Freeport Menang Voting, Indonesia Gagal Menarik Dividen
Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen.
Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen.
"Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang," jelas Dahlan Iskan.
Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun.
Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, .
Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. "Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan," ujar Dede Ida Suhendra.
Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York.
Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik.
Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu.
Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang.
Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham.
Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah
di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.
Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).
Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.
Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.
Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.
Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.
Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.
Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. "Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami," kata Rozik kepada Kontan.
Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.
"Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan," kata MS Hidayat.
Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.
Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen.
Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen.
"Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang," jelas Dahlan Iskan.
Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun.
Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, .
Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. "Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan," ujar Dede Ida Suhendra.
Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York.
Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik.
Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu.
Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang.
Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham.
Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah
di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.
Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).
Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.
Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.
Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.
Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.
Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.
Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. "Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami," kata Rozik kepada Kontan.
Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.
"Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan," kata MS Hidayat.
Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar