[Media_Nusantara] (OOT) MGTRADIO BAGI – BAGI TIKET NONTON TAYLOR SWIFT THE RED TOUR ! GRATIS !!! [2 Attachments]

Dear Moderator ..

Numpang posting, semoga bermanfaat

MGTRADIO BAGI – BAGI TIKET NONTON TAYLOR SWIFT THE RED TOUR !  GRATIS !!!

​

 

Buat kamu yang mau dapetin TIKET NONTON TAYLOR SWIFT THE RED TOUR di Jakarta, ikutan aja kuisnya di MGTRADIO.

 

Caranya kirim SMS ke 0812 204 1011 dengan format :

TAYLOR SWIFT (spasi) NAMA (spasi) UMUR (spasi) LOKASI

 

SMS terpilih bakal ditelepon MGTRADIO dan kamu berkesempatan dapetin TIKET NONTON TAYLOR SWIFT THE RED TOUR di Jakarta.

 

 

Streaming www.mgtradio.com

Like Fanpage MGTRADIO www.facebook.com/1011mgtradio

Follow @MGT_RADIO

Invite PIN MGTRADIO 2138AA45

SMS 0812 204 1011


​

[Media_Nusantara] MENGUNGKAP KECURANGAN PEMILU 9 APRIL 2014

 

MENGUNGKAP KECURANGAN PEMILU 9 APRIL 2014 

BY @TrioMacan2000

Eng ing eeng .. Kemarin sore kami diundang seorang ketua partai politik utk mendiskusikan kecurangan - kecurangan pemilu 2014. Kebetulan pada saat yang sama, PDIP melalui Hasto Kristianto dan Timses Jokowi (Andi Widjajanto cs) juga membahas kecurangan pemilu.

Diskusi kami dengan ketua partai itu dimulai dgn satu pernyataan pembuka : apa pun hasil pemilu & pilpres, semua tergantung maunya istana. Kami sdh pernah bahas bahwa pemenang pemilu 2014 ini sebenarnya adalah SBY. Bukan PDIP, Golkar, Gerindra dst. Hasil pemilu sdh diatur. Hasil pemilu sdh direkayasa. Sdh diatur sedemikian rupa sesuai maunya SBY, Sudi Silalahi, KPU dan KPUD. Hasilnya sesuai rencana mereka. Tidak usah bicara Pilpres jika hasil pemilu tdk dieksaminasi. Tdk ada guna, krna siapa pun pemenang pilpres ditentukan oleh Istana & KPU. Istana dan KPU merekayasa agar PDIP dapat suara hanya 18%, Golkar 16%, Gerindra 12%, P Demokrat 10%, dan seterusnya. Mau buktinya?

Bukti 1. Formulir C-1 tidak mau diserahkan PPS kepada caleg atau saksi caleg atau pemantau pemilu. Siapa yg kuasai? KPUD, Polres, Kodim

Bukti 2 : KPU mengapus atau meniadakan layar monitor TABULASI perhitungan sementara yang pada pemilu2 sebelumnya PASTI ADA.

Tanpa ada Layar Monitor Tabulasi Suara Sementara, rakyat tidak punya akses untuk mengetahui perhitungan suara yang sebenarnya. Layar Monitor Tabulasi Suara Sementara adalah sarana bagi rakyat utk mengetahu update perhitungan suara ril. Dari detik ke detik dst. Meski begitu, pada pemilu 2009, terbukti IT Tabulasi Suara direkayasa, dibuat "hang" selama beberapa jam, diganti dgn yg sdh direkayasa. Pada Monitor Tabulasi Suara Pemilu 2009 di Hotel Borodudur, awalnya ditampilkan adalah Tabulasi milik KPUD DKI berlambang Monas. Setelah "hang" 9 jam, diganti dgn Layar Monitor KPU yang sebenarnya namun sdh diprogram menampilkan hasil sesuai rekayasa KPU. Namun, untuk pemilu 2014 ini, TIDAK diketahui alasannya, KPU menghapus / meniadakan Penayangan Tabulasi Suara Sementara. Gila ! Anehnya, TIDAK ADA satu pihak pun yang mempertanyakan keputusan KPU yang sangat mencurigakan itu. Partai2 diam semua. Kenapa?. Karena sebagian partai yaitu : PKS, PPP, PKB, PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar sdh sepakati koalisi sejak awal : "Koalisi Cikeas". Hasil pemilu 2014 sdh direkayasa. PAN, PKS, PPP, PKB (partai sekoci cikeas) diatur mendapatkan jumlah kursi relatif sama di DPR

Bukti 3 : perolehan suara PKS, PKB, PPP, PAN, PPP terbukti beda jauh sekali dgn hasil survey electabilitas sebelum pemilu

Sebelum pemilu, electabilitas partai2 itu hancur : PAN (1.7%), PKS (2.6%), PPP (3.1%), PKB (3.4%), Demokrat (4.1%), Gerindra (6.3%). Namun hasil pemilu 2014 (setelah direkayasa/diatur) : PKS 7%, PKB 9%, Demokrat 11%, PPP 7%, PAN 7.4%, Gerindra 12%. Semua naik > 100%. PAN, PKB, PPP, PKS dan PPP kami juluki sebagai Partai SEKOCI CIKEAS. Mereka dapat bantuan Cikeas dan KPU utk manipulasi hasil pemilu. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Formulir C-1 diutak atik sebelum direkapitulasi KPUD dan disahkan dlm rapat pleno KPUD. Tdk ada kontrol

Bukti 4 : program E KTP yang sengaja digagalkan jadi back up rekayasa hasil pemilu 2014. Berapa puluh juta suara fiktif bisa ditambahkan

Bukti 5 : KPU terbitkan peraturan KPU bahwa siapa saja yg belum terdaftar di DPT dapat memilih asal bisa tunjukan KTP asli. Faktanya?

Faktanya : Peraturan KPU itu tdk dilaksanakan jika ada WNI yg mau daftar susulan. Peraturan itu hanya back up manipulasi suara Pemilu. Melalui peraturan tsb, KPUD, Polres dan Kodim atau oknum2 tertentu bisa mengubah C-1 dan rekapitulasi suara sesuka hati. Tidak ada satu caleg pun atau satu partai pun yang memiliki saksi di semua TPS di satu dapil. Tdk 1 partai pun punya 517.000 saksi. Pihak yang punya kontrol terhadap C-1 hanya TNI dan Polri. Kodim2 dan Polres seluruh Indonesia dgn koramil dan polsek sbg ujung tombak

Bukti 6: semua pelaksana Quick Count yg melakukan laporan / input data Quick Count mengalami kemacetan proses data rata2 30-45 menit

JSI milik PDIP mengaku macet proses input data bahkan hampir 1 jam. Kenapa? Ada apa ? Kok bisa ?. Hasilnya, semua QC menunjukan prosentase perolehan suara partai peserta pemilu yang relatif sama. Seragam. Kok bisa? Aneh ! Di mana anehnya ?

1. Mustahil hasil seluruh pelaksana QC bisa relatif sama dgn margin 0.5-1% saja pdhl sample TPS hnya 2000 = 0.0003%

2. Dari 49 pelaksana Quick Count Pemilu tedaftar di KPU kenapa hanya 10-12 pelaksana QC yg melaporkan hasil surveynya? Mana 37 yg lain?. Mustahil dari 49 pelaksana QC yang terdaftar di KPU, 37 diantaranya BATAL melakukan QC Pemilu. Apa dibalik misteri ini? Misteri apa ini?

Apa hubungannya 49 lembaga QC terdaftar di KPU dgn Lembaga Sandi Negara yg pernah melakukan kerjasama dgn KPU meski dibatalkan kemudian. Data apa saja yang sdh diserahkan KPU kepada Lembaga Sandi Negara? Apakah termasuk data dari lembaga pelaksana QC pemilu? Bingo !

Bukti 7: kenapa SK KPU tentang pihak penanggungjawab IT KPU beda antara de fakto dgn nama penanggung jawab IT KPU yg tercantum di SK KPU

Bukti 8: Perhatikan hasil pemilu di dapil2 tertentu, muncul nama baru caleg DPR terpilih dgn suara terbanyak tapi orangnya tdk dikenal

Untuk menggeser atau membatalkan kemenangan caleg dari partai tertentu, rekap C-1 mudah dimanipulasi. Ditambahkan suara ke caleg lain. Partai2 yg dirugikan seperti PDIP, Hanura dan Nasdem dapat mendorong tim audit KPU sebelum hasil Pemilu disahkan rapat Pleno KPU. Dapat dipastikan perolehan suara partai Demokrat (dari 4% jadi 11%), PAN (1.7% menjadi 7.4%), Gerindra (6% jadi 12%), dst = PALSU

Tidak ada guna partai2 sibuk pikirkan strategi dan habiskan uang serta energi utk pilpres 2014 jika hasil pemilu 2014 tdk dieksaminasi. Kunci/ faktor utama yg menentukan hasil pilpres adalah audit thdp hasil pemilu. Jika tidak, percuma saja pilpres krna yg menang Cikeas. Jangan terkecoh hingar bingar manuver partai2 yg sibuk bentuk koalisi. Itu tipuan belaka. Termasuk ribut2 di PPP. Hanya pengalihan isu. Fokuslah pada audit dan pemeriksaan hasil pemilu yg dilaporkan KPUD dan yg disahkan KPU. Itulah kunci utk mengetahui manipulasi pemilu. Jika KPU tidak menyediakan akses bagi partai utk menganalisa hasil perolehan suara dgn basis rekap per TPS, dipastikan ada kecurangan. Jika KPU tdk sediakan akses IT multiscreen yg bisa sajikan tampilan rekap bbrp TPS sekaligus yg jadi objek audit = pasti ada kecurangan

Pemilu 2014 adalah pemilu teraneh dlm sejarah pemilu Indonesia. Tdk ada sosialisasi intensif &masif melalui media. Sengaja disenyapkan. Tidak ada pidato dan ajakan utk sukseskan pemilu oleh presiden, menteri2, gubernur, bupati, wakilota, KPU/KPUD. Senyap. Disengaja. Dan yang teraneh : tidak ada penayangan monitor hasil tabulasi suara pemilu sementara yg up date. Kok bisa ya? Tdk ada yg tanya kenapa. Hasil pemilu & caleg yang diloloskan dan yang tidak diloloskan tergantung pada TR (telegram rahasia) dari mabes ke mapolres/makodim hehe

Tidak ada partai atau pihak yg mempertanyakan korupsi dan mark up jumlah EKTP yg dicetak. Tdk ada yg kaitkan dgn manipulasi hasil pemilu. Jika KPK sekarang pura2 sibuk usut korupsi EKTP, Itu hanya utk membentuk opini dan persepsi : sdh ada pihak yg mengusut korupsi EKTP. Padahal substansi masalahnya bukan pada korupsi EKTP tetapi pada mark up jumlah EKTP dan kaitannya dgn hasil pemilu yg sdh dimanipulasi

Akibatnya kecurangan pemilu ini > pemenang pemilu bersedih, yang kalah malah bersuka cita hehe >> http://t.co/5lNC92K3sj . Itulah sebab kami berani menyimpulkan : pemenang pemilu 2014 adalah SBY dan Partai Demokrat. Telak ! > 70% hehe http://t.co/VY1ewZl24o . Statistik TIDAK PERNAH BOHONG. Maka hasil pemilu 2014 lah yang sesungguhnya sdh dimanipulasi atau bohongi rakyat http://t.co/DPEs2pdWKY. . Sebagai referensi, kami ungkap sebagian Modus Pencurangan Pemilu 2009. Silahkan Baca ! http://t.co/cOV4n4Y4nF l

Modus pencurangan pemilu 2014 lebih sederhana, simple dan efektif. Anehnya : tidak ada yg peduli. Kenapa ya ? Kayak disirep semuanya. Hasil pilpres akan sama dgn hasil pemilu. Terserah sang Dalang. Dia hny butuh justifikasi /legitimasi OPINI saja utk wujudkan rencananya

__._,_.___

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

---

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

Dugaan Korupsi Dana Pendidikan Sumenep Dilaporkan LSM Wiraraja

Dugaan Korupsi Dana Pendidikan Sumenep Dilaporkan LSM Wiraraja
Diduga Melibatkan Produsen Peraga Pendidikan Duta Nusantara & Penerbit SPKN


LSM Wiraraja Bersatu Sumenep, melaporkan dugaan korupsi dana pendidikan bernilai milyaran Rupiah kepada Bupati Sumenep dan beberapa instansi terkait.

Didik koordinator Wiraraja Bersatu menyatakan, dugaan korupsi dana pendidikan itu meliputi antara lain:

1.Pengadaan Alat Peraga Tingkat SD, yang bisa dilihat di LPSE Sumenep dengan kode pengadaan: 496248, senilai  Rp 4,83 milyar

Dalam pengadaan ini, Alat peraga yang dikirim adalah dari produsen Duta Nusantara. dimana alat peraga dari produsen ini dibeberapa daerah, diantaranya di kabupaten Pesawaran, Lampung & di kabupaten Bolaang Mongondow, pejabat & rekanan yang mengirim produk ini telah mendapat vonis dari pengadilan tipikor, karena produk yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi (jumlah & kualitas) tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan kemendiknas (juknis), sehingga terjadi mark-up harga.
Putusan pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) tentang produk produsen peraga pendidikan Duta Nusantara ini bisa dilihat pada putusan pengadilan tipikor Tanjung Karang, Lampung dalam nomor perkara 06/Pid.TK/2013/PN.TK dan putusan pengadilan tipikor Menado, Sulawesi Utara dalam nomor perkara 04/Pid.Sus/2012/PN.Mdo

Juga putusan LPSE propinsi Sumatra Barat pada pengadaan di kabupaten Agam Sumatra Barat, sebagai mana lpse.sumbarprov.go.id pada paket 69 pengadaan alat peraga pendidikan SD, senilai Rp. 2,753 milyar, menyebutkan bahwa produk ini tidak dipilih, karena setelah dicek langsung dan hasil inspeksi oleh panitia pengadaan di gudang produsen peraga PT Duta Nusantara, produk ini banyak yang  tidak sesuai dengan spesifikasi kemendiknas

Untuk itu patut dipertanyakan, karena penyedia barang yang tidak sesuai spesifikasi ini menawarkan harga yang sangat mahal. Kenapa jika barang yang disediakan tidak sesuai spesifikasi minimal dari kemetrian pendidikan dan dokumen pengadaan ini dipilih oleh pejabat dinas pendidikan sebagai penyedia barang dan dengan harga yang sangat mahal?

2.Pengadaan Buku Perpustakaan SD yang bisa dilihat di LPSE kabupaten Sumenep dengan kode Pengadaan: 490248 senilai Rp 6,1 milyar

Perlu diperiksa, buku yang dikirim apakah jumlah & kualitasnya sudah sesuai dengan dokumen pengadaan, serta apakah penilaian memang dari pusat perbukuan & kurikulum. Karena ada dugaan jumlah buku & kualitasnya dikurangi. Jadi diduga barang hanya dikirim 80%, tapi laporan dibuat seolah barang yang dikirim adalah 100%, sehingga penyedia dibayar 100%

Selain itu yang tampak jelas adalah adanya dugaan pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli. Karena Penerbit Serikat Panca Karya Nusa (SPKN) selain memberikan dukungan & memberikan buku pada penyedia barang yang kemudian ditunjuk sebagai penyedia barang, ternyata Penerbit SPKN ini juga mengikuti proses pengadaan sebagai salah satu  calon penyedia barang pada pekerjaan ini, sebagaimana bisa dilihat pada LPSE Sumenep pada harga penawaran paket pekerjaan ini.

Selain ada dugaan persekongkolan horisontal antar penyedia barang, dengan diketahuinya hal ini oleh panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari dinas pendidikan kabupaten Sumenep, tapi dibiarkan saja, maka ada dugaan terjadi pula persekongkolan vertikal. Dimana hal ini selain dilarang oleh UU nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli, juga dilarang oleh Perpres yang mengatur pengadaan yang tertuang pada dokumen pengadaan dalam bab Pakta Integritas.
Untuk itu, perlu diselidiki, kenapa persekongkolan ini dibiarkan terjadi. Ada apakah dibalik itu?

LSM Wiraraja Bersatu, berharap Bupati Sumenep dan instansi terkait menyelidiki hal ini.

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2014/04/pesisir-dugaan-korupsi-dana-pendidikan.html

[Media_Nusantara] CALL for PAPER : Gerakan Masyarakat Adat dan Implikasinya pada Legislasi dan Putusan Pengadilan

 

CALL for PAPER : Gerakan Masyarakat Adat dan Implikasinya pada Legislasi dan Putusan Pengadilan

 

Seperti apakah perkembangan terkini dari gerakan masyarakat adat di tingkat nasional dan lokal di Indonesia? Dan seberapa jauh gerakan ini berpengaruh pada upaya reformasi hukum, baik yang dilakukan melalui jalur legislasi maupun peradilan?

 

Kami mengundang kawan-kawan untuk mengirimkan abstrak yang terkait dengan Gerakan Masyarakat Adat dan Implikasinya pada Legislasi dan Putusan Pengadilan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://afhi.epistema.or.id/?page_id=656 . Abstrak ditunggu hingga 25 Mei 2014.

 

Selain tema di atas, kawan-kawan bisa juga mengirimkan abstrak terkait dengan tema Victim Based Jusice, Keadilan di Ruang Pengadilan, serta Hukum Rakyat dan Keadilan Eko-Social, dan tema-tema yang lain yang ada di Panel "Keadilan Eko-Sosial: Dimensi Filsafat, Teori dan Konsep", Panel "Keadilan Sosial: Metode dan Pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Hukum" dan Panel "Keadilan Eko-Sosial: Realitas Hukum dan Gerakan Sosial di Indonesia".

 

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Konferensi Filsafat Hukum, yang akan dilaksanakan pada 2 – 4 September 2014 di Jakarta. akan ada 2 kegiatan besar, yaitu Konferensi Internasional (2 September 2014) dan Temu Ilmiah Tahunan AFHI (3 – 4 September 2014)

 

Untuk biaya, akomodasi dan detail kegiatan dapat dilihat di http://afhi.epistema.or.id/

 

Konferensi ini terselenggara atas kerjasama Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Epistema Institute, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pancasila, Universitas Atmadjaya, Universitas Airlangga, KontraS, LEIP, STF Driyarkara dan HuMa

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

[Media_Nusantara] Freeport Menang Voting, Indonesia Gagal Menarik Dividen - Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah

 

Freeport Menang Voting, Indonesia Gagal Menarik Dividen

Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen.

Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen.

"Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang," jelas Dahlan Iskan.

Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun.

Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, .

Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. "Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan," ujar Dede Ida Suhendra.

Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York.

Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik.

Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu.

Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang.

Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham. 

Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah

di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.

Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).

Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.

Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.

Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.

Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.

Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.

Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. "Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami," kata Rozik kepada Kontan.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.

"Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan," kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

[Media_Nusantara] (OOT) SETIAP PAGI KAMU DITEMENIN WIDI NODI [2 Attachments]

Dear Moderator ..

Numpang posting, semoga bermanfaat

MORNING SPIRIT

Dari Senin – Jum'at, jam 6 – 10 pagi, kamu ditemenin WIDI NODI  di MORNING SPIRIT dengan Lagu – Lagu Terbaik & Konten – Konten Seru : MISS ENGLISH, PERJAKA (Percakapan Jenaka), TEGAR (Tebakan Garing), SAPOSEH Inisial Siapa Seh?

 101.1 THE NEW MGTRADIO

Hanya Memainkan LaGu Terbaik

Streaming www.mgtradio.com

Like Fanpage MGTRADIO www.facebook.com/1011mgtradio

Follow @MGT_RADIO

Invite PIN MGTRADIO 2138AA45

SMS 08122041011

​

 

 

​

[Media_Nusantara] Tentang Stanley Greenberg dan Indonesia

 

Tentang Stanley Greenberg dan Indonesia

Sehubungan dengan permintaan sahabat-sahabat Blog I-I, saya memutuskan untuk menyampaikan informasi dan analisa mengenai isu keterlibatan Stanley Greenberg dalam pesta demokrasi dan pemilu di Indonesia. Hal menjadi sangat penting sebagai bagian pembelajaran publik untuk lebih teliti dan dalam berita yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

Sebelum sahabat-sahabat Blog I-I membaca artikel ini, sesuai dengan etika yang telah dipegang teguh selama sekitar 10 tahun eksistensi Blog I-I mohon dimaklumi apabila saya tidak dapat membuka seluruh bukti-bukti dalam bentuk dokumen otentik. Namun hal ini tidak mengurangi validitas proses penyelidikan yang dilakukan jaringan Blog I-I karena sahabat Blog I-I dapat melakukan pengecekan sumber-sumber yang dirujuk dalam artikel ini. Blog I-I memegang prinsip untuk tidak menyebarkan fitnah dan semua dilakukan tanpa pamrih demi Bangsa dan Negara Indonesia.

Terima kasih sebelumnya kepada jaringan Blog I-I yang lebih senang disebut para Ronin Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang berada di New York, Washington DC, Boston, Dover, dan London. Terima kasih atas berkas-berkas informasi yang telah dikirimkan kepada Blog I-I sebagai bahan-bahan bukti untuk penjelasan kepada publik Indonesia mengenai isu yang dikembangkan oleh sebuah akun twitter yang dikenal dengan nama @triomacan2000 yang juga dipopulerkan melalui website berita www.asatunews.com.

Artikel ini jangan dipandang sebagai sebuah dukungan politik ataupun bantahan yang memojokkan sesama anak bangsa Indonesia yang giat bersemangat dalam memperbaiki bangsa melalui narasi-narasi intelektual, perdebatan, diskusi mendalam yang mendorong perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, meskipun berbau politik, hal ini juga jangan dilihat sebagai pergeseran Blog I-I untuk masuk dunia politik. Blog I-I tetap teguh berpendirian bahwa Intelijen tidak mencampuri urusan politik dalam negeri, khususnya dalam persaingan menuju kekuasaan melalui mekanisme pemilu.

Pertama, berdasarkan konfirmasi kepada Kantor Greenberg Quinlan Rosner Research, belum pernah ada satupun tokoh Indonesia yang menggunakan Jasa Stanley Greenberg baik untuk pencitraan maupun pemenangan pemilu. Bila anda di Amerika Serikat silahkan kunjungi kantornya yang beralamat di 10 G Street, NE Suite 500, Washington DC. Bila anda ingin kontak per-telepon silahkan kontak +1 202 478 8300 atau Fax +1 202 478 8301. Jawaban resminya adalah demikian, TIDAK BENAR ada upaya pencitraan ataupun upaya mendorong salah seorang tokoh Indonesia menjadi Presiden. 

Beberapa pihak mungkin akan mendebat bahwa pekerjaan Stanley Greenberg bersifat rahasia dalam deal dengan peranan Arkansas Connection (Ingat kisah Bill Clinton dan pengusaha keluarga Riyadi). Kerahasiaan client sangat mungkin terjadi karena ada Undang-Undang di AS yang melarang pembocoran identitas client tanpa izin sang client. Sehingga tidak memungkinkan bagi siapapun dari Indonesia untuk mendesak pengungkapan siapa yang menyewa Lembaga Greenberg tanpa adanya delik hukum atau perintah pengadilan. Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku-pelaku propaganda entah untuk kepentingan kelompok atau demi uang merancang suatu argumentasi karena akan sangat sulit dilakukan penyelidikan yang akurat. 

Kedua, dasar informasi dari tuduhan keterlibatan Greenberg adalah berdasarkan pada sebuah survey yang diberitakan dilakukan oleh Greenberg Quinlan Rosner Research terkait dengan 3 nama capres menjelang pemilu di Indonesia yakni Jokowi, Prabowo dan Aburizal Bakrie dan juga mengenai popularitas Partai Politik. Hal ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada akhir September 2013, contohnya Suara Pembaruan, Merdeka, sigmanews, dll namun hanya asatunews yang cenderung memanfaatkannya untuk menyerang secara serius menjadi isu rekayasa pencitraan sebagaimana juga dilakukan oleh akun twitter @triomacan2000 dan beberapa akun twitter sejenis lainnya. Sayangnya sejumlah website yang dikelola kalangan Muslim juga mulai termakan oleh oleh propaganda hitam tersebut, karena akan sangat efektif untuk melemahkan dukungan publik dengan tuduhan keterlibatan Yahudi dalam politik nasional Indonesia. Semoga artikel ini dapat secara obyektif menempatkan duduk persoalannya. 

Ketiga, akun @triomacan2000 menampilkan diagram yang menghubungkan sejumlah pihak terkait dalam rekayasa pencitraan Jokowi. Misalnya saja pencitraan tersebut didukung oleh konglomerat seperti Anthony Salim, James dan Mochtar Riyadi, serta politisi Pat Robertson (Republikan), Kristen Evangelist, China/RRC connection, Catholic Community, serta berbagai lembaga yang melambungkan salah seorang tokoh Indonesia untuk menjadi Presiden Boneka. Bahkan dalam kuliah twit-nya juga disebutkan mengenai keterlibatan Intelijen Militer China dan dikait-kaitkan dengan kasus Lippogate dalam politik dalam negeri AS.

Diagram tersebut diatas bukan saja dangkal melainkan juga janggal secara logika. Utamanya adalah mengenai kolaborasi China (Intelijen), agen (pengusaha Riyadi), Politisi (Republikan), Greenberg (Kiri - Demokrat) serta memasukan unsur Evangelist dan Catholic semua untuk pencitraan seorang tokoh Indonesia yang rencananya akan dijadikan Presiden Boneka. Mengapa tidak logis? Karena unsur-unsur pendukung yang ditampilkan hampir semuanya berlawanan/beroposisi baik secara kepentingan maupun ideologi. Satu-satunya yang dapat menjadi faktor pengikat dari unsur-unsur pendukung proyek pencitraan tersebut adalah "persepsi ancaman" terhadap Islam yang merupakan agama mayoritas dianut bangsa Indonesia. Sehingga besar kemungkinan analisa dalam bentuk diagram diatas sengaja disusun untuk menarik perhatian umat Islam agar terbentuk persepsi tertentu terhadap salah seorang tokoh yang memiliki popularitas.

Kasus Lippogate sudah lama selesai, keluarga Riyadi tetap memiliki kekayaan yang signifikan dan memiliki hubungan baik dengan sejumlah tokoh penting di China. Anthony Salim cenderung apolitis dan jauh lebih profesional daripada Ayahandanya Soedono Salim dan lebih berkonsentrasi kepada Bisnis. Pat Robertson dari Partai Republik adalah politisi Evangelist yang dianggap aneh dan memiliki pandangan radikal terhadap non-Kristen da Kristen non-Evangelic mungkin ada hubungan dengan James yang belum lama pindah menjadi Evangelist, tetapi belum ditemukan bukti kepentingan Evangelist terhadap Jokowi, terlebih dalam diagram juga dimasukan faktor komunitas Katholik baik melalui Ahok maupun langsung ke Jokowi. Evangelist memiliki perbedaan mendasar dengan Katholik dalam hal organisasi dimana gereja Evangelist tergantung pada denominasi, sedangkan Katholik atau Katholik Roma memiliki hirarki organisasi yang dipimpin oleh Paus. Dalam hal penafsiran dan ajaran tentunya para penganutnya lebih memahami daripada saya.

Justru karena diagram tersebut diataslah menjadi suatu keyakinan bahwa propaganda @triomacan2000 terlalu dipaksakan dan belum matang untuk dipublikasikan menjadi polemik di tengah-tengah dunia sosial media. Andaikata Bung Triomacan belajar lebih teliti, tentunya akan dapat membangun suatu propaganda yang lebih baik dan meyakinkan. 

Keempat, release hasil penelitian Greenberg Quinlan Rosner Research konon dilakukan "tertutup" namun kemudian dikutip sejumlah media massa. Pertanyaan selanjutnya tentu siapa yang melaksanakan survey tersebut di Indonesia? Tentunya membutuhkan pelaksana lapangan bukan? Pada tahun 1999 dan 2004, lembaga yang menjadi rujukan bagi AS tentang dinamika demokrasi di Indonesia adalah National Democratic Institute (NDI). Bahkan NDI juga membesarkan nama Presiden SBY bersama-sama survey yang dilakukan LP3ES yang kemudian akhirnya SBY menjadi presiden RI pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. NDI sudah memiliki jaringan yang bagus di Indonesia dan mungkin satu-satunya lembaga yang dibiayai oleh Pemerintah AS dan memiliki misi demokratisasi di seluruh dunia. NDI juga tercatat memiliki kerjasama erat dengan Greenberg Quinlan Rosner Research di berbagai negara. Apakah NDI yang melaksanakan survey Greenberg ataukah Greenberg yang mengklaim memiliki jaringan di seluruh dunia yang melaksanakannya sendiri belum dapat kami pastikan.

Kelima, motivasi dibalik suatu berita dalam dunia politik memiliki banyak probabilita. Baik pencitraan maupun propaganda hitam memiliki tujuan mendapatkan perhatian publik. Sebuah berita yang baik adalah yang asli apa adanya dan tidak diwarnai terlalu banyak opini penulis yang menterjemahkan isi berita.

Misalnya dalam kasus Greenberg.

Intisari berita adalah Pada sekitar September 2013 Greenberg membuat laporan survey yang menujukkan elektabilitas Jokowi tertinggi.

Opini oleh pendukung Jokowi adalah :

1. "Bukti survey lembaga asing yang kredibel yang tidak mungkin direkayasa semakin meningkatkan kepercayaan rakyat Indonesia." 
2. "Wajar bila survey lembaga asing hasilnya sama dengan survey-survey lembaga survey Indonesia"
3. "Pengakuan asing terhadap Jokowi semakin bertambah karena Greenberg Research yang berhasil menjadikan sejumlah tokoh di berbagai negara menjadi Presiden ternyata juga membuat survey tentang popularitas Jokowi sebagai Capres."

Opini oleh pihak Anti-Jokowi adalah :

1. "Greenberg Yahudi merekayasa seluruh pencitraan Jokowi"
2. "Kospirasi Yahudi-Kristen-China dalam rekayasa popularitas Jokowi ternyata sebuah kebohongan yang memuakan rakyat Indonesia.
3. "Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang menyewa Greenberg untuk rekayasa pencitraan Jokowi melalui berbagai media dan survey."

Silahkan sahabat-sahabat Blog I-I renungkan dan pelajari bagaimana sebuah proses propaganda politik bekerja dan mempengaruhi persepsi publik.

Akhir kata, artikel ini murni pembelajaran publik dan dapat sahabat Blog I-I pelajari secara seksama bagaimana sebaiknya kita sebagai bangsa yang besar mau meluangkan waktu untuk mencermati dinamika di sekeliling kita termasuk bagaimana upaya-upaya mempengaruhi persepsi kita tentang diri kita dan pemimpin kita. Bila ada sedikit keraguan, sahabat Blog I-I dipersilahkan melakukan pendalaman informasi atau menyampaikan informasi tambahan kepada Blog I-I.

Semoga bermanfaat

Salam

Senopati Wirang

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___