Kamis, 26 Januari 2017

[Media_Nusantara] Re: #sastra-pembebasan# Wapres prihatin penegak hukum tertangkap OTT KPK ; Akan Tetap Gusur Rumah di Pinggir Kali, Ahok Tak Mau Bohongi Warga

 

SKANDAL yang menyandang Nama Mahakamah Konstitusi (MK ) 

Semoga Kedua Kasus tsb (dlm berita dibawah ini)  Tidak terulang lagi dimasa mendatang .
MK (Mahkamah Konstitusi ) sudah cukup cedera namanya ... dan jika sampai terjadi lagi
Kasus Korupsi yang melibatkan MAHAKAMAH KONSTITUSI ( MK )....... maka ada baiknya 
MK langsung diganti namnya menjadi  " MAHKAMAH KRIMINAL " ( juga MK ....) .
------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dikatakan bahwa KEDUDUKAN HAKIM  DAN LEMBAGA2 HUKUM  ( MA & MK ) adalah
  selalu INDEPENDENT dan terutama TIDAK MEMIHAK POLITIK (terutama Par.Pol. )

USUL: Oleh karenanya seorang HAKIM dan setiap  ANGGOUTA MA (Mahkamah Agung)  
dan MK (Mahkamah Komstitusi ) HARUS NON PARTAI POLITIK  dan TIDAK BISA 
DICALONKAN oleh Partai Politik, melainkan diangkat dan ditunjuk oleh PRESIDEN, keputusan mana harus berdasarkan KONSULTASI EXPERT dengan para PAKAR
HUKUM PROFESSIONAL dari kalangan Lembaga2 Hukum itu sendiri, termasuk Dewan Profesor atau Dewan Pimpinan FAKULTAS HUKUM NASIONAL dari sementara
Universitas Nasional dan atau dari Fakultas Hukum Pilihandari suatu Universitas dan atau Institusi Hukum dan Advokasi National yang dipilih untuk tujuan yang dimaksud ( sbg PANITIA AD HOC - HUKUM ) dan Badan KONSTITUSI HUKUM NASIONAL ) 

Prinsip Hukum:
*Actor et reus idem esse non potest -
   [ The same person cannot be both -  "prosecutor"  and 
   " defendant " at the same time ..!!! ]
 - Dengan kata lain dalam Penegrtian Praktis ( kamus Manusia Awam) berarti bahwa:
     " Seorang Kriminal / Pelaku Kejahatan"  TIDAK BISA sekali gus MENGADILI  dan menjadi,
   bertindak   dan atau menjabat sebagai " HAKIM  "
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
Umum:
>> Arbor mala- mala mãla 
{ A bad Tree brings bad fruits  > dng kata lain System dan atau Kepemimpinan yang Buruk akan menghasilkan Dampak Kerja yang Buruk pula }

Mrc

2017-01-26 9:36 GMT+01:00 'Chan CT' SADAR@netvigator.com [sastra-pembebasan] <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>:
 

Wapres prihatin penegak hukum tertangkap OTT KPK

 | 1.174 Views

Pewarta: Desi Purnamawati

Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku prihatin dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi berinisial PA dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentu kita sangat prihatin karena ini lembaga hukum tapi yang salah tidaknya kita tunggu di proses hukum," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis.

Wapres menyakini OTT yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat itu tidak terkait dengan unsur politik menjelang pergantian hakim konstitusi dan juga revisi UU Mahkamah Konstitusi.

"Saya yakin tidak. Karena saya sendiri belum dengar tapi yang begini kan informasi yang timbul," katanya.

Tertangkapnya hakim konstitusi bukan pertama kalinya terjadi, sebelumnya Ketua MK Akil Mochtar juga ditangkap KPK di kediamannya pada 2013. Akil Mochtar merupakan politisi dari Partai Golkar.

Hakim PA yang ditangkap di Jakarta Barat merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Terkait penangkapan dan rekrutmen politisi dalam lembaga penegak hukum seperti MK, menurut Wapres selama ini bukan hanya politisi saja yang terjaring OTT KPK, tapi juga dari berbagai kalangan ada dari partai, pengusaha maupun profesional.

"Tidak berarti kalau dari partai itu pasti salah, tidak juga. Tergantung orangnya," ujar Wapres.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta terkait dengan lembaga penegak hukum.

(Baca juga: 
KPK benarkan OTT terkait lembaga penegak hukum
)

"Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini terkait dengan lembaga penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan awak media bahwa seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) PA terkena OTT di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat. 

(Baca juga: 
Ketua MK minta maaf)

Editor: Monalisa

 

 

Akan Tetap Gusur Rumah di Pinggir Kali, Ahok Tak Mau Bohongi Warga
Kamis, 26 Januari 2017 | 14:04

http://sp.beritasatu.com/home/akan-tetap-gusur-rumah-di-pinggir-kali-ahok-tak-mau-bohongi-warga/118140

Ahok. [Tempo]

Berita Terkait

§  Fikri: Saya Tak Dukung Ahok, Tapi Jika Terpilih, Harus Terima dengan Lapang Dada

§  Berenang di Kepulauan Seribu, Ahok: Lo Pikir Gue Jagoan

§  Dua Kontainer Kertas Suara Pilkada DKI Tiba di Tanjung Priok

§  KPU DKI Sebut 24 Lembaga Survei Sudah Terdaftar

§  Dituding Tak Manusiawi, Ahok: Yang Nuduh, Tidak Pernah Baca Visi Saya

[JAKARTA] Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mau membohongi warganya saat datang berkampanye. Salah satunya ketika Basuki blusukan ke Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1), ia menyampaikan kepada warga di sana bahwa pihaknya akan menggusur rumah yang berada di pinggir Kali Pesanggrahan yang melintas di sana.

"Tadi ada Ibu bilang gini, 'kalau Bapak janji tidak bongkar, saya mau pilih Bapak'. Dia punya warung, saya ngerti ya ada usaha. Tapi saya lihat (kali) bawahnya sudah longsor, saya bilang tidak bisa, Bu, tetap harus dibongkar. Saya kira kita tidak boleh bohongi warga dalam rangka Pilkada, bilang pada warga tidak perlu bongkar," ujar Basuki di lokasi.

Ia mengatakan, apabila di kali tersebut terdapat batu cadas, maka ia bisa memastikan tempat tinggal warga tersebut tidak akan dibongkar. Namun karena dinding kali saja sudah longsor, maka mau tidak mau rumah-rumah yang ada di pinggiran tersebut harus dibongkar.

Apalagi sudah ada satu rumah yang dikosongkan karena dinding retak tergerus longsor. Kendati akan digusur, namun Basuki memastikan, warga akan mendapat uang jaminan dan memberikan lapangan usaha kepada mereka karena rumah yang mereka tempati memiliki sertifikat.

"Ulujami kan suka sekali longsor, jadi saya mau pastikan apakah warga setuju atau tidak (ditertibkan). Kan laporan setuju semua, rata-rata warga setuju kok, walaupun ada mengatakan kalau bisa jangan dibongkar," katanya.

Warga yang sempat meminta Basuki untuk tidak membongkar rumahnya dan berjanji akan memilihnya apabika tidak membongkar, Bu Wahyudi mengatakan, dirinya hanya memiliki usah kecil-kecilan dengan warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Apabila rumahnya digusur, katanya, maka uang pengganti nanti belum tentu bisa menghasilkan rumah seperti yang saat ini ditempatinya.

"Kami punya usaha kecil-kecilan biar pendapatan tak seberapa. Kalau pindah mati kami rezekinya," ujar Bu Wahyudi.

Hal tersebut karena uang pengganti gusuran tidak sesuai jika harus dibelikan ke lahan atau rumah lainnya yang belum tentu sama dengan yang saat ini.

"Beli di sini (Jakarta) nggak dapat. Enak di sini, tenang. Kalau bisa jangan jadi digusur," pungkasnya. [D-14]

 

 


__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar