daripada ribut terus, hayo obyektif saja, semua kader partai apapun ada yang baik & buruk. Jadi kalau yang baik ya ditiru atau programnya didukung, sedangkan yang buruk ya diberhentikan saja, alias dihukum orangnya, bukan lembaganya. Seperti ada oknum polisi nakal, masa lembaga kepolisian dibubarkan. Ya si oknum itu saja dihukum..
disini ada tulisan yang bagus tentang krisis bawang, demikian juga komoditi pertanian yang lain. Ada yang terjadi pada periode kementrian pertanian yang lalu dan ada yang terjadi pada kementrian pertanian yang sekarang.
Misalnya periode yang terdahulu adalah dialami komoditi gula & pakan ternak
periode sekarang, sapi, bawang dan kedele
Jadi kalau ada yang salah ya hukum saja mentrinya bukan partainya.
http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/03/warta-online-permainan-monopoli.html
Permainan & Monopoli Komoditi (Kasus Bawang Putih Hanya Sebagai Salah Satu Contoh) Yang Bisa Menghancurkan RI
Hasil penelusuran wartawan, ternyata kenaikan harga bawang putih saat ini (sampai tembus rp. 85 rb/kg) karena ribuan ton bawang impor yang saat ini tertahan di pelabuhan2 di Indonesia. Karena surat RPIH (Rekomendasi Produk Impor Hortikultura) dari Menteri Pertanian tidak segera ditandatangani. Sebab untuk dapat keluar dari bea cukai pelabuhan tiap cargo bawang itu harus sudah mendapat RPIH. Akibatnya barang menjadi langka dan harga naik...
Tapi pada saat petani bawang putih lokal sedang panen raya, izin RPIH malah dipermudah, sehingga saat di Indonesia panen raya, malah dibanjiri barang impor sehingga harga menjadi hancur, petani rugi. Sedangkan saat kita sedang tidak panen, malah izin dipersulit sehingga barang menjadi langka, harga melangit, konsumen menjerit.
Selain produk bawang putih, ternyata perijinan semacam RPIH ini juga berlaku bagi produk gula, kedele, sapi dll, dimana hanya pengusaha tertentu saja yang boleh mendapat ijin impor dari menteri pertanian. Akibatnya aroma monopoli tercium disana.
Seharusnya untuk segala produk impor dimana negara kita belum mampu memenuhi kebutuhan, seharusnya semua orang boleh melakukan impor, tidak boleh ada pembatasan, sehingga masyarakat tidak dipermainkan oleh para pedagang yang mendapat fasilitas dari pejabat untuk melakukan monopoli.
Jika memang benar untuk melindungi produk lokal, sebaiknya dibuat saja peraturan yang mudah saja, yakni dengan melakukan pengenaan bea masuk bagi produk tertentu, sehingga produk kita bisa terlindungi. Bukannya dengan alasan melindungi, tapi malah melakukan monopoli yang malah sering menghancurkan produk lokal dan mempermainkan konsumen.
Himbauan kami pada para menteri dan pejabat lain, bahwa RI Ini negara anda sendiri, bukan negara yang sedang anda perangi, sehingga korupsi, kolusi dan pemerasan pada warga negara jangan dibuatkan pembenaran dengan alasan bahwa ini adalah hasil pampasan perang, bagi hasil dll alasan untuk membuat label halal bagi harta hasil korupsi, monopoli dll.. memangnya negara ini mau anda robohkan dan anda rebut, dan hanya anggota anda yang boleh hidup disini sebagai manusia, sedangkan warga yang lain anda anggap sebagai tawanan atau warga kelas dua.
Apapun pembenaran yang dikemukakan, ingatlah, bahwa permainan seperti ini selain menghancurkan NKRI, juga menghancurkan masyarakat kita dalam segala bidang
Perkumpulan Persaudaraan Nusantara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar