Minggu, 09 Maret 2014

[Media_Nusantara] #MelawanLupa Penyadapan Australia Usik Bisnis Minyak Keluarga Cikeas?

 

#MelawanLupa Penyadapan Australia Usik Bisnis Minyak Keluarga Cikeas?

sby

Bisnis minyak memang menjadi lahan basah yang banyak diperebutkan oleh banyak pihak tak terkecuali para pemangku jabatan di pemerintahan. Aksi penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh pihak Australia dikabarkan memuat data mengenai kontrak karya Migas keluarga SBY dan kroninya, hingga percakapan antara Presiden SBY dengan sang mafia minyak yang masih menjadi misteri, Muhammad Riza. Istana memang dikabarkan dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza. Lalu sejauh mana hubungan Muhamad Riza dengan SBY dan kaitan mafia minyak dengan keluarga Dinasti Cikeas ini?

Kabar bahwa Istana terkait dengan mafia Migas sudah beberapa waktu lalu menjadi perhatian banyak kalangan. Istana diduga menerima setoran dan mafia Migas. Pihak Istana juga dituding menjadi dalang terbentuknya mafia Migas. Nah lalu apa hubungannya dengan penyadapan? Kabarnya di antara isi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia tersebut berkait dengan bisnis Migas keluarga Cikeas.

Disebutkan penulis buku Gurita Cikeas George Aditjondro, salah satu bisnis strategis Dinasti Cikeas adalah ekspor impor minyak mentah. Bahkan bisnis ini sudah membentuk sebuah sindikat antara keluarga SBY, pejabat perminyakan, dan poros (core) pedagang minyak mentah Indonesia yang dekat dengan anak-anak dan adik-adik Soeharto sejak zaman Soeharto, melalui Permindo Oil Trading, Pemindo Ltd. Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum Trading. Mereka memiliki posisi strategis dengan menentukan jatuh bangun harga minyak serta perbandingan antara uang yang masuk kas negara dan yang masuk ke kantong para anggota sindikat itu. Berbagai kalangan pedagang Migas skala internasional itu memanfaatkan perkenalan mereka dengan SBY, yang pernah jadi Menteri Pertambangan dan Energi di era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, disebutkan lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak par Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat ada Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Evita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian.

Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Kini PT Arthindo Utama dikelola oleh Putra Hatta Rajasa, yaitu M. Reza Rajasa. Hatta Rajasa sendiri membantah dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura.

"Itu tidak benar. Kalau masalah dekat dengan Riza Chalid, terus kenapa kalau ada hubungan dekat. Ha….ha," ujarnya tertawa.

Dalam buku Gurita Cikeas tersebut juga menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dan Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid yang disebut-sebut sebagai mafia Migas.

Nama Muhammad Riza Chalid memang Jarang terdengar di kancah bisnis Indonesia, namun di kalangan pengusaha sektor minyak dan gas (migas) semua pasti mengenal dan sangat menyeganinya. Pemilik grup perusahaan (holding) Global Energy Resources (GER) ini tak hanya terkenal sebagai pengusaha minyak impor, tetapi juga sebagai penguasa bisnis impor minyak Indonesia, yang mekanismenya dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki "Gasoline God Father" dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Reza, pemilik Global Energy Resources yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak Impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, mark-up harga BBM juga dimainkan oleh mafia Migas. Nama Riza Chalid disebut-sebut sebagai salah seorahg mafia Migas yang memiliki peran besar. Tak hanya itu, keluarga Cikeas juga diduga menerima aliran deras dan bisnis licin minyak ini.

Seperti yang pernah ramai diperbincangkan, Selain Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menerima aliran dana US$ 200 ribu, mantan bendahara Demokrat Nazaruddin juga menyebut Ani Yudhoyono juga menerima aliran dana dan mafia minyak Petral sebesar US$ 5 juta. Hal ini pernah diungkap media beberapa waktu lalu dan kabarnya hal itu sempat membuat SBY menggebrak meja. Juga saat mendengar Nazar mengatakan Ibas terima uang US$ 200 ribu dan SBY kembali menggebrak meja. Ibas sendiri telah membantah tudingan seperti diberitakan di sejumlah media.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Muhammad Riza Chalid disebut-sebut merupakan kroni bisnis Pertamina yang sudah dikenal sejak era Soeharto. Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi.

Hingga kini keberadaan mafia Migas masih sulit diberantas. Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini, yang tidak pernah bisa disentuh. Namun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan adanya mafia minyak dalam tubuh Petral. Meski begitu, Dahlan Iskan mengaku tak lagi menggunakan jasa Petral sebagai perantara dalam membeli minyak mentah dan BBM oleh Pertamina untuk menghindari keterlibatan mafia Migas. Penqamat ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan untuk membubarkan Petral sulit dilakukan mengingat Petral didirikan di Singapura dan memiliki badan hukum yang dilindungi oleh Negara Singapura. "Cerita soal Petral sudah dan dulu tapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan adanya pihak penguasa yang turut campur main di Petral," katanya.

Effendi Siradjuddin, General Chairman Asosiasi Perusahaan Migas Nasional sekaligus penulis buku Global and National Oil Shortage Trap (Jebakan Kelumpuhan Migas dan Ekonomi Indonesia Di Ten gah Shortage Supply Dunia 2013-2020) melihat adanya Petral, anak perusahaan Pertamina di Singapura digunakan oleh para mafia untuk mengeruk keuntungan penjualan minyak. Dengan sekitar 50 supplier minyak yang memasok Petral yang dibutuhkan Indonesia sekitar 1 juta barel, membuat Indonesia tak dapat berbuat banyak dan mengikuti sistem harga minyak yang ditetapkan pasar internasional. "Petral itu kayak gurita, dia punya 50 supplier minyak," jelas Effendi.

Tak hanya itu, oknum mafia Migas juga terkait dengan BP Migas yang sudah dibubarkan dan berubah menjadi SKK Migas. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembubaran BP Migas melalui pengujian UU No.22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar