Rabu, 15 Oktober 2014

[Media_Nusantara] Jokowi Ngalah Saja, Biarkan Prabowo Terpenuhi Ambisinya

 

Jokowi Ngalah Saja, Biarkan Prabowo Terpenuhi Ambisinya
Daripada RI Dihancur-Leburkan oleh Koalisi Merah Putih Biru (KMPB)

Jokowi sebaiknya mengalah saja pada Prabowo, biarkan ambisi Prabowo untuk dilantik jadi Presiden & menguasai RI. Caranya Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden terpilih (yang mendapat suara terbanyak) dan menyerahkan pada calon presiden yang mendapat suara terbanyak selanjutnya, yaitu Prabowo.

Pemikiran ini dilandasi karena rasa cinta kita sebagai warga negara RI. Karena dari fenomena yang ada, disebabkan karena jumlah rakyat yang memilih Prabowo lebih sedikit dibanding dengan rakyat yang memilih Jokowi, maka Prabowo beserta pendukung & koalisinya tampak sangat marah dan sangat dendam. Bukan saja marah dan dendam pada Jokowi sebagai kompetitornya pada saat pemilihan presiden, akan tetapi tampaknya juga sangat marah dan ada upaya melampiaskan dendam pada masyarakat Indonesia. Karena rakyat yang memilihnya jumlahnya lebih sedikit.

Ini kemudian diikuti fenomena, dimana prabowo beserta pengikutnya seolah2 berdoa & berupaya agar negeri ini terpuruk, masyarakatnya menderita dll dan nantinya mereka bisa memperolok-olok masyarakat "syukurin, rasain, salah sendiri pilih Jokowi, kok tidak mau pilih Prabowo".

Fenomena seperti itu bisa dilihat pada berbagai tulisan & berita yang dibuat prabowo beserta pendukungnya melalui media massa, media sosial dll. Seperti ungkapan dari adik Prabowo yang mengancam akan menjegal pemerintahan Jokowi, uangkapan Amin Rais yang mentargetkan agar pemerintahan Jokowi jatuh ditengah jalan dll

Selain itu juga tampak langkah2 yang tampak bahwa itu adalah upaya untuk menghambat dan menjegal agar pemerintahan Jokowi tidak bisa berjalan.

Diantaranya dengan diundangkannya UU MD3, dimana selain terkesan dibuat tergesa2 untuk menguasai DPR & MPR, dalam UU itu juga dimuat aturan bahwa anggota DPR jika diduga terlibat kasus korupsi, anggota DPR itu tidak bisa diperiksa oleh aparat hukum tanpa persetujuan Badan Kehormatan (BK) DPR. Artinya DPR menjadi lembaga yang kebal hukum.

Selain kebal hukum, dengan dikuasainya pimpinan DPR oleh koalisi yang menyebut dirinya "merah putih"(KMP/ atau lebih tepat disebut sebagai Koalisi Merah Putih Biru, sebagai simbol partai Gerindra, PKS dan PAN) itu, maka dengan UU yang ada program pemerintahan bisa saja ditolak dan dengan hak budgeting yang dimilikinya, bahkan DPR berhak menganggarkan kegiatan yang diinginkan mereka. Ini bisa dilihat betapa APBN yang disahkan DPR menjelang lengsernya DPR lama, telah menganggarkan dana APBN untuk lumpur Lapindo di Sidoarjo. Artinya uang negara dipakai untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh PT Lapindo Brantas milik Aburizal Bakrie ketua umum Golkar.

Juga bisa dilihat pemilihan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) oleh DPR, maka sekarang anggota BPK semua diisi oleh orang2 dari partai yang tergabung pada KMP. Padahal BPK adalah sebuah lembaga negara yang berfungsi mengaudit kegiatan pembangunan. sehingga dengan ini BPK bisa selalu menjegal program pemerintah dengan laporan hasil pemeriksaan yang akan menggiring aparat pemerintah untuk dijerat pada masalah hukum.

Selain itu saat ada langkah dari DPR agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dipilih oleh DPR, tentunya dengan harapan agar anggota KPK nantinya berasal dari orang2 partai KMP.

Selain langkah2 sistematis untuk menghambat program & menghancurkan pemerintah RI, juga dilakukan berbagai langkah untuk mengadu domba masyarakat, selain dengan kampanye hitam juga dengan disahkannya UU pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan oleh DPRD. Ini bertujuan agar kepala daerah nantinya adalah berasal dari orang2 partai  KMPB (Koalisi Merah Putih Biru). Sehingga semua program pemerintah pusat bisa ditolak, dihambat atau tidak dijalankan oleh kepala daerah. Seiring dangan bangganya para pendukung KMP yang memunculkan berita2 banyaknya gerakan separatis untuk memisahkan diri dari RI, bisa jadi UU pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bermuara pada tujuan yang sama, yang akan berakibat negara RI bisa terpecah-belah.

Semua langkah ini bermuara agar pemerintah vakum dan tidak bisa menjalankan program, sehingga bisa membuat rakyat marah dan nantinya bisa ditunggangi untuk menggulingkan pemerintah, dan diganti pemerintah yang baru yang akan dipilih oleh MPR.

Saat ini saja upaya hiruk pikuk yang dibuat oleh KMP untuk menggoyang perekonomian negara sudah berhasil, dimana nilai mata uang rupiah jadi sangat melemah, juga indeks saham dan lain-lain. Mereka bukannya khawatir lemahnya perekonomian ini bisa membuat rakyat sengsara, tapi malah tersenyum bangga karena bisa membuat ekonomi negara hancur. " Rasakan, salah sendiri rakyat kok banyak yang pilih Jokowi". Ini belum lagi begitu dilantik, Presiden harus dihadapkan dengan naiknya harga BBM sebesar 50%, karena DPR lama sebelum lengser sudah menetapkan APBN bahwa BBM naik. Rakyat tidak tahu bahwa ini keputusan DPR, rakyat akan diberi kampanye, salah sendiri banyak yang pilih Jokowi, sekarang rasakan akibatnya BBM naik, harga naik, inflasi, negara terpecah-belah dll

Untuk itu mungkin dengan jiwa besar demi keutuhan dan ketentraman masyarakat RI, ada baiknya Jokowi mengalah saja, dan biarkan Prabowo sebagai calon tunggal bisa dilantik jadi Presiden RI. Daripada Prabowo & KMPB menghancur-leburkan RI.

Karena agenda KMPB sebenarnya bukanlah menggagalkan pelantikan Jokowi, tapi bagaimana setelah Jokowi dilantik, negara RI jadi kacau balau dan rakyatnya menderita, sebagai aksi balas dendam Prabowo & KMPB pada rakyat.


Sumber: http://tabloidberdikari.blogspot.com/2014/10/jokowi-ngalah-saja-biarkan-prabowo.html

__._,_.___

Posted by: Adi Hidayat <adihidayat375@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar