Jurnal Korupsi: [Media_Nusantara] Re: [nasional-list] Larangan Rombak Bos BUMN Jokowi Dianggap Bikin Negara 'Stuck'

Jumat, 09 Agustus 2019

[Media_Nusantara] Re: [nasional-list] Larangan Rombak Bos BUMN Jokowi Dianggap Bikin Negara 'Stuck'

Alasan Jokowi > ( karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan maka beliau tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.) Saya kira dalam hal ini Alasan Pak Jokowi bisa dimengerti dan dari segi Teknis-Organisatoris dan Administrative serta Timing -nya, > Logis masuk akal dan tepat , karena Alasan yang mendasar. )

> Selanjutnya jikapun Pergantian Direktur PLN dibutuhkan dan merupakan perihal ''Is A must '' (Sesuatu yang harus dan tidak bisa dihindarkan...) , maka Hal tsb ( Ganti Jabatan) kiranya sudah hanya Soal Teknis - operasional (Soal Pelaksanaan Teknis ).

On Fri, 9 Aug 2019 at 06:54, Sunny ambon ilmesengero@gmail.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190809092753-92-419761/larangan-rombak-bos-bumn-jokowi-dianggap-bikin-negara-stuck

Larangan Rombak Bos BUMN Jokowi Dianggap Bikin Negara 'Stuck'

CNN Indonesia | Jumat, 09/08/2019 11:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menilai perintah Presiden Joko Widodo(Jokowi) kepada menteri untuk tak merombak posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan membuat kebijakan strategis sampai Oktober 2019 akan membuat negara stagnan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan keberlangsungan bisnis bisa saja terganggu karena permintaan Jokowi. Ia menilai keputusan Jokowi kurang tepat.

"Itu bisa membuat negara stuck," kata Yunarto, Kamis (8/8).

Ia mencontohkan, ketika seorang direksi terbukti melakukan kesalahan dalam proses evaluasi, Menteri BUMN tak bisa berbuat apa-apa karena ada larangan dari Kepala Negara. Padahal jajaran direksi harus segera dirombak demi kelangsungan bisnis.

Lihat juga:

Buka Rute Baru Bandung, Lion Air Tepis Tutup Rute Kertajati

"Itu contoh paling ekstrem. Masa gara-gara surat edaran itu (permintaan Jokowi) kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, Kementerian BUMN tidak bisa ngapa-ngapain. Kan tidak begitu," ujar Yunarto.

Menurut dia, Jokowi seharusnya memperkuat posisinya dalam tiga bulan terakhir, sebelum kembali dilantik menjadi presiden pada Oktober 2019 mendatang. Yunarto menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa saja menganulir kebijakan sebelumnya yang dianggap tak memberi dampak positif.

"Bukan berarti tidak boleh ada pergantian direksi sama sekali. Jokowi harus mengambil kontrol lebih ketat dan keras di sisa tiga bulan ini," kata dia.

Lihat juga:

Penantian Defisit Transaksi Berjalan Warnai Gerak Rupiah

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi memberikan perintah kepada menteri untuk tak mengubah posisi direksi BUMN sampai Oktober 2019. Selain itu, menteri juga dilarang mengubah posisi direktur jenderal di tubuh kementerian.

"Perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini (Menteri BUMN), tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," ujarnya.

Moeldoko bilang larangan itu dilakukan karena karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Jokowi disebut tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," pungkas Moeldoko.