Selasa, 23 Juli 2013

[Media_Nusantara] #MelawanLupa: Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar ?

 

#MelawanLupa: Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar ?

JURNALPATROLINEWS : Sehubungan saat ini sedang ada permasalahan hukum antara salah satu distributor buku dengan seseorang yang merupakan pengatur penyediaan buku di Tulungagung (copy berita terlampir), maka dengan ini kami memberitahukan sebagai berikut.

Bahwa dalam pengadaan buku SD dan alat peraga SD pada tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, memang ada masalah, mulai proses pelelangan sampai pada pelaksanaannya.

Saat proses pengadaan berlangsung juga telah dilaporkan oleh elemen warga Tulungangung, yang mendapat bocoran pertemuan antara kepala dinas pendidikan, Bambang Kardjono, bersama Indra Fauzi (sekarang sekda kab Tulungagung) dengan para mafia pendidikan yakni Liauw Inggarwati cs di hotel elmi & hotel mojopahit Surabaya, dalam rangka mengatur pengadaan itu (foto2 dan berita pertemuan itu pernah dilaporkan pada Bupati, DPRD dll, bahkan pernah diungkap di media massa, tapi sampai sekarang belum ada respon. Dimana bocoran foto2 dan hasil pertemuan itu berasal dari salah seorang yang ikut pertemuan, tapi tidak puas dengan hasil pertemuan)

Karena sejak awal sudah merupakan niat untuk korupsi, maka akhirnya pekerjaan berlangsung, dan hasilnya bisa diduga. Ternyata buku2 dan alat peraga yang dikirim jumlahnya dikurangi 10-20% dari jumlah barang yang seharusnya dikirim (sesuai penawaran dari penyedia barang). Tapi pembayaran dari uang negara (kas daerah) tetap membayar 100% dan dibuat laporan seolah2 barang yang dikirim jumlahnya adalah 100%, padahal realitanya barang yang dikirim jumlahnya hanya 80%.

Karenanya akhirnya selisih 20% dari pembayaran itu diminta oleh dinas pendidikan dan karena kabarnya semua atas perintah dari Bupati dan Indra Fauzy (sekarang Sekda Kab Tulungagung), maka 20% itu menurut keluhan Kepala dinas pendidikan pada beberapa orangnya, semuanya disetorkan pada Bupati dan diantaranya dipakai untuk membayar biaya tertentu agar Indra Fauzy bisa menjadi Sekda Kab Tulungagung. Bambang sebagai kepala dinas pendidikan mengeluh, karena dulu janjinya akan dibantu untuk bisa menjadi calon bupati/ calon wakil bupati, akan tetapi, ternyata dibalik itu semua Bupati dan Sekda Kab Tulungagung Indra Fauzy, punya jago tersendiri, yakni wakil Bupati sekarang sebagai calon bupati mendatang berpasangan dengan Anas Lutfi pengurus PAN Jatim. Maka sebagian dana hasil korupsi itu juga untuk membiayai pencalonan tersebut. Sedangkan pencalonan dari Bambang sama sekali tidak dibantu.

Akhirnya dengan berbagai cara Bambang mencari dana, sehingga barang sudah dikurangi 20% sehingga harga yang dibayar juga hanya 80% (tapi dibuat seolah2 membayar 100%, sedangkan yang 20% dikembalikan pada bambang untuk disetorkan pada Bupati & Indra Fauzy), selain itu selanjutnya kepala dinas pendidikan melakukan negoisasi sendiri pada Liauw Inggarwati, untuk mengurangi kualitas buku dan alat peraga pendidikan yang dikirim ke sekolah2, dengan itu bambang sebagai kepala dinas pendidikan bisa meminta 20% bagian, karena kualitas buku & peraga dimabilkan barang yang kualitas nomor 4, yang lebih murah, sehingga tidak memenuhi ketentuan spesifikasi yang ditentukan oleh permendiknas tentak DAK pendidikan 2010

Maka untuk mengetahui keberadaan sebenarnya, anggota DPRD perlu turun langsung ke sekolah2 SD penerima buku & alat peraga pendidikan yang pengadaannya dilakukan tahun 2010, seperti usul kami sebelumnya. Untuk mengecek jumlah barang yang ada sebenarnya, dengan penawaran dari penyedia barang maupun laporan palsu yang dibuat oleh dinas pendidikan.

Sebenarnya mudah bagi DPRD untuk mengecek itu, yakni dengan cara diambil secara sampling tiap kecamatan 1 sekolah SD untuk diperiksa. karena semua sekolah jumlah barang yang dikirim memang jumlahnya dikurangi 10-20%. selain jumlah barang, periksalah bukunya, maka akan tampak banyak buku adalah buku bekas/ buku stok lama. Demikian juga halnya pada alat peraga pendidikan

Sepandai2 menyimpan kebusukan akhirnya terbongkar juga, dimana karena pada pertemuan di hotel elmi & hotel mojopahit surabaya dibocorkan, maka hal itu dicium oleh media massa, dan akhirnya diketahui juga oleh aparat hukum BPK, kejaksaan dll. Maka infonya, untuk menutup wartawan & LSM se Tulungagung agar persoalan tidak mencuat keluar, maka para wartawan dan LSM itu dikumpulkan di malang oleh koordinatornya bersama oknum dinas dan dibagilah uang disana. Ada wartawan dan LSM yang mau menerima dan ada juga yang tidak mau menerima.

Selain itu juga diberikan pada anggota BPK yang sedang memeriksa di Tulungagung, agar jumlah barang yang sengaja dikurangi tadi tidak muncul ke permukaan, , dan untuk DPRD kabarnya menerima uang. Sedangkan agar hal ini tidak diperiksa kejaksaan, infonya kepala dinas baru saja mengeluh karena bulan lalu harus memberi setoran pada kejaksaan

Jadi bisa dihitung sendiri, dari total pengadaan untuk buku dan alat peraga itu yang total pagunya adalah hampir 20 milyar, ternyata sekian banyak dibuat bancakan oleh bupati dan bawahannya, DPRD dll, juga untuk menutupi agar kasus hukum tidak diteruskan. Sekolah akhirnya menerima barang busuk. Jadi sebenarnya konflik antara distributor dan Liauw Inggarwati itu, khususnya yang berkaitan dengan keadaan Tulungagung, karena juga keserakahan para pejabat Tulungagung yang sejak awal sudah meminta agar buku & alat peraga pendidikan yang pengadaannya dilakukan tahun 2010 itu, jumlahnya dikurangi dan kualitas minta dikirim yang kualitas 4. Dan kebetulan sekarang jadi kasus nasional, karena kebetulan Liauw Inggarwati cs tidak membayar pada distributornya dan akhirnya dilaporkan pada Polisi.
Untuk itu, ditunggu kedatangan DPRD untuk memeriksa semua sekolah secara sampling, kalau tidak mau, berarti benar kata Bambang kepala dinas pendidikan, bahwa kasus ini pasti aman karena dia hanya menjalankan perintah Bupati, Sekda kab & DPRD untuk melakukan korupsi. Padahal harusnya Bupati waspada bahwa Liauw Inggarwati sudah terkenal sebagai mafia proyek, yang selalu mengurangi jumlah dan kualitas barang ataupun pembangunan dengan alasan hanya menjalankan permintaan pejabat. Seperti contoh pembangunan Gedung Olahraga Magetan, dimana akhirnya mangkrak padahal sudah dibayar lunas, akibatnya Bupati saat itu sampai mati, beberapa pejabat PU disana divonis masuk penjara. Liauw bebas karena beralasan hanya jalankan permintaan pejabat.

Short URL: http://jurnalpatrolinews.com/?p=33268

Baca juga : Biarlah Rakyat Mengonggong, Korupsi dana pendidikan Tulungagung Tetap Berlangsung ==> http://wargatumpat.blogspot.com/2012/03/pesisir-biarlah-rakyat-mengonggong.html

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar