Selamatkan Dunia Pendidikan Kita maka Kita Jauhkan Negara Kita dari Keruntuhan
by @STNatanegara
kenapa 'Miyabi' tidak lagi beken? apa karena hanya nampang di LKS Sekolah? sungguh sangat ceroboh atau sudah sampai taraf 'tolol' jika LKS bergambar miyabi sampai masuk ke sekolah2, sungguh ini satu lagi pertanda betapa buramnya dunia pendidikan kita betapa amburadul alias acak adutnya permasalahan yang kusut bagaikan lingkaran setan di dunia pendidikan Indonesia saat ini, masuknya 'miyabi' ke sekolah memang sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa memang di sekolah sudah sering terlihat WTS... eittss.. hehe
WTS alias Wartawan Tanpa Surat kabar yang didominasi oleh salah satu etnis dari barat Indonesia yang sudah terkenal garang, gayanya saja sudah macam preman dengan suara lantang, sangat memberikan nuansa teror pada para guru dan kepala sekolah, wartawan itu memang tanpa surat kabar. mereka ketik sendiri, terus diprinter, terus diperlihatkan untuk neror atau menukarnya dengan amplop, yang saya maksud disini bukan rekan2 real wartawan... hanya oknum2 yang mengaku2 wartawan dan kerjaannya memalukan profesi wartawan dan keberadaan mereka di sekolah2 yang ada di daerah2 sudah mulai sangat mengganggu.
kasus miyabi dan kabar adanya WTS ini hanyalah riak kecil dari gelombang yang merusak yang kini menerjang dunia pendidikan kita, jika pendidikan tidak dikelola dengan baik bahkan diabaikan, maka anak bangsa yang lahir akan menjadi seorang yang tak berdaya, tergerus oleh jaman dan akan berdambah pada kelangsungan hidup suatu negara, masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa menikmati atau melanjutkan pendidikannya, jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia masih tinggi
tahun 2009 lalu diperkirakan sekitar 12 juta anak Indonesia putus sekolah. tak kalah ironis, jutaan anak juga masih mengalami gizi buruk, Bagaimana mau pintar dan memiliki daya saing tinggi jika kebutuhan yang lebih mendasar yakni sehat, tidak terpenuhi dengan baik?
Anehnya di negeri ini intitusi pendidikan adalah salah satu tempat korupsi terbesar dibandingkan institusi-institusi lain, BPK menemukan penyimpangan senilai Rp 5,7 M dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan block grant di enam SMPN dan satu SD di Jakarta pada 2009, BPK menyebutkan, terjadi penyimpangan pada 2.054 dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa dg nilai penyimpangan lebih kurang Rp 28,1 miliar, BPK juga sempat merilis tentang potensi kerugian negara terkait pembangunan perpustakaan megah di kampus Universitas Indonesia Depok
ketika korupsi sudah menjangkiti kampus kok sepertinya ada sedikit perasaan tidak rela pada diri saya yang juga seorang mantan mahasiswa, kampus 'kasta' tertinggi dunia pendidikan, muridnya mendapat predikat 'maha' sementara pengajarnya tidak diragukan kemampuan akademisnya, Desember 2011 sempat ramai tentang dijadikannya pembantu rektor III dan seorang dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai tersangka, selain itu juga adanya dugaan mengalirnya dana sebesar 100 juta ke rekening pribadi rektor Universitas Airlangga, belum lagi kasus2 di 16 kampus terkemuka yang juga melibatkan Nazarudin dan Angie.. kasus ini menandakan bahwa kini peran serta mahasiswa untuk ikut mengawasi proyek - proyek di kampus mereka perlu ditingkatkan
Mahasiswa adalah agen perubahan yang anti KKN, jika korupsi terjadi di rumah sendiri harusnya yang berteriak paling lantang adalah mereka, jangan sampai peribahasa 'kuman di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan' dialami oleh para mahasiswa
Di sekolah dan Dinas Pendidikan pun tak luput dari terjangan gelombang korupsi.. seperti yang berhubungan dengan legalitas atau sertifikasi, dapat dilihat dari proses sertifikasi guru, dimana dalam proses sertifikasi guru, banyak kejadian yang melibatkan sertifikat palsu atau dapat memperoleh sertifikat hanya dengan membayar dengan beberapa juta uang rupiah, juga dalam jual-beli ijasah kesarjanaan untuk menjalankan profesi keguruan yang melibatkan dinas pendidikan terkait
Selain itu ada juga jual-beli bangku sekolah dari pihak sekolah, pungutan liar sekolah yang setiap tahun selalu ada yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan administrasi, Dinas Pendidikan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan, modus korupsi yang digunakan biasanya menggunakan pungutan liar yang disahkan oleh pihak sekolah kepada masyarakat umum/orang tua murid membuat mark-up proyek pembangunan pendidikan, seperti membangun gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, termasuk bekerja sama dengan penerbit buku seperti dalam kasus gambar Miyabi sekarang ini
Kompas, 24 November 2010 mengeluarkan berita Dana Alokasi Khusus Rp 2,2 Triliun di Kemendiknas Raib!", Penegak hukum juga telah mengusut 142 kasus korupsi dunia pendidikan dengan total kerugian kurang lebih Rp 243,3 miliar, Ini memperlihatkan betapa kasus korupsi sudah kronis. Jika tidak segera ditangani negara akan jatuh dan sulit untuk bangkit kembali
Mengkaji ulang desentralisasi pendidikan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan agar kita tau lebih banyak manfaat ataukah mudaratnya, Desentralisasi pendidikan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai dan pejabat di bidang pendidikan, Akibatnya, nuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sangat kental terjadi, Pengangkatan kepala sekolah dan pejabat pendidikan strategis lainnya yang tidak dilakukan dengan profesional akan melahirkan figur abal2, sistem rekrutmen yang diwarnai KKN diyakini akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas, Birokrasi administrasi kepegawaian dalam dunia pendidikan juga jadi lebih panjang dan berbelit, akibat penerapan desentralisasi pendidikan, Mekanisme kenaikan pangkat harus melalui tahap-tahap yang lebih banyak. kondisi ini melahirkan sistem yang tidak efektif dan efisien, Pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak untuk pengurusan administrasi pendidikan dipastikan mengurangi pelayanan kepada siswa
Ide awal desentralisasi pendidikan sesungguhnya untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi. kini ide itu jauh panggang dari api, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa arogansi kekuasaan pemerintah daerah justru menyebabkan kontra produktif dengan ide tersebut
Terhambatnya penyaluran dana bantuan sekolah (BOS) patut diduga juga disebabkan adanya desentralisasi pembiayaan pendidikan, Penyaluran BOS yang harus mendapatkan persetujuan DPRD merupakan faktor penghambat utama, Mekanisme yang berbelit, mulai dari pembahasan sampai menunggu ketok palu DPRD memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak, belum lagi arogansi pemerintah daerah bekerja sama dengan oknum dinas dan sekolah dalam manipulasi Ujian Nasional
adalah hal yg lumrah bila ada anggapan hasil UN yg jeblok akan memalukan daerah...sehingga tercipta alasan pemerintah daerah utk intervensi, sayangnya intervensi yang dilakukan malah menggunakan cara yang negatif dan cenderung destruktif bukanlah konstruktif, Pemda bersama DInas Pendidikan dan Pihak sekolah telah menyusun skenario penyelamatan nama daerah dari jebloknya Ujian Nasional
Intimidasi juga tak luput dilakukan pada para guru yang masih memiliki integritas tinggi sebagai seorang pendidik, Koordinasi gelap telah dilakukan lama sebelum UN dilakukan... bahkan dicurigai melibatkan pihak keamanan, Semua dilakukan hanya demi gengsi sekolah dan gengsi daerah ... tanpa mengindahkan tujuan semula dari pendidikan itu sendiri, sekarang ini guru telah menjadi alat kekuatan politik oleh kepala daerah. begitu juga dalam jenjang kariernya yang selalu lintas pagar, banyak guru yang pindah posisi meninggalkan tugas mulianya padahal kita tahu kekurangan guru masih menjadi persoalan serius di negeri ini, di beberapa daerah guru berbondong bondong pindah tugas mencari posisi yang lebih bagus buat peningkatan kesejahteraanya
Demikian tentang carut marut dunia pendidikan kita, semoga dapat membuka mata kita semua....
kenapa 'Miyabi' tidak lagi beken? apa karena hanya nampang di LKS Sekolah? sungguh sangat ceroboh atau sudah sampai taraf 'tolol' jika LKS bergambar miyabi sampai masuk ke sekolah2, sungguh ini satu lagi pertanda betapa buramnya dunia pendidikan kita betapa amburadul alias acak adutnya permasalahan yang kusut bagaikan lingkaran setan di dunia pendidikan Indonesia saat ini, masuknya 'miyabi' ke sekolah memang sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa memang di sekolah sudah sering terlihat WTS... eittss.. hehe
WTS alias Wartawan Tanpa Surat kabar yang didominasi oleh salah satu etnis dari barat Indonesia yang sudah terkenal garang, gayanya saja sudah macam preman dengan suara lantang, sangat memberikan nuansa teror pada para guru dan kepala sekolah, wartawan itu memang tanpa surat kabar. mereka ketik sendiri, terus diprinter, terus diperlihatkan untuk neror atau menukarnya dengan amplop, yang saya maksud disini bukan rekan2 real wartawan... hanya oknum2 yang mengaku2 wartawan dan kerjaannya memalukan profesi wartawan dan keberadaan mereka di sekolah2 yang ada di daerah2 sudah mulai sangat mengganggu.
kasus miyabi dan kabar adanya WTS ini hanyalah riak kecil dari gelombang yang merusak yang kini menerjang dunia pendidikan kita, jika pendidikan tidak dikelola dengan baik bahkan diabaikan, maka anak bangsa yang lahir akan menjadi seorang yang tak berdaya, tergerus oleh jaman dan akan berdambah pada kelangsungan hidup suatu negara, masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa menikmati atau melanjutkan pendidikannya, jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia masih tinggi
tahun 2009 lalu diperkirakan sekitar 12 juta anak Indonesia putus sekolah. tak kalah ironis, jutaan anak juga masih mengalami gizi buruk, Bagaimana mau pintar dan memiliki daya saing tinggi jika kebutuhan yang lebih mendasar yakni sehat, tidak terpenuhi dengan baik?
Anehnya di negeri ini intitusi pendidikan adalah salah satu tempat korupsi terbesar dibandingkan institusi-institusi lain, BPK menemukan penyimpangan senilai Rp 5,7 M dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan block grant di enam SMPN dan satu SD di Jakarta pada 2009, BPK menyebutkan, terjadi penyimpangan pada 2.054 dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa dg nilai penyimpangan lebih kurang Rp 28,1 miliar, BPK juga sempat merilis tentang potensi kerugian negara terkait pembangunan perpustakaan megah di kampus Universitas Indonesia Depok
ketika korupsi sudah menjangkiti kampus kok sepertinya ada sedikit perasaan tidak rela pada diri saya yang juga seorang mantan mahasiswa, kampus 'kasta' tertinggi dunia pendidikan, muridnya mendapat predikat 'maha' sementara pengajarnya tidak diragukan kemampuan akademisnya, Desember 2011 sempat ramai tentang dijadikannya pembantu rektor III dan seorang dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai tersangka, selain itu juga adanya dugaan mengalirnya dana sebesar 100 juta ke rekening pribadi rektor Universitas Airlangga, belum lagi kasus2 di 16 kampus terkemuka yang juga melibatkan Nazarudin dan Angie.. kasus ini menandakan bahwa kini peran serta mahasiswa untuk ikut mengawasi proyek - proyek di kampus mereka perlu ditingkatkan
Mahasiswa adalah agen perubahan yang anti KKN, jika korupsi terjadi di rumah sendiri harusnya yang berteriak paling lantang adalah mereka, jangan sampai peribahasa 'kuman di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan' dialami oleh para mahasiswa
Di sekolah dan Dinas Pendidikan pun tak luput dari terjangan gelombang korupsi.. seperti yang berhubungan dengan legalitas atau sertifikasi, dapat dilihat dari proses sertifikasi guru, dimana dalam proses sertifikasi guru, banyak kejadian yang melibatkan sertifikat palsu atau dapat memperoleh sertifikat hanya dengan membayar dengan beberapa juta uang rupiah, juga dalam jual-beli ijasah kesarjanaan untuk menjalankan profesi keguruan yang melibatkan dinas pendidikan terkait
Selain itu ada juga jual-beli bangku sekolah dari pihak sekolah, pungutan liar sekolah yang setiap tahun selalu ada yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan administrasi, Dinas Pendidikan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan, modus korupsi yang digunakan biasanya menggunakan pungutan liar yang disahkan oleh pihak sekolah kepada masyarakat umum/orang tua murid membuat mark-up proyek pembangunan pendidikan, seperti membangun gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, termasuk bekerja sama dengan penerbit buku seperti dalam kasus gambar Miyabi sekarang ini
Kompas, 24 November 2010 mengeluarkan berita Dana Alokasi Khusus Rp 2,2 Triliun di Kemendiknas Raib!", Penegak hukum juga telah mengusut 142 kasus korupsi dunia pendidikan dengan total kerugian kurang lebih Rp 243,3 miliar, Ini memperlihatkan betapa kasus korupsi sudah kronis. Jika tidak segera ditangani negara akan jatuh dan sulit untuk bangkit kembali
Mengkaji ulang desentralisasi pendidikan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan agar kita tau lebih banyak manfaat ataukah mudaratnya, Desentralisasi pendidikan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai dan pejabat di bidang pendidikan, Akibatnya, nuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sangat kental terjadi, Pengangkatan kepala sekolah dan pejabat pendidikan strategis lainnya yang tidak dilakukan dengan profesional akan melahirkan figur abal2, sistem rekrutmen yang diwarnai KKN diyakini akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas, Birokrasi administrasi kepegawaian dalam dunia pendidikan juga jadi lebih panjang dan berbelit, akibat penerapan desentralisasi pendidikan, Mekanisme kenaikan pangkat harus melalui tahap-tahap yang lebih banyak. kondisi ini melahirkan sistem yang tidak efektif dan efisien, Pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak untuk pengurusan administrasi pendidikan dipastikan mengurangi pelayanan kepada siswa
Ide awal desentralisasi pendidikan sesungguhnya untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi. kini ide itu jauh panggang dari api, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa arogansi kekuasaan pemerintah daerah justru menyebabkan kontra produktif dengan ide tersebut
Terhambatnya penyaluran dana bantuan sekolah (BOS) patut diduga juga disebabkan adanya desentralisasi pembiayaan pendidikan, Penyaluran BOS yang harus mendapatkan persetujuan DPRD merupakan faktor penghambat utama, Mekanisme yang berbelit, mulai dari pembahasan sampai menunggu ketok palu DPRD memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak, belum lagi arogansi pemerintah daerah bekerja sama dengan oknum dinas dan sekolah dalam manipulasi Ujian Nasional
adalah hal yg lumrah bila ada anggapan hasil UN yg jeblok akan memalukan daerah...sehingga tercipta alasan pemerintah daerah utk intervensi, sayangnya intervensi yang dilakukan malah menggunakan cara yang negatif dan cenderung destruktif bukanlah konstruktif, Pemda bersama DInas Pendidikan dan Pihak sekolah telah menyusun skenario penyelamatan nama daerah dari jebloknya Ujian Nasional
Intimidasi juga tak luput dilakukan pada para guru yang masih memiliki integritas tinggi sebagai seorang pendidik, Koordinasi gelap telah dilakukan lama sebelum UN dilakukan... bahkan dicurigai melibatkan pihak keamanan, Semua dilakukan hanya demi gengsi sekolah dan gengsi daerah ... tanpa mengindahkan tujuan semula dari pendidikan itu sendiri, sekarang ini guru telah menjadi alat kekuatan politik oleh kepala daerah. begitu juga dalam jenjang kariernya yang selalu lintas pagar, banyak guru yang pindah posisi meninggalkan tugas mulianya padahal kita tahu kekurangan guru masih menjadi persoalan serius di negeri ini, di beberapa daerah guru berbondong bondong pindah tugas mencari posisi yang lebih bagus buat peningkatan kesejahteraanya
Demikian tentang carut marut dunia pendidikan kita, semoga dapat membuka mata kita semua....
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar