Jurnal Korupsi: [Media_Nusantara] [temu_eropa] TNI JANGAN KEHILANGAN JATIDIRI

Selasa, 10 Juni 2014

[Media_Nusantara] [temu_eropa] TNI JANGAN KEHILANGAN JATIDIRI

TNI JANGAN KEHILANGAN JATIDIRI
Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.
Saya sebagai salah satu perumus REFORMASI TNI sungguh sangat sedih, membaca penyataan Pangdam V / Brawijaya. Dalam sistem demokrasi, TNI adalah pagarnya negara. Jati diri TNI adalah menjaga tegaknya NKRI dari ancaman apapun baik dari luar maupun dalam dimana dalam era globalisasi kepentingan luar dan dalam berbaur sehingga sering tidak hitam putih. Namun TNI harus tetap bisa dengan jeli memihak kepada kedaulatan rakyat. Dalam rangka mengamankan tegaknya negara dan menjaga kedaulatan rakyat tsb TNI perlu mengawasai agar tugas kelembagaan lain masih tetap konsisten untuk menjalankan amanah kedaulatan rakyat sesuai fungsinya. Adalah tidak pada tempatnya kalau TNI terlibat hiruk pikuk politik praktis, dg sekedar komentar sekalipun.
TNI yg hidup mati nya hanya utk Rakyat, komentar TNI hanya krn keberpihakan kpd amanat penderitaan Rakyat. Mk ketika bangsa ini terus carut marut, maka kepedulian TNI haruslah bagaimana mengembalikan arah NKRI untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya terhanyut dalam suasana hiruk pikuk perpolitikan dan ikut didalamnya secara langsung maupun tidak lanhsung.
Krn nya TNI hrs memberi arah kpd elit sipil negeri ini untuk SEGERA mengakiri kondisi yg amburadul ini. TNI hrs bisa memberi arah kpd elit sipil negeri ini bgmn memanfaatkan globalisasi demi kesejahteraan rakyat. Dan TNI harus bisa memberi kejelasan bgmn negeri ini diselamatkan akibat sejumlah belenggu yg mencengkeram negeri ini. TNI tdk boleh ragu, untuk memberi solusi thd:
1. Sistem Kenegaraan Yg Amburadul.
Saat ini belenggu sistem begitu kuat dlm melanggengkan oligarkhi dan monopoli kekuasaan. Sehingga demokrasi hanya jadi alat oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan penguasaan sumber daya nasional. Demokrasi transaksional telah melahirkan "brandal politik" dan "bandit ekonomi" yang merongrong kedaulatan rakyat. Celakanya dengan menunggangi proses demokrasi yang seakan legal.
Demi rakyat TNI hrs menyatakan siap untuk membantu Capres terpilih untuk ikut menata ulang sistem kenegaraan tanpa harus KUDETA.
- Bgmn mungkin akan lahir pemimpin yg berkualitas, kalau mekanismenya yg diatur dlm UU adalah demokrasi DAGANG SAPI.
- Rakyat memilih dlm Pilleg antara lain krn siapa Capres yg akan ditampilkan. Krn kedaulatan didistorsi, paska Pilleg partai2 kemudian arisan sambil DAGANG SUARA dg ganti BAKAL CAPRES juga GAK SOAL ASAL PARTAINYA DPT KURSI BANYAK DI KABINET.
- Bgmn mungkin presiden pilihan langsung (artinya dpt amanah langsung dari rakyat) kok kursi kabinet dibagi bagi kpd Partai krn harus berkoalisi dg Partai lain.
- Tapi, bgmn mungkin Capres terpilih kelak tdk bagi2 kursi, kalau DPR dlm sistem presidensial justru punya kewenangan mengatur urusan eksekutif layaknya DPR dlm sistem Parlementer.
Pd hal dlm soal eksekutif, Rakyat melalui Pilpres hanya menyerahkan kpd Capres, bukan kpd Caleg.
TNI hrs terdepan utk menyatakan siap membantu tata ulang sistem kenegaraan, juga tata kelola kekuasaan negara termasuk sitem hukum. Agar rakyat kedepan mendapat jaminan kesetaraan perlakuan dan kepastian hukum.
Kalau diingatkan tidak digubris maka dalam kerangka demokrasi untuk kedaulatan rakyat, dan demi menyelamatkan eksistensi negara dan kedaulatan rakyat tsb maka KUDETA asal didukung rakyat menjadi sah. Namun kudeta bukan untuk menguasai pemerintahan menjadi rezim militer tetapi untuk meluruskan demokrasi yg sudah menyimpang dari tujuan awalnya yakni kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Di negara lain kudeta juga hal yang yg biasa dilalukan sepanjang didukung rakyat. Ibarat tubuh manusia, TNI itu adalah darah putih. Yg lokasinya tidak diketahui namun ketika darah merah gagal menghadapi ancaman dan serangan disitulah darah putih (TNI) harus berperan untuk menyelamatkan nyawa republik.
2. Belenggu Hutang.
TNI hrs berani titip kpd kedua ke 2 Calon Presiden utk menempatkan HUTANG SBG AIB. Jangan mewariskan hutang kpd anak cucu. Krn TNI tdk boleh (atas nama negara) menjadi penjaga rezim yg membuat bangsa ini hina krn hutang.
Soal HUTANG..... Thailand dan Malaysia bisa lunasi dalam 6 bulan dan Usir IMF/WB n kroni2nya lalu Matauang dipack jadi SEPERTIGA USD (kurang lebih). Lalu membangun infrastruktur seluruh negeri samapi ke pelosok2. Pertanyaan nya: modal apa? Durian monthong? Wong tambang aja gak punya..... berarti ADA CARA nya.... kalau NKRI ya seharusnya JAUH lebih BISA krn lebih kaya. Bukan halusinasi karena ada contoh sukses negara tetangga yang tidak lebih kaya dari NKRI.
3. Perang Melawan Korupsi.
Adalah omong kosong, kalau komitmen perang melawan korupsi tanpa program aksi. Kalau Capres tdk mau janji untuk bikin PERPU pembuktian terbalik dan Pemisahan jabatan politik dan jabatan karir, tawarkan bhw TNI siap diperintah Pangti TNI utk menumpas Koruptor sbg musuh negara.
TNI tdk perlu dg membunuh koruptor, tapi GUNAKAN TNI agar kedok mereka terbuka.
4. Tumpas Mafia Dan Premanisme yang menunggangi Demokrasi.
Dlm realitanya, dimana2 praktek mafia dan premanisme sdh merajalela. Justru karena kekuatan uang dan lemahnya kepemimpinan yang selama ini terjadi adalah proses demokrasi diperalat untuk kepentingan pihak yg bisa membayar. Demokrasi WANI PIRO.
Seharusnya TNI titip pesan utk kelak Capres terpilih keluarkan petintahkan TNI utk basmi preman dan mafia, agar rakyat bisa hidup bebas, lepas, dan merdeka. Apalagi cuma cari Preman dan Mafia untuk dimunculkan di permukaan, cari musuh yg sembunyi saja bisa. Tugas ini tidak perlu dengan MEMBUNUH mereka.
5. Perlindungan Thd Rakyat Atas Pengaruh Kapitalisme Global.
Sampaikan pesan kpd ke 2 bhw TNI bukan anti perusahaan besar krn penguasaan hutan- kebun- dan Tambang. TNI sama sekali tdk anti pasar modern, tapi Presiden mendatang hrs mau melindungi rakyat dlm hal penguasaan tata ruang dan tata uang. Agar berkah Rahmat Tuhan YME benar2 bisa dimanfaatkan utk sebesar besar kemakmuran Rakyat.
Alihkan APBN yg dikorup dan pelicin ijin2 ileh segelintir pejabat utk menaikkan gaji pegawai negeri - TNI - dan Polri. Dg demikian rakyat dan juga para pegawai negeri serta prajurit TNI dan Polri hidupnya mempunyai Kepastian masa depan.
Cara 2 tersebut sesungguhnya terwadahi dlm UU TNI tentang tugas OPERASI Militer BUKAN PERANG. TNI Sama sekali tidak perlu menggunakan senjata dan apalagi dg membunuh siapapun tanpa proses hukum. Sebab jaman sudah berubah. Bukan lagi perang fisik melainkan perang ideologi melalui assymetric warfare.
Janganlah NEGERI yg sdg sakit parah ini dibiarkan hanya demi demokrasi. Sepanjang tugas2 tsb utk rakyat, terukur, dan non violence MENGAPA TNI TIDAK DIGUNAKAN.
Bila Capres terpilih serius, hanya dg 6 (Enam) bulan cukup, setelah itu mesin demokrasi dikembalikan penuh kpd sipil, dg sepenuhnya dalam tata kehidupan yg berazaskan SUPREMASI SIPIL, dan TNI selanjutnya hanya mengawal demokrasi.
Bertanyala kpd pemilik republik ini yaitu rakyat, akankah keadaan dibiarkan spt ini....??? Atau TNI diminta turun tangan. Niscaya rakyat setuju......!!!!
Pro kontra itu biasa. Tapi demokrasi bukan untuk demokrasi. Demokrasi utk kesejahteraan rakyat. Demokrasi utk keselamatan dan masa depan republik.
Dan krn TNI adalah bagian dari dan alat demokrasi mk gunakan TNI untuk menyelamatkan negeri. Kondisi ini perlu disiapkan, utk mengantisipasi kalau saja perbedaan kalah menang dlm Pilpres 9 Juli 2014 tidak signifikan alias tipis. Dan ada pihak2 yg secara sengaja hendak membakar "Rumput yg sdh KERING".
Akankah demi demokrasi transaksional dan wani piro ini kita biarkan republik ini terus carut marut menuju mati lemas.
Thd pernyataan Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid tentang koreksi thd slogan NKRI HARGA MATI, is fine2 saja. Ortu kita pilih NKRI, krn BELANDA maunya Federasi. Pilih presidensial, krn BELANDA maunya Parlementer. Yg mendasar adalah bgmn membuat pilihan bentuk NEGARA KESATUAN, bisa membawa manfaat bagi segenap orang dan daerah tanpa kecuali secara setara. Bukan slogsn NKRI HARGA MATI yg kita perlukan, tapi KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEKUASAAN YG DIJALANKAN JANGAN SAMPAI JUSTRU MERUSAK NKRI ITU SENDIRI.