Tanya:
1. KPK dll kenapa tidak memeriksa, bagaimana dana APBD sampai Rp.10M/tahun diberikan sebagai dana hibah pada Kadin (kamar dagang & industri) Jatim
2. Kenapa pemerintah membiarkan gubernur Jatim buat aturan, yang berakibat masyarakat & asosiasi profesi terancam tidak bisa melakukan usaha jika tidak setor dana jasa preman pada Kadin Jatim.
3. Saya ucapkan selamat pada aparat negara & masyarakat yang melakukan pembiaran terjadinya pemiskinan masyarakat, bangsa & negara demi terciptanya kemakmuran Mafia & preman2nya
4. Atau pasrah menunggu Tuhan bekerja, karena tak berdaya? Biasanya orang2 seperti ini dimasa tertentu akan mengalami hal yang mengenaskan pada hidupnya, entah itu sakit keras dll atau tersiksa sakit gak mati2. Atau keluarga serta keturunannya dalam hidup akan mengalami hal yang sangat memilukan atau juga sakit tak ada obat dan mau mati tersiksa dll. Kelakuan laksana Firaun ini tentu akan menimbulkan hukum sebab akibat.
Bachrul Ulum Wrote in ChatRoom of Groups
La Nyalla Mattalitti, Raja Jatim Sesungguhnya
Sutradara Pasangan Soekarwo-Syaifullah, Tim Sukses Yang lain Hanya Pelengkap & Cuma Membonceng
Nama La Nyalla Matalitti (LNM) mungkin terdengar familiar di telinga pecinta sepakbola nasional. Dari semula bukan siapa-siapa, La Nyalla Matalitti perlahan bergerak hingga sekarang menjadi wakil ketua umum PSSI dan juga ketua Badan Tim Nasional. La Nyalla juga yang dulu mempelopori "pemberontakan" di PSSI dengan membikin organisasi tandingan bernama KPSI. Dan akhirnya perjuangan LNM membuahkan hasil dengan kembalinya gerbong lama untuk menguasai PSSI kembali.
Dalam ranah politik di Jawa Timur, nama LNM praktis tidak banyak bergema. Meski punya jabatan di Ormas Pemuda Pancasila, serta menjabat ketua Kadin Jawa Timur. Namun, menjelang bergulirnya pilkada Jawa Timur, Nama LNM muncul dengan pesat, tapi bukan sendirian, melainkan membonceng nama pasangan KarSa. Apa sebenarnya hubungan LNM dengan KarSa?
Saat pasangan Khofifah-Herman mendapat dukungan parpol dan mendaftara di KPU Jatim, ormas PP paling getol berdemo di KPU untuk menekan para komisionernya meloloskan pasangan ini. Bahkan, di hari terakhir pengumuman calon pasangan peserta pilkada, puluhan orang berseragam PP terlihat berjaga-jaga di kantor KPU di kawasan Tenggilis, mengantisipasi demo dari pendukung Khofifah. Dari sinilah muncul nama LNM, yang saat ini aktif menjabat di Majelis Pertimbangan PP Jatim. Dan dari sini pula masyarakat bisa melihat, bahwa dibelakang pasangan KarSa, ada sosok LNM.
Kedekatan KarSa dengan LNM bukan hal baru, terlebih semenjak LNM menjabat ketua Kadin Jawa Timur. Sukarwo pula yang menerbitkan SK yang mewajibkan seluruh pelaku usaha & organisasi asosiasi profesi di Jatim harus mendaftar sebagai anggota Kadin Jatim. Dalam butir nomor 3 SK Gubernur Jatim tentang Keanggotaan Kadin disebutkan bahwa Gubernur Jatim meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota terkait serta Asosiasi yang ada untuk memastikan para pelaku usaha mendaftarkan perusahaannya sebagai anggota Kadin. Jika tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Jatim, terancam tidak bisa melakukan usaha di Jatim. Asosiasi profesi yang bereaksi keras dengan kebijakan ini adalah beberapa asosiasi perusahaan konstruksi, seperti Gapeknas, Gapeksindo, Aspekindo, Akaindo maupun Gapkaindo dll yang sepakat menolak kewajiban menjadi anggota Kadin Jatim. Kewajiban menjadi anggota Kadin ini sendiri masuk dalam salah satu persyaratan sertifikasi yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi daerah (LPJKD) Jatim, dimana syarat dari LPJKD Jatim ini turun sebagai akibat adanya SK gubernur tersebut.
Syarat menjadi anggota Kadin Jatim sendiri harus menyetor biaya pendaftaran minimal 500 ribu, tergantung jenis usaha dan grade usahanya. Semakin besar grade perusahaan, semakin besar pula biaya yang dipatok Kadin Jatim. Bisa dibayangkan, jika semua usaha dan asosiasi profesi harus mendaftar di Kadin, berapa rupiah yang akan diraup organisasi pimpinan LNM ini. Padahal, pemprov Jatim sendiri sudah mengucurkan dana hibah 10 miliar untuk Kadin Jatim. Jadi sangat mengherankan, jika untuk pengembangan Kadin Jatim sudah mendapatkan dana dari APBD, lalu muncul SK gubernur agar seluruh pelaku usaha di Jatim harus mendaftar sebagai anggota Kadin Jatim dengan biaya yang sangat tinggi, dengan alasan biaya pendaftaran dan iuran tersebut digunakan untuk pembinaan Kadin Jatim. Sehingga sangat aneh jika sebuah organisasi swasta diberi kewenangan untuk menentukan apakah masyarakat boleh melakukan usaha atau tidak, dengan membayar biaya tertentu pada organisasi swasta tersebut. Ini sama saja dengan premanisme.
Fakta bahwa LNM sebagai sutradara pasangan KarSa memang sangat kentara. Perhatikan saja, banyak spanduk dan baliho kampanye pasangan KarSa ada gambar LNM. Atau paling tidak tulisan "La Nyalla Academia" atau "Kadin Institute".
Bahkan, dalam beberapa baliho, terpampang jelas pasangan KarSa dirangkul oleh LNM.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
