PKB tak setuju menteri lepas jabatan partai
Minggu, 10 Agustus 2014 21:06 WIB | 8.705 Views
==========================================================================
.
** ORGANISASI KENEGARAAN adalah Kompex dari PEMIKIRAN ILMIAH DAN BUAH PEMIKIRAN RATIONIL serta SUATU BUNDEL KEBIJKSAAN yang membuthkan DAN MEMINTA SUATU PERYARATAN YANG DEMANDING .. diantaranya PENGETAHUAN YANG LUAS, PENGALAMAN PRAKTIS DIBIDANG MAKRO DAN MIKRO EKONOMI, ADMINISTRASI, TECHNIK DAN SEDI=EGALA BIDANG KEGIATAN PRODUKSTIVE ATAUPUN JASA serta dibidang SPIRITUIL dan atAu KNOW-HOW DAN REASERCH , dll..... Dan SESUATU YANG ROCHANIAH ...suit untuk bis diterapkan dalam rangka menyelesaikan MASLAH2 KONGRET DARI SUATU KEHIDUPAN POLITIK , EKONOMI, ILMIAH DAN KENEGARAAN serta MASALAH2 SOCIAL KONGKRET.
** Untuk memimpin NEGERA DAN MEMANGKU JABATAN MENTERI SERTA LEMBAGA2 KEJURUAN LAINNYA ....... SANGAT DAN SANGAT TIDAK CUKUP JIKA PEJABAT HANYA BISA MEMBACA Q'ORAN DAN HAFAL AYAT2 Q'ORAN yan parktis TIDAK ADA HUBUNGANNYA denagan MSALAH2 KONGKRET KENEGARAAN DAN SYSTEM PEMERINTAHAN SERTA SYSTEM KEHIDUPAN NYATA.
** MEMIMPIN NEGARA ORANG HARUS SANGGUP BERPKIR RATIONIL DAN DENGAN PANDANGAN SERTA SOLUTION YANG ILMIAH PULA.
2014-08-11 0:51 GMT+02:00 Awind j.gedearka@upcmail.nl [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>:
On 08/10/2014 09:23 PM, Awind wrote:
http://www.antaranews.com/berita/447864/pkb-tak-setuju-menteri-lepas-jabatan-partai
PKB tak setuju menteri lepas jabatan partai
Minggu, 10 Agustus 2014 21:06 WIB | 8.705 ViewsPewarta: Sigit Pinardi
Partai PKB (kpu.go.id)Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak setuju dengan wacana bahwa seseorang yang diangkat menjadi menteri harus melepas jabatan di partai politik.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid, di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa tidak ada aturan seperti itu di dalam konstitusi.
"PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin," katanya.
Ia menambahkan, partai sebagai sebuah organisasi di negara demokrasi pada hakikatnya dibentuk untuk merebut kekuasaan demi kemaslahatan rakyat, sehingga tidak ada yang salah jika kader partai menempati pos-pos penting baik di pemerintahan maupun parlemen.
Jazil menegaskan, jabatan setingkat menteri itu seperti leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Semua watak tersebut berkumpul dalam sebuah pribadi pimpinan dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.
Jazil menepis kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat. Menurut dia, dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional.
"Di internal partai pun roda organisasi tidak hanya tertumpu pada satu orang," kata Jazil.
Ia meyakini wacana yang disebut-sebut berasal dari keinginan Joko Widodo (Jokowi) itu dihembuskan oleh orang-orang tertentu untuk menyalurkan syahwat politiknya mendapat porsi di pemerintahan.
"Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya. Tapi, kami menolak ide tersebut, walaupun itu semua hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya," kata Jazil.
(S024/Z002)Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2014
__._,_.___
Posted by: Marco Polo <comoprima45@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar