Undangan Liputan Konferensi Pers
Menuju Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dapur Sunda, Setiabudi Building I | Rabu, 1 Oktober 2014 | 10.30 – 12.00 WIB
Keluarnya Putusan MK 35 Tahun 2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan Negara masih membutuhkan perangkat hukum di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Sehingga peran pemerintah daerah untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Perda dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi elemen utama untuk penetapan hutan adat.
Selain itu, dialog antar institusi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat adat itu sendiri menjadi hal penting untuk mengimplementasikan penetapan hutan adat. Inilah yang mendasari Perkumpulan Huma dan JKMA Aceh, Perkumpulan QBar, KKI Warsi, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), RMI Bogor, Akar Foundation, LBBT Pontianak, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel, Perkumpulan Bantaya, Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, PADI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Balitbanghut) Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.
Dialog multi pihak ini akan dihadiri oleh beberapa kepala daerah seperti Gubernur Bengkulu, Wali Nanggroe Aceh, SKPD-SKPD, Dinas Kehutanan Propinsi, BPKH, UPT Kehutanan, tim peneliti 13 wilayah, perwakilan masyarakat adat dari beberapa daerah.
Untuk itu, kami mengundang kawan-kawan jurnalis untuk hadir meliput Konferensi Pers Menuju “Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat” yang akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Rabu, 1 Oktober 2014
Jam : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Dapur Sunda, Setiabudi Building I, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 62 , Setiabudi One Building Lt. 1 No. A 202-B 203, Jakarta (Seberang Pasar Festival)
Narasumber :
1. Chalid Muhammad : Pentingnya isu kehutanan dan kesejahteraan sosial dalam agenda pemerintahan ke depan.
2. Andiko, Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa : Pentingnya HuMa mendorong percepatan wilayah/hutan adat
3. Zulfikar Arma, JKMA Aceh : Bagaimana penetapan hutan mukim sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat Aceh
4. Widiyanto, Peneliti HuMa : Paparan hasil riset identifikasi hutan adat di Indonesia.
5. Rahmat Hidayat, Akar Bengkulu : Urgensi masyarakat adat dalam penetapan hutan adat.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, 2 Oktober 2014 di Hotel Royal Kuningan, Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Demikian undangan kami, besar harapan kami kawan-kawan dapat hadir dan meliput kegiatan ini. Untuk konfirmasi kehadiran media dapat menghubungi Luluk Uliyah, HP. 0815 1986 8887, email: lulukuliyah@gmail.com
Salam hangat,
Widiyanto
Ketua Panitia Dialog Nasional Hutan Adat
--------------------
Rangkaian Kegiatan
Rabu, 1 Oktober 2014
Dapur Sunda, Setiabudi Building One, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 62 , Jakarta Selatan
Jam 10.30 - 12.00
Konferensi Pers tentang Dialog Nasional "Penetapan Hutan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat"
Kamis, 2 Oktober 2014
Hotel Royal Kuningan, Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan
Jam 08.30 - 16.00
Dialog Nasional "Penetapan Hutan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat"
 | This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active. |
Posted by: Luluk Uliyah <lulukuliyah@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar