takut dirazia aparat.

Sales Representative PT Pertamina wilayah Kalteng, Jalu Tarwoco, kepada wartawan Kamis pekan lalu seusai rapat inflasi di kantor Gubernur Kalteng mengatakan Pertamina sudah menambah distribusi BBM jenis premium ke SPBU masing-masing 10 kiloliter atau 25 persen untuk kota Palangkaraya. Biasanya per hari Pertamina mendistribusikan BBM sebanyak 30 kiloliter.

KARANA WW

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___