Selasa, 21 Februari 2012

[journal_korupsi] Dugaan Penyelewengan Dana DAK Pendidikan Magetan 2010 & 2011, Melibatkan Pelaku Yang Sama di Tahun 2009 Yang Menyeret Pejabat Magetan Masuk Penjara

 

Tergoda untuk korupsi lalu masuk bui
Yang heran kok hanya pejabat rendahan yang masuk penjara, sedangkan pelaku bisa bebas karena beralasan hanya memenuhi keinginan pejabat, atau punya beking kuat, lalu mengulang lagi pada tempat yang sama setelah pejabatnya ganti orang baru, dan juga di daerah2 yang lain.
Apakah para pejabatnya yang tidak tahu info atau memang korupsi itu menggiurkan sehingga mengabaikan fakta (kalau memang sudah gak peduli lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara)

================================
Pada Sel, 21/2/12, Aliansi Pengawas Pembangunan menulis:

http://wargatumpat.blogspot.com/2012/02/pesisir-dugaan-penyelewengan-dana-dak.html

Dari 3 dokumen dibawah ini, yakni:
1. Berita Koran, tentang pengadaan buku & alat peraga pendidikan di Magetan, dimana sampai masa akhir kontrak (berita ditulis 31 Desember 2011,

berarti sudah melewati batas waktu kontrak), barang belum terkirim tapi sudah dibayar.
2. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 1267 K/Pid.Sus/2008 dengan terdakwa Liauw Inggarwati dkk
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 710 K/Pid.sus/2008 dengan terdakwa  para pejabat Magetan yang terlibat dugaan korupsi

pembangunan GOR (Gedung Olahraga Magetan) Magetan, yang melibatkan CV. Budi Karya Mandiri, Liauw Inggarwati dkk

Ada hal yang menarik,
1. Ternyata pelakunya adalah sama yakni CV. Budi Karya Mandiri, yang dikendalikan oleh Liauw Inggarwati (yang dalam proyek pendidikan berjalan

bersama Tokoh PAN/ Partai Amanat Nasional, Jatim bernama Sugeng)
2. Pejabat di Magetan mungkin sudah punya penyakit lupa (sengaja seolah lupa?) bahwa pelaku ini yang menjebloskan beberapa pejabat Magetan

ke penjara pada tahun 2009
3. Indikasi kesalahan juga sama, dimana kalau tahun 2009, gedung GOR sama sekali belum/tidak dibangun tapi sudah langsung dibayar oleh uang

negara, dan akibatnya pembangunan mangkrag. Sedangkan tahun 2011 dalam pengadaan sarana pendidikan (buku & alat peraga pendidikan)

barang yang dikirim kuantitas & kualitasnya sampai akhir kontrak belum memenuhi (perlu diselidiki, apakah juga sampai sekarang belum terpenuhi),

tapi uang dari kas negara sudah langsung dibayarkan.
4. Ada apa ini? karena biasanya perusahaan (serta orang2 yang terlibat didalamnya) yang terkena masalah hukum dan sudah mendapat vonis yang telah

berkekuatan hukum tetap, tentunya sudah masuk daftar blacklist. Tapi malah sekarang kesalahan yang sama diulang (pekerjaaan tidak selesai,

uang negara tetap dibayar seolah pekerjaaan sudah selesai??) dan melibatkan perusahaan dan orang2 yang sama.

Hal ini bisa menimbulkan penafsiran seolah2 ada persekongkolan untuk mengkorupsi uang negara.

5. Perlu ada penelitian/penyelidikan, apakah pelaku melakukan modus operasi dugaan korupsi seperti ini hanya di Magetan, atau juga melakukannya

di beberapa kabupaten di Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.

=====================================
http://radarmagetan.wordpress.com/2011/12/31/distribusi-buku-dak-terancam-molor/
Distribusi Buku DAK Terancam Molor

Posted on 31 Desember 2011 by radarmagetan

MAGETAN- Setelah proyek fisik, LSM Magetan center menyoroti proyek pengadaan. Terutama yangdibiayai dari APBD Perubahan tahun 201.

Salah satu yang dikritisi adalah pekerjaan pengadaan buku perpustakaan serta alat peraga SD/SDLB. Termasuk, pengadaan buku perpustakaan dan alat alat

peraga SMP di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik). "Dari pantauan tim kami di lapangan, sebagian besar SD dan SMP yang belum mendapat

kiriman buku serta alat perga. Kami takutkan, distribusi buku dan alat peraganya terancam molor," ujar Direktur Pelaksana LSM Magetan center, Beni Ardi, kemarin (30/12).

Catatan koran ini, proyek pengdaan buku dan alat perga SD/ADLB nilainya proyek senilai Rp 9,3 miliar. Pemenangnya adalah CV Budi Karya

Mandiri dengan nilai penawaran Rp 8,8 miliar.

Sedangkan proyek pengadaan buku dan alat perga SMP nominalnya hampir Rp 5 miliar. Kedua proyek ini didanai oleh dana alokasi khusus pendidikan

(DAK) pemerintah tahun, yang sebelumnya gagal tender di tahun 2010.

Beni mengaku mendapatkan informasi bahwa sebagian besar buku SD/SDLB masih dalam perjalanan dari Jawa Barat ke Magetan. Begitu juga dengan

distribusi buku SMP. "Kalau melihat kalender, harusnya distribusi tidak boleh melebihi bulan Desember. Sebab, ini kan akhir tahun anggaran," ujar dia.

Itulah sebabnya, Beni mem-warning kepada Dinas Pendidikan agar tidak main-main dengan proyek DAK pendidikan ini. "Kalau ada keterlambatan tentu yang kasihan itu pelajar. Karena, mereka sangat membutuhkan," papar Beni.

Informasi koran ini dari salah satu rekanan, meski sebagian besar barangnya belum terdistribusi, uang sudah dicairkan. Beni mengatakan, dengan

kondisi tersebut, pemkab harus berani menahan pencairan sisa dana proyek pengadaan buku tersebut.

Kepala Dindik Bambang Trianto mengatakan dalam beberapa hari terkahir ini, proses distribusi buku DAK, baik tingkat SD/SDLB maupun SMP di Magetan,

sedang berjalan.

(wka/eba)

 

========================================
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=a450f670-9bb2-1bb2-f210-30393330

No Register

1267 K/PID.SUS/2008

Pengadilan Pengaju

PN Megetan

No Surat Pengantar

W14.U25/542/PI.04.02/VII/2008

Jenis Permohonan

K

Jenis Perkara

PID.SUS

Klasifikasi

Korupsi

Tanggal Masuk

01-Aug-08

Tanggal Distribusi

Pemohon

Jaksa dan Terdakwa

Termohon / Terdakwa

Liauw Inggarwati, dkk

Tim Yudisial

H

Hakim P1

Imron Anwari, H., SH, Sp.N., MH

Hakim P2

M. Zaharuddin Utama, H., SH., MM.

Hakim P3

Timur P Manurung, SH., MM.

Hakim P4

Hakim P5

Panitera Pengganti

Badrun Zaini, SH

Status

Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju

Tanggal Putus

23-Jan-09

Amar Putusan

NO

Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju

02-Sep-10

================================================
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/12b87daaf0e97a90ff383c601498dea8/pdf

Putusan MA perkara 710 K-Pid-Sus-2008


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:
I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;
tempatlahir:Mojokerto;
umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-
daruNo.5Malang;
agama:Islam;
pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)
II.Nama:GIMIN,BE;
tempatlahir:Magetan;
umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;
agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);
ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:
1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;
2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16 Juli2007;
3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;
4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:
I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;
tempatlahir:Mojokerto;
umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-
daruNo.5Malang;
agama:Islam;
pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)
II.Nama:GIMIN,BE;
tempatlahir:Magetan;
umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;
agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);
ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:
1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;
2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16 Juli2007;
3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;
4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 1


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;
6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;
7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;
8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;
9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;
10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;
11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/
MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;
yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:
PRIMAIR:
BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,
Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)
telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,
JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;
6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;
7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;
8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;
9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;
10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;
11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/
MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;
yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:
PRIMAIR:
BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,
Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)
telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,
JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 2


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-
annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,
yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:
Tahunanggaran2003(tahapI):
PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)
PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)
Tahunanggaran2004(tahapII):
PembangunangedungSerbaGun aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)
PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)
UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:
1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-
annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,
yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:
Tahunanggaran2003(tahapI):
PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)
PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)
Tahunanggaran2004(tahapII):
PembangunangedungSerbaGun aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)
PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)
UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:
1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 3


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";
Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";
Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan ,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";
Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";
Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan ,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 4


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,
ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,
antaralain
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahayaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,
ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,
antaralain
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 5


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.gedungbersifatmonumental
.gedunguntukpertahanan
.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.gedungbersifatmonumental
.gedunguntukpertahanan
.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 6


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.
-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.
-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 7


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.Kepala
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 8


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid arisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid arisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 9


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/
2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari 2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:
01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/
2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari 2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:
01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 10


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 11


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00 107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00 107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 12


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000. 000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000. 000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 13


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0
254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00 108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0
254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00 108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlima
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 14


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)
ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..
SUBSIDAIR:
BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,
selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-
kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40 3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-
gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-
ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan gdilakukandengancarasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdariDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)
ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..
SUBSIDAIR:
BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,
selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-
kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40 3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-
gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-
ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan gdilakukandengancarasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdari
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 15


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:
TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).
PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).
TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)
TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.
15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;
2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;
3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;
2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;
3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:
TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).
PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).
TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)
TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.
15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;
2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;
3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;
2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;
3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 16


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/
pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".
Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".
Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:
a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;
b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;
c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,
LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;
d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),
jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;
e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;
f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;
g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;
h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;
i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/
pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".
Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".
Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:
a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;
b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;
c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,
LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;
d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),
jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;
e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;
f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;
g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;
h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;
i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 17


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-
tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/
BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan ,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,
antaralain:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-
tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/
BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan ,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,
antaralain:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 18


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatau
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 19


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200 3.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200 3.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 20


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40 3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/
2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaituDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40 3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/
2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaitu
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 21


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi jayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi jayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.Dengandemikian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 22


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahd isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahd isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 23


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiI r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.
MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiI r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.
MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 24


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne garadenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
1PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne garadenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
1PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 25


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00 0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00 0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 26


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002 .397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6 61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002 .397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6 61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 27


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.
MahkamahAgungtersebut;
MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.
MahkamahAgungtersebut;
MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 28


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-
manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;
2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.
GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;
3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida irmasing-masing6(enam)bulankurungan;
4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-
nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.
12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD ARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-
manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;
2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.
GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;
3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida irmasing-masing6(enam)bulankurungan;
4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-
nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.
12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD ARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 29


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;
15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;
15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 30


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);
21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.
1970tgl.24Juli2003(Asli);
25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);
21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.
1970tgl.24Juli2003(Asli);
25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 31


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);
33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
38.1(satu)bendelBeritaAcara pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);
33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
38.1(satu)bendelBeritaAcara pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 32


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004 (fotocopy);
50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);
52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004 (fotocopy);
50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);
52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 33


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 34


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;
77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;
77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 35


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;
80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;
84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;
80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;
84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 36


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.
20Mei1997no.159turunanpertama;
92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/
2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;
95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;
96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.
20Mei1997no.159turunanpertama;
92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/
2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;
95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;
96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 37


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgl.16Desember2003;
103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;
105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgl.16Desember2003;
103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;
105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 38


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;
113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;
113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 39


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 40


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunant ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunant ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 41


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 42


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl. ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl. ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 43


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 44


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 45


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 46


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39 93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39 93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 47


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 48


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01 .007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01 .007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 49


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal :2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal :2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 50


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,
255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/
403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar akepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/
PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";
2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;
3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,
255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/
403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar akepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/
PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";
2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;
3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 51


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 52


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.
19 70tgl.24Juli2003(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.
19 70tgl.24Juli2003(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 53


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
35.1(satu)bendelBeritaAc arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
35.1(satu)bendelBeritaAc arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 54


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc opy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc opy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 55


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;
62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;
62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 56


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni 1999;
71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni 1999;
71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 57


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;
77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;
85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;
77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;
85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNI
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 58


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.
TambakSariSurabaya;
88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
90.1(satu)lembaraslisur atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgM6Desember2003;
95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.
TambakSariSurabaya;
88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
90.1(satu)lembaraslisur atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgM6Desember2003;
95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 59


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/ d18Oktober2003;
104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/ d18Oktober2003;
104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 60


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 61


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 62


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 63


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn .UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn .UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 64


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 65


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 66


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 67


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 68


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 69


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 70


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 71


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG edungDPRDTahapI,
244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:
188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.
Magetantahunanggaran2004.
Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;
Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;
6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG edungDPRDTahapI,
244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:
188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.
Magetantahunanggaran2004.
Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;
Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;
6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 72


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;
.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:
.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-
masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-
masing4(empat)bulan.
.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.
.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.
.Menguatkanamarputusanselebihnya.
.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib ulimaratusrupiah).
MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;
Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/
PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-
masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;
Membacasurat-suratyangbersangkutan;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de ngandemikianDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;
.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:
.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-
masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-
masing4(empat)bulan.
.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.
.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.
.Menguatkanamarputusanselebihnya.
.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib ulimaratusrupiah).
MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;
Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/
PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-
masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;
Membacasurat-suratyangbersangkutan;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de ngandemikian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 73


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-
masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-
lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.
Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe mberantasanTindakPidanaKorupsi.
2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/
PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:
20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-
masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-
lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.
Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe mberantasanTindakPidanaKorupsi.
2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/
PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:
20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 74


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.
3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.
TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".
4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.
5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,
denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.
3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.
TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".
4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.
5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,
denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 75


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiPreventif:
Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.
.SegiEdukatif:
DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,
dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,
makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.
Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.
.SegiKorektif:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiPreventif:
Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.
.SegiEdukatif:
DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,
dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,
makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.
Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.
.SegiKorektif:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 76


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)
secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.
-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,
vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan
penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)
secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.
-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,
vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan
penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 77


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiRepresif:
-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,
makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.
Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;
2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm empertimbangkanmemoriDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiRepresif:
-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,
makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.
Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;
2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm empertimbangkanmemori
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 78


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)
Pembanding,/PemohonKasasi.
3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasuratDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)
Pembanding,/PemohonKasasi.
3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasurat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 79


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;
Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.
Demikianpulaapabilaterjadiadanyape laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarenaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;
Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.
Demikianpulaapabilaterjadiadanyape laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarena
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 80


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........
(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".
Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:
pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-
syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17SeptemberDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........
(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".
Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:
pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-
syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17September
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 81


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.
Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/
1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/
2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)
KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum" ,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidakDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.
Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/
1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/
2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)
KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum" ,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 82


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.
4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-
273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"
PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10 2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.
4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-
273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"
PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10 2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 83


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),
sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.
DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/
Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;
5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),
sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.
DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/
Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;
5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 84


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.
DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.
DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 85


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:
I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.
201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.
a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;
b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:
I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.
201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.
a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;
b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 86


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:
a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)
KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;
3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,
hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;
Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-
jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,
kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.SehinggaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:
a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)
KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;
3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,
hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;
Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-
jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,
kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.Sehingga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 87


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;
Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;
BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1 44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;
4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,
denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;
BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,
sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP RD;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;
Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;
BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1 44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;
4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,
denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;
BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,
sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP RD;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 88


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.
1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,
NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.
7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);
Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn ilai-nilaiakhirpekerjaan,
setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;
5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-
Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.
Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)
atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSelairektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.
1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,
NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.
7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);
Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn ilai-nilaiakhirpekerjaan,
setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;
5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-
Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.
Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)
atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSela
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 89


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;
Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.
1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);
6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,
jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)
apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)
danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,
tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;
7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;
Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinyaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;
Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.
1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);
6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,
jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)
apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)
danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,
tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;
7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;
Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 90


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.
SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.
1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,
tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:
1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;
2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;
3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;
4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,
BE);
5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.
II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY
.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:
.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.
1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.
SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.
1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,
tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:
1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;
2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;
3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;
4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,
BE);
5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.
II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY
.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:
.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.
1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 91


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,
perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.
Mgt);
Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,
telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"
untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).
BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),
pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudariDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,
perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.
Mgt);
Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,
telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"
untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).
BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),
pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudari
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 92


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-
Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?
BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,
apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-
tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);
2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.
31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.
UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31TahunDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-
Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?
BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,
apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-
tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);
2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.
31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.
UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31Tahun
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 93


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:
.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:
.Pasal9ayat(1)hurufb;
.Pasal12ayat(2)hurufc;
.Pasal30ayat(3).
.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:
.Pasal2ayat(2);
.Pasal13ayat(1);
.Pasal40ayat(3).
oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-
Agustus2002:
oBABIIhurufAangka2dan3;
oBABVhurufCangka1.
.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)
UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:
A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:
.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:
.Pasal9ayat(1)hurufb;
.Pasal12ayat(2)hurufc;
.Pasal30ayat(3).
.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:
.Pasal2ayat(2);
.Pasal13ayat(1);
.Pasal40ayat(3).
oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-
Agustus2002:
oBABIIhurufAangka2dan3;
oBABVhurufCangka1.
.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)
UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:
A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 94


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.
MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,
TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,
TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)
hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.
Ataspertim banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:
1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.
MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumberDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.
MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,
TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,
TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)
hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.
Ataspertim banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:
1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.
MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumber
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 95


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,
SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.
2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)
KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,
denganargumentasiyuridissebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,
SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.
2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)
KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,
denganargumentasiyuridissebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 96


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.
PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.
pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.
MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"
DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.
MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.
2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGorDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.
PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.
pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.
MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"
DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.
MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.
2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGor
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 97


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.
SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.
BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,
baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.
UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.
DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.
SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.
BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,
baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.
UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.
DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 98


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.
MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,
danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-
Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),
sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr oyek(ic.PenggunaAnggaran)
sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.
Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)
KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.
Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.
Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.
BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.
MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,
danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-
Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),
sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr oyek(ic.PenggunaAnggaran)
sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.
Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)
KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.
Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.
Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.
BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 99


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.
B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.
S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.
18tahun2000.
BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:
1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.
18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.
B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.
S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.
18tahun2000.
BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:
1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.
18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 100


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);
2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,
PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-
saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.
RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.
Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;
3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);
2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,
PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-
saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.
RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.
Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;
3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 101


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-
adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.
Magetan);
4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)
bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-
adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.
Magetan);
4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)
bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 102


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,
olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,
yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)
yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;
5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,
olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,
yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)
yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;
5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 103


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.
Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.
6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelahDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.
Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.
6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelah
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 104


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!
Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.
Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).
BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)
selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.
Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.
Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).
7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemangDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!
Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.
Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).
BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)
selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.
Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.
Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).
7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 105


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".
8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"
menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,
kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.
9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"
adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).
Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,
dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,
Jakarta,2004,h.48).
10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,
kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyangDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".
8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"
menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,
kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.
9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"
adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).
Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,
dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,
Jakarta,2004,h.48).
10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,
kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 106


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,
TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1 2Februari2004).
Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).
11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,
TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1 2Februari2004).
Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).
11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 107


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas
kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:
Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)
ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye
(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro (TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.
Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50KepmendagriDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas
kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:
Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)
ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye
(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro (TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.
Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50Kepmendagri
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 108


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"
pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.
Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab
MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati
Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:
PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)
TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"
pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.
Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab
MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati
Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:
PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)
TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 109


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)
Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.
540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,
administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/
menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)
Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.
540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,
administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/
menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 110


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,
bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/
diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)
harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/
policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/
tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.HaliniDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,
bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/
diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)
harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/
policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/
tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.Halini
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 111


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,
MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,
Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).
Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.
Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,
PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.
Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,
MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,
Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).
Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.
Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,
PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.
Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 112


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.
Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)
terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.
Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.
KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.
LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyangDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.
Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)
terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.
Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.
KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.
LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 113


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.
SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.
1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.
2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.
3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.
4.BabVPerumusandanPenetapanSNI
.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.
.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.
5.BabVIPenerapanSNI
.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.
SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.
1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.
2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.
3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.
4.BabVPerumusandanPenetapanSNI
.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.
.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.
5.BabVIPenerapanSNI
.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 114


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.
.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.
SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.
.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.
SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 115


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)
sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:
05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.
SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.
PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.
Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.
Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprsesDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)
sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:
05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.
SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.
PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.
Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.
Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprses
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 116


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.
C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.
CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)
KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATANDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.
C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.
CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)
KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATAN
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 117


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)
KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.
Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.
D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:
1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.
SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),
sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.
YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.
SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKANDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)
KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.
Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.
D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:
1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.
SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),
sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.
YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.
SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKAN
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 118


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.
188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/
2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.
JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)
KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.
SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadapDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.
188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/
2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.
JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)
KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.
SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadap
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 119


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)
SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.
3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.
MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.
halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).
E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).
KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;
1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)
KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilainDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)
SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.
3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.
MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.
halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).
E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).
KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;
1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)
KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilain
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 120


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,
halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-
tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.
Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.
3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,
halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-
tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.
Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.
3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 121


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.
F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.
BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002 padadiriTERDAKWAII.
BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:
1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.
F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.
BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002 padadiriTERDAKWAII.
BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:
1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 122


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.
BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:
1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.
BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:
1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahraga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 123


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.
2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.
2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)
Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayatDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.
2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.
2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)
Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 124


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,
sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.
G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.
S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan
kembalidalamMemoriKasasiini.
BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,
sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.
G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.
S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan
kembalidalamMemoriKasasiini.
BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 125


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,
karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.
BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-
buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-
saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.
BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"
yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.DalamDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,
karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.
BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-
buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-
saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.
BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"
yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.Dalam
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 126


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahunDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahun
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 127


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)
makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-
peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).
Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.
S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.
2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktiDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)
makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-
peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).
Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.
S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.
2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbukti
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 128


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.
3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".
4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)
sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.
5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,
MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh ukumnyasebagaimanaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.
3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".
4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)
sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.
5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,
MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh ukumnyasebagaimana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 129


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-
nya.
6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.
2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-
dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.
SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasiDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-
nya.
6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.
2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-
dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.
SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 130


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-
2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.
JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.
8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb ersamaTimTeknisITS,yangmanaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-
2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.
JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.
8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb ersamaTimTeknisITS,yangmana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 131


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.
9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF aizP.,MT,
danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.
3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.
Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,
Rp.6.727.174.449,89 ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.
9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF aizP.,MT,
danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.
3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.
Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,
Rp.6.727.174.449,89 ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 132


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;
Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(
PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,
Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.
DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);
yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;
BesiBOW=1,1;SNI=1,05.
HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);
BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);
DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N o.1-7sampaidenganA-1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;
Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(
PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,
Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.
DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);
yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;
BesiBOW=1,1;SNI=1,05.
HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);
BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);
DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N o.1-7sampaidenganA-1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 133


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.
Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-
2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.
JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.
PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)
yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.
Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-
2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.
JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.
PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)
yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 134


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.
2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.
3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.
PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.
JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.
Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.
3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.
Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,
bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:
Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADi rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.
2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.
3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.
PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.
JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.
Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.
3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.
Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,
bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:
Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADisclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 135


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.
4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,
bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep utusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.
5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidakDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.
4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,
bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep utusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.
5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 136


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.
7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.
8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.
DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.
4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.
7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.
8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.
DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.
4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertama
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 137


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.
2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.
3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.
4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,
MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela luirapatpadatanggal24September2003.OlehDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.
2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.
3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.
4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,
MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela luirapatpadatanggal24September2003.Oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 138


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.
DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.
5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-
anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.
6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.
5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.
DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.
5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-
anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.
6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.
5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertama
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 139


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.
3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:
4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)
UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)
hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-
peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,
penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.
DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.
5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.
6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendakDirek tori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.
3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:
4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)
UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)
hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-
peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,
penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.
DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.
5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.
6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendak
D isclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 140


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.
PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-
KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,
1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)
sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:
1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."
2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;
3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;
4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,
dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.
Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:
Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasilDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.
PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-
KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,
1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)
sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:
1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."
2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;
3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;
4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,
dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.
Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:
Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasil
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 141


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-
UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).
Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,
putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;
Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/
TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;
MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004, Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-
undanganlainyangbersangkutan;
MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;
MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);
DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.
ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPenggantiDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-
UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).
Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,
putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;
Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/
TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;
MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004, Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-
undanganlainyangbersangkutan;
MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;
MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);
DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.
ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPengganti
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 142


Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.
Anggota-AnggotaKetua:
ttd./ttd./
H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.
ttd./
H.ImamSoebechi,SH.MH.
PaniteraPengganti:
ttd./
TorowaDaeli,SH.MH.
UntukSalinanMahkamahAgungR.I.
a.n.Panitera,
PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.
NIP.040033261Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.
Anggota-AnggotaKetua:
ttd./ttd./
H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.
ttd./
H.ImamSoebechi,SH.MH.
PaniteraPengganti:
ttd./
TorowaDaeli,SH.MH.
UntukSalinanMahkamahAgungR.I.
a.n.Panitera,
PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.
NIP.040033261
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 143



__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)