ok,akan masuk ranah penyelidikan, tks
--- In journal_korupsi@yahoogroups.com, Komite Peduli Pendidikan <komitepeduli_pendidikan@...> wrote:
>
> http://wargatumpat.blogspot.com/2012/06/pesisir-pengadaan-tik-rp-14-milyar-di.html
>
> Pengadaan TIK Rp. 14 Milyar di kabupaten Probolinggo harap Diteruskan, Karena Bapak Bupati & Sekolah2 sudah menunggu
>
>
>
> Bersama ini disampaikan bahwa sekolah2 SD di kabupaten Probolinggo
> (500an SD) sudah menunggu pengiriman barang TIK (komputer, cd
> pembelajaran dan seluruh perangkatnya) yang telah dilelangkan dan
> dibiayai oleh APBN, yakni dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2011
> sebesar Rp. 14 milyar
>
>
>
>
>
> Maka sebaiknya dalam hal ini kepala dinas pendidikan kabupaten
> probolinggo, tanpa ragu meneruskan pelelangan dan segera membuat kontrak
> dengan peserta lelang yang dimenangkan, yang dalam hal ini didukung
> oleh KH Hafid (kakak kandung Bupati Probolinggo), agar sekolah2 segera dikirim barangnya.
>
>
>
>
>
> Jangan dihiraukan berita media massa dan kritik dari LSM, karena dinas
> pendidikan itu adalah merupakan staff dari pak Bupati. Maka lebih baik
> patuh pada Bupati daripada menuruti berita media massa dan suara dari
> LSM. Apalagi ini kebijakan dari pak Bupati yang dikoordinir dan
> dilaksanakan oleh kakak kandung beliau sendiri. Apakah ini indikasi
> bahwa dinas pendidikan kabupaten probolinggo mau melawan Bupati yang
> merupakan atasannya?
>
>
>
>
>
> Juga tak perlu dihiraukan surat dari Pustekom Kementrian Pendidikan
> Nasional, yang menyatakan bahwa mereka belum pernah menilai atau menguji
> cd pembelajaran, sehingga mereka mempertanyakan kenapa oleh panitia
> lelang dan dinas pendidikan kabupaten Probolinggo, perusahaan pemenang
> lelang bisa mengalahkan peserta lelang yang lain karena oleh panitia
> lelang dan dinas pendidikan kabupaten probolinggo dinyatakan bahwa hanya
> pemenang lelang yang cd pembelajarannya sudah mendapat penilaian dari
> Pustekom. Karena itu hanya merupakan surat menyurat, selain itu
> Puistekom kemendiknas tidak pantas untuk ikut campur kebijakan di
> kabupaten Probolinggo. Bahkan pemerintah kabupaten probolinggo bisa
> menuntut pejabat Pustekom kemendiknas, bahwa mereka telah melakukan
> perbuatan tidak menyenangkan, karena dengan surat Pustekom itu telah
> memberi image buruk bahwa seolah2 dinas pendidikan kabupaten Probolinggo
> telah ikut dalam upaya pemalsuan dokumen pengesahan Pustekom. Padahal
> ini yang salah adalah pemenang lelang yang memalsukannya. Jadi
> sebenarnya jika lelang diteruskan dan barang segera dikirim ke sekolah2,
> tidak ada resiko bagi pemerintah kabupaten Probolinggo, karena resiko
> ada pada pemenang lelang yang dianggap Pustekom kemendiknas telah
> memalsukan dokumen bahwa seolah2 telah mendapat penghargaan dari
> Pustekom kemendiknas.
>
>
>
>
>
> Juga kalau pemenang lelang dalam dokumen penawarannya menawarkan printer
> merk HP type 1000s, dimana sebenarnya spesifikasi tidak sesuai dengan
> petunjuk teknis DAK pendidikan 2011 dan tidak sesuai dokumen pelelangan,
> tapi sudah dibuatkan brosur bahwa seolah2 printer HP type 1000s sudah
> memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Meski sempat diberitakan kasus
> perubahan brosur, kemasan dari printer HP type 1000 yang kemudian diberi
> label baru menjadi type 1000s yang seolah spesifikasinya berbeda dengan
> type 1000, padahal itu adalah barang yang sama, itu adalah resiko dari
> perusahaan distributor printer merk HP yang memberi dukungan pada
> pemenang lelang atau penyedia barang. Bukan resiko dari pemerintah
> kabupaten probolinggo
>
>
>
>
>
> Apalagi kan sudah ada komunikasi dan komitmen dengan agen printer merk
> HP yang memberi dukungan pada pemenang lelang, bahwa karena ada
> pemberitaan media massa tentang pemalsuan type printer oleh distributor
> HP itu, maka mereka akan mengganti barang dan akan mengganti surat
> dukungan tentang printer dengan printer HP type yang lain. Dan ini nanti
> penyempurnaan dokumen bisa dilakukan, karena selain dokumen penawaran
> dari pemenang lelang itu tidak dijilid, sehingga penggantian/ perbaikan
> dokumen penawaran bisa dilakukan (post bidding). makanya sejak awal yang
> biasanya kabupaten Probolinggo dalam pelelangan menggunakan LPSE untuk
> pelelangan ini tidak diadakan secara LPSE, agar perbaikan dokumen bisa
> dilakukan.
>
>
>
>
>
> Dan dalam hal ini resiko hukum ada pada pemenang lelang dan distributor
> printer HP yang memberikan surat dukungan. Jadi resiko secara hukum
> bukan ada pada dinas pendidikan kabupaten probolinggo. Tentu saja aparat
> hukum seperti kejaksaan dan kepolisian akan mengerti, bahwa konsekuensi
> hukum ada pada penyedia barang dan distributor printer HP yang
> memberikan surat dukungan. Sedangkan dinas pendidikan kabupaten
> Probolinggo tidak terlibat, karena secara hukum hanya merupakan pihak
> pembeli/ pihak yang menerima barang. Apalagi selama ini pemerintah
> kabupaten Probolinggo dalam hal ini bapak Bupati Probolinggo yang juga
> merupakan tokoh politik dan mempunyai basis massa yang cukup besar sudah
> menjalin kerjasama yang erat dengan aparat hukum. tentunya mereka akan
> mengerti dan segan, apalagi dalam hal ini yang beresiko secara hukum
> adalah perusahaan pemenang lelang dan perusahaan yang memberi surat
> dukungan dan ketersediaan barang, baik itu komputer, printer, cd
> pembelajaran dan lain2, resiko bukan ada pada panitia lelang dan dinas
> pendidikan kabupaten Probolinggo.
>
>
>
>
>
> Maka sebaiknya barang2 itu segera dikirim kesekolah dalam waktu dekat
> ini, apalagi saat ini kabupaten Probolinggo akan menyelenggarakan
> pemilihan Bupati, dimana KH Hafid mencalonkan diri sebagai Bupati
> kabupaten Probolinggo mendatang. Jika barang tidak segera dikirim
> kesekolah dalam waktu dekat ini, tentu akan merusak citra dari KH Hafid
> yang saat ini diprediksi bisa menang mutlak, karena dukungan dari pak
> Bupati saat ini yang tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah menjabat
> bupati Probolinggo selama 2 periode.
>
>
>
>
>
> Salam
>
>
> Jaringan Santri Muda Jawa Timur
>
>
>
> A. Rofiq
>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar