DPD Desak Evaluasi Kebijakan Ekonomi Liberal
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad, senator asal Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan ekonominya yang condong ke arah ekonomi liberal, sebab berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Semisal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), serta harga elpiji 12 kg dan 3 kg sebagai sikap Pemerintah yang menetapkan harga sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Kenaikan harga BBM, TDL, dan elpiji sebagai efek penyerahan harga kepada pasar. Sikap Pemerintah ini mendesak dievaluasi," tegas kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (21/4)
Dia mencatat sejumlah masalah di tengah masyarakat yang berdampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang signifikan mengganggu tatanan dan stabilitas sebagai rangkaian akhir agenda Sidang Paripurna DPD sebelum para senator melaksanakan tugasnya di daerah.
Sikap Pemerintah ini mendesak dievaluasi, karena kebijakannya tersebut justru menimbulkan instabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, penyerahan harga BBM, TDL, dan elpiji kepada mekanisme pasar malah menandakan bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah bergeser ke arah ekonomi liberal.
"Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan harga BBM, TDL, dan elpiji karena menyangkut hajat hidup orang kebanyakan. DPD mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang prorakyat," tegasnya.
Baca Lengkap:
http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1912-dpd-desak-evaluasi-kebijakan-ekonomi-liberal.html__._,_.___
Posted by: Agus Munim <agusmunim@yahoo.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar